MPI, JAKARTA – Salah seorang Anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Dewas BPJS) Kesehatan Republik Indonesia (RI).
Siruaya Utamawan (SU), masa jabatan 2021-2026, telah dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan (Sumsel), atas tuduhan dugaan melakukan pelecehan seksual.
Laporan Dugaan Pelecehan Seksual Anggota Dewas BPJS Kesehatan-RI di Polda Sumsel diduga Mandek. Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan harus Periksa Saksi, korban dan laksanakan UU KIP sebagai Polri yang Presisi di pelayanan hukum kini disoroti pejabat Aliansi Wartawan Independen Indonesia.
Korban adalah seorang wanita berinisial PG (35), istri dari kerabat pelaku sendiri. Laporan tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/B/1206/X/2024/SPKT/POLDA SUMATERA SELATAN tertanggal Jumat, 25 Oktober 2024.
Dalam laporan Polisi itu disebutkan peristiwa terjadi pada Rabu, 23 Oktober 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, di sebuah kamar hotel di Palembang, tepatnya di Novotel Palembang Hotel & Residence, Jalan R. Soekamto No. 8A, 8 Ilir, Ilir Timur III, Kota Palembang, Sumsel.
Indra sebagai suami Korban yang juga masih kerabat pelaku meminta Polisi agar segera memproses penyelidikan terhadap pelaku sesuai dengan tuduhan tindak pidana kekerasan seksual, yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya Pasal 6.
“Laporan juga telah disampaikan kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk ditindaklanjuti.” Ungkap salahsatu pemuda yang mengaku masih dari pihak Keluarga Korban yang akan mengawasi terus prosesnya sampai ke Persidangan.
Dilansir dari beberapa berita yang telah tayang sebelumnya, khususnya di link Berita online di atas.
Keterangan Penyidik Renakta Subdit IV Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan, telah melakukan penyelidikan dan memeriksa saksi-saksi, termasuk korban, saksi dan Indra suami korban. Termasuk dari pihak hotel tempat lokasi kejadian. “Prosesnya sedang dilakukan penyelidikan oleh Subdit IV Ditreskrimum,” kata seorang Perwira di Ditreskrimum Polda Sumsel beberapa waktu lalu.
Sementara Siruaya Utamawan yang coba terus dihubungi oleh para awak media melalui WhatsApp (WA) untuk dimintai klarifikasi, namun hingga saat berita ini akan ditayangkan pun tidak merespon.
Disisi lain, Achmad Sujana yang sebagai awak media yang sekaligus Pemangku Jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Wartawan Independen Indonesia (AWII) berkomentar dan mengatakan bahwa di mata publik ini menjadi aib bagi mantan Caleg DPR RI Dapil Lampung itu. Namun kerugian Korban dan Penegakan Hukum harus berjalan sesuai Undang-undang.
“Sudah dilaporkan harus Koperatif dong. Apalagi dia sebagai pejabat Publik. Dari pihak Polisi juga harus Presisi dan bisa memproses hukum dengan tegas tanpa ada pengaruh apapun, dan harus tetap berjalan sesuai ketentuan UU KUHP.” Ucap Sekjen DPP AWII yang kerap disapa bang Joe’na. Minggu (27/4/2025).
Informasi dari berbagai beberapa situs pemberitaan, pelaku Siruaya Utamawan diangkat sebagai Dewan Pengawas BPJS Kesehatan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia, dengan Nomor 37/P Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Masa Jabatan Tahun 2021 – 2026, tertanggal 19 Februari 2021.
Siruaya Utamawan yang merupakan Ketua Harian MOI Serta Presidium Calon DOB Badakhlima serta menjabat sebagai sekretaris di Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI).
Siruaya Utamawan pria kelahiran Lampung tahun 1978 yang juga dikenal aktivis buruh, juga menjabat sebagai Vice President Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Diindikasi, ia mempergunakan jabatannya dan diduga tidak koperatif, proses hukum terhadap dirinya terhenti karena status profesi di jabatan tinggi serta diindikasi ada relasi.
“Ini kasus kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan harus ditangani secara adil. Kami akan mendorong kepolisian agar menangani kasus ini secara profesional, transparan, dan tanpa intervensi.” Ujar Joe’na mengutip dan mendukung kritik dari kalimat pendamping Hukum yang turut membantu Korban sebelumnya.
Kami juga mengapresiasi keberanian korban untuk bersuara, karena banyak korban kekerasan seksual yang memilih diam karena tekanan sosial dan psikologis,” imbuhnya.
DPP AWII akan memberikan dukungan penuh kepada Korban dan masyarakat agar kebijakan pencegahan kekerasan seksual harus menjadi perhatian yang penting dan dapat diproses hukum tanpa pandang status sosial dan jabatan.
“Kita berharap kasus ini menjadi penting bagi institusi, APH dalam melindungi hak warga bernegara pada penegakan hukumnya, dan untuk bertindak tegas dalam memberantas kekerasan seksual di ranah lingkungan birokrasi.” Harap Joe’na dalam wawancara ekslusifnya di Jakarta.
Dirinya juga paparkan bahwa tindakan pengawasan Kasus ini perlu diketahui di jajaran Presiden dan Kabinetnya serta para Dewan Legislatif agar perlindungan masyarakat dari pemerintah itu adil dan siapapun pelakunya harus bertanggung jawab atas segala perbuatan jahat.
Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Setiap warga negara, termasuk pejabat publik, harus bertanggung jawab atas perbuatannya,” Pungkasnya. (Red/Jms)













