MPI, Sukabumi, Jawa Barat – Disinyalir ada beberapa Kepala desa (Kades) di kecamatan Jampang Kulon yang alergi terhadap Sosial kontrol yang sedang melakukan monitoring pengawasan Laporan Hostingan Publik.
“Kami anggap demikian karena setelah dilakukan konfirmasi oknum Kades Cikarang yang akan kami kunjungi justru meminta pendampingan terhadap Paguyuban dan Ormas secara pribadi dan tidak meminta pendampingan terhadap pihak kecamatan yang sudah jelas tupoksinya untuk pendampingan sosial kontrol.” Kata Tegar Prayoga, SH sebagai Ketua TIM LPAKN-RI PROJAMIN.
Tegar Prayoga telah menyampaikan bahwa Monitoring ini terkait kinerja penjabat publik bukan secara pribadi karna sesuai instruksi presiden, bukan hanya lembaga independen masyarakat umum juga wajib turut serta dalam pengawasan.
“Kami telah memberikan Penjelasan bagaimana prosedur sosial kontrol secara profesional namun cara dan prosedur tersebut yang kami jelaskan seakan tidak berarti dan justru membuat opini yang membuat keramaian terhadap publik.” Ujar Tegar.
“Kami menduga oknum Kades tersebut tidak faham tupoksi sosial kontrol sebagai monitor keterbukaan informasi publik secara merata di Indonesia,” imbuhnya.
Dengan alasan trauma karena di wilayah Sukabumi, khususnya kecamatan Jampang Kulon, setiap ada oknum Wartawan dan LSM yang selalu membuat penekanan berdampak pemerasan terhadap Kepala desa, sehingga itu menjadi alasan Kades Cikarang tersebut.
Menurut Tegar, jika memang Kades Cikarang itu trauma dengan hal yang demikian, kenapa tidak di Brantas habis dan bekerjasama dengan pihak berwenang. Namun secara fakta yang ditemukan seakan diam dan tanpa ada tindakan untuk hal tersebut.
“Kalau Kades itu memang sudah melakukan sesuai dengan aturan, kenapa harus takut untuk menjelaskan terhadap publik…? kan sudah jelas jika memang adanya kesalahan atau ketidak sesuaian yang sifatnya tidak disengaja, segera laporkan ke dinas agar segera dievaluasi.” Tegasnya.
Lebih lanjut ia ungkapkan dengan jelas bahwa jika memang Kepala desa itu takut dengan kehadiran sosial kontrol seharusnya Kades hanya meminta pendampingan dengan pihak dari Kecamatan, Bhabinkamtibmas, atau Babinsa setempat agar bisa terhindar dari hal-hal yang diduga pemerasan.
Karena ini berhubungan dengan kinerja pemerintahan, bukan meminta pendampingan dari orang Paguyuban atau Ormas.” Ungkapnya kepada Awak Media, Rabu (12/06/2024).
Setelah terjadi hal itu, Tegar Prayoga langsung menyatakan sikap dan mengatakan ini sangat disayangkan, kepada Media Patroli Indonesia atas perilaku oknum Kepala desa tersebut. Ia juga meminta APH untuk mengusut tuntas dan melakukan Investigasi secara mendalam untuk menindak oknum Kades serta meminta pihak Pajak agar memanggil pihak Kades tersebut untuk melaporkan Harta kekayaan pribadi yang sebenarnya dan secara terbuka demi publik.
“Semua harus terbuka agar bukan hanya sosial kontrol dari kami ini yang menyaksikan, jelas warga masyarakat di desa Cikarang dan sekitarnya juga dapat menilai jelas, bagaimana kinerja Aparat penegak Hukum (APH) dan Aparatur desanya.” Pungkasnya. (Tim***)













