MPI, KOTA TANGERANG – Polemik pembangunan sebuah minimarket di wilayah RW 02, Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, semakin memanas setelah muncul keluhan warga yang merasa laporan dan pengaduan masyarakat terkait dugaan belum adanya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan perizinan lingkungan belum mendapatkan tindak lanjut yang memadai dari pihak terkait.

Warga menilai persoalan tersebut bukan lagi sekadar masalah administrasi bangunan, melainkan menyangkut kepastian hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap lingkungan masyarakat yang terdampak langsung oleh pembangunan tersebut.
Tiktok klik here :
https://vt.tiktok.com/ZSX87MVtj/
Ketua RW 02, Sopyan, sebelumnya menyampaikan kepada awak media bahwa hingga saat itu pihak lingkungan belum menerima pengajuan ataupun koordinasi terkait izin lingkungan pembangunan minimarket tersebut.
“Setahu kami belum ada pengajuan atau pemberitahuan resmi terkait izin lingkungan kepada pihak RW,” ujar Sopyan saat dimintai keterangan oleh awak media.
Menurutnya, komunikasi dengan lingkungan merupakan bagian penting dalam setiap pembangunan usaha yang berada di tengah permukiman warga.
“Kami berharap setiap pembangunan dapat mengikuti prosedur yang berlaku dan melibatkan lingkungan sekitar agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tambahnya.
Di sisi lain, sejumlah warga mengaku kecewa karena laporan dan aspirasi yang telah disampaikan terkait dugaan belum adanya PBG maupun izin lingkungan dinilai belum memperoleh kejelasan.
Salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan bahwa masyarakat hanya menginginkan kepastian mengenai status legalitas bangunan tersebut.
“Kami tidak menolak investasi maupun pembangunan usaha, tetapi masyarakat berhak mengetahui apakah seluruh proses perizinan sudah dipenuhi atau belum. Kalau memang sudah lengkap, sampaikan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kecurigaan,” ujarnya.
Sorotan juga datang dari zakaria Agustono yang akrab disapa Bang Zeck selaku Dewan Redaksi Patroli Indonesia. Menurutnya, setiap laporan masyarakat seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Masyarakat berhak memperoleh penjelasan dan kepastian atas laporan yang mereka sampaikan. Jika terdapat dugaan kekurangan administrasi atau perizinan, maka perlu dilakukan pemeriksaan secara objektif oleh instansi yang berwenang,” ujar Bang Zeck.
Ia menambahkan bahwa transparansi menjadi hal penting agar tidak muncul persepsi adanya pembiaran terhadap dugaan pelanggaran aturan.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah keterbukaan dan penegakan aturan yang berlaku secara adil kepada semua pihak, tanpa membedakan siapa pemilik usaha ataupun nilai investasinya,” katanya.
Menurut informasi yang diperoleh awak media dari sejumlah warga, laporan terkait pembangunan tersebut telah disampaikan kepada pihak kelurahan maupun kecamatan. Namun warga menilai respons yang diterima belum memberikan kepastian mengenai status perizinan bangunan tersebut.
Sebagian warga mengaku berharap pihak Kasi Ekbang Kelurahan Gondrong maupun Kasi Trantib Kecamatan Cipondoh dapat memberikan penjelasan resmi terkait tindak lanjut atas laporan masyarakat tersebut.
“Kalau memang izin sudah ada, tunjukkan kepada masyarakat agar persoalan selesai. Tetapi apabila masih dalam proses, masyarakat juga berhak mengetahui kondisi sebenarnya,” ujar seorang warga lainnya.
Dalam ketentuan yang berlaku, pembangunan gedung usaha pada prinsipnya memerlukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebelum pelaksanaan konstruksi, serta kewajiban administratif lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan pemerintah daerah yang berlaku.
Karena itu, masyarakat meminta instansi terkait melakukan pemeriksaan lapangan secara terbuka untuk memastikan apakah seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pihak pengembang.
Warga berharap pemerintah daerah hadir memberikan kepastian hukum dan kepastian informasi agar tidak muncul spekulasi maupun polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengembang, pihak kelurahan, maupun pihak kecamatan belum memberikan keterangan resmi kepada awak media terkait status perizinan pembangunan minimarket tersebut maupun tindak lanjut atas laporan masyarakat. Redaksi masih membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi bagi seluruh pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.













