Kota Bogor, MPI – Masyarakat Peduli Cagar Budaya (MPCB) Laporkan Korupsi di Kota Bogor, Sekjen AWII Komentari di sisi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor berdasarkan Laporan Informasi (LI) .
Pada tanggal 10 September 2026 kemarin Pelapor dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Jembatan Otista, Santi Chintya Dewi, SH, menerima pemberitahuan resmi dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
*KEJATI JABAR RESMI LIMPAHKAN LAPORAN DUGAAN KORUPSI PEMBEBASAN LAHAN JEMBATAN OTISTA 52 MILIAR KE KEJARI KOTA BOGOR*
Berdasarkan Surat Kejati Jabar Nomor: *B-1477/M.2.5.4/Fo.2/02/2026* tanggal 23 Februari 2026, laporan dugaan korupsi pembebasan lahan senilai *Rp 52 Miliar* dalam proyek Jembatan Otista dengan total anggaran *Rp 101 Miliar* telah dilimpahkan penanganannya kepada Kejaksaan Negeri Kota Bogor.
“Ini bukti negara merespon. Uang rakyat Rp 101 Miliar tidak boleh hilang begitu saja. Jembatan baru diresmikan Jokowi Desember 2023, tapi sudah retak dan amblas. Kami mendesak Kejari Kota Bogor segera menaikkan status ke Penyidikan dan mengaudit kerugian negara,” TUNTUTAN Santi Chintya Dewi, SH.
Proyek Jembatan Otista yang berlokasi di Jl. Otista, Kota Bogor ini menjadi sorotan publik karena mutu bangunan tidak sesuai dengan anggaran fantastis yang digelontorkan dari APBN dan APBD.
Pelapor meminta Kejari Kota Bogor bisa transparan dan APH segera menerbitkan SP2HP kepada pelapor sesuai UU KIP dan Laporan Informasi (LI)
Inilah 10 desakan MBPC dan meminta jawaban kepada Kejari kota bogor.
1. Terkait Status
Sudah terbit Surat Perintah Penyelidikan/SP.Lidik belum ? Nomornya berapa?
2. Kerugian Negara
Sudah diajukan permintaan audit kerugian negara ke BPKP/BPK belum untuk nilai Rp 52 Miliar pembebasan lahan?
3. Saksi
Pihak yang sudah diperiksa siapa saja? PPK, Konsultan, BPN, Pemilik Lahan?
4. Alat Bukti
Dokumen apa saja yang sudah disita terkait pembebasan lahan Jembatan Otista?
5. Tersangka
Kapan estimasi gelar perkara untuk penetapan tersangka?
6. SP2HP
Saya sebagai pelapor berhak dapat SP2HP tiap 30 hari. Kapan SP2HP pertama bisa saya terima?
7. Kaitan 101M
Apakah penyidikan hanya fokus ke 52M pembebasan lahan, atau juga akan menyentuh 49M konstruksi?
8. Kendala
Apa kendala yang dihadapi penyidik saat ini dalam penanganan perkara ini?
9. Koordinasi
Apakah ada koordinasi dengan BPKP, BPK, atau KPK terkait kasus ini?
10. Transparansi
Kapan ada rilis resmi dari Kejari terkait perkembangan kasus ini?
BOGOR, 10 SEPTEMBER 2026
MASYARAKAT PEDULI CAGAR BUDAYA, SANTI CHINTYA DEWI, S.H.
Menyoroti hal demikian, Achmad Sujana dari ranah PERS yang sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dari Aliansi Wartawan Independen Indonesia (AWII), turut berkomentar dan menyatakan akan turut berperan serta.
“Dari sisi Pers, ini perlu kita soroti dalam pemberitaan yang continue karena demi UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP),” Ucap Sekjen AWII yang kerap disapa Joe atau bang Joe’na, pada Kamis sore (17/9).
“Saya juga yang selalu bersinergi dengan Institusi Pemerintah, khususnya sinergi dengan Kejagung, akan terus memantau Kinerja di Kejati dan Kejari. Korupsi dari wilayah Kota dapat dilaporkan melalui Kejaksaan Negeri setelah dikonfirmasi ke Pihak terkait di Kota Bogor, yang dimulai dari Walikota hingga Inspektorat untuk memenuhi bukti-buktinya.” Paparnya.
“Namun saya setuju dengan langkah dari forum MPCB yang langsung melaporkan ke pihak Kejaksaan tinggi terkait di titik sumber temuan atas dugaan Korupsinya yang berada di wilayah Jawa Barat. Dan kemudian dilimpahkan ke Kejari dengan demikian Kejari harus dapat menindak tegas hukum berdasarkan pelimpahan guna penyelidikan lebih lanjut dengan segera.” Ungkap Joe’na.
“Demikian juga bukti Laporan Informasi (LI) atas pemberitaan ini dapat menjadi atensi kita untuk pelayanan hukum bagi masyarakat dan dugaan Korupsi di Kota Bogor, sesuai dengan UU KIP.” Imbuhnya.
“Saya akan turut mengawal ini dan coba untuk meminta keterangan lebih lanjut. Mungkin meminta klarifikasi dari PUPR hingga Walikota dan BPKP.” Tutup Joe’na, yang menyampaikan rilisan-nya ke awak media dan aktivis sosial di Kota Bogor. *













