MPI, MALANG – Desakan Terhadap pelayanan Kanwil ATR/BPN Kabupaten Malang Untuk Kooperatif Dalam Proses Penyidikan Dugaan Pelanggaran PPAT di Kabupaten Malang.
Di tengah sorotan nasional terhadap kinerja pelayanan Kementerian ATR/BPN, LSM Gerbang Indonesia menyatakan sikap terkait adanya dugaan kelalaian yang dilakukan oleh oknum Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Malang.

Kami klarifikasi kepada penyidik maupun kepada kanit tentang perkembangan surat dari *Unit Reskrim Polres Malang* perihal permohonan keterangan dan menghadirkan saksi ahli di bidang Tugas dan Fungsi PPAT. Sebagai bentuk kepedulian dan pengawasan, pada tanggal [tanggal 5 Agustus 2026 kami telah melayangkan *Surat Klarifikasi* kepada *Kantor ATR/BPN Kab Malang*
*Mendorong Transparansi*
Kami mendesak Kanwil ATR/BPN Jatim segera menindaklanjuti dan memenuhi permintaan penyidik Polres Malang. Keterangan saksi ahli dari kantor pelayanan ATR/ BPN sangat dibutuhkan untuk membuat terang dugaan pelanggaran Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
*Mengingatkan Kewajiban ASN*
ASN ATR/BPN adalah abdi negara dan abdi hukum. Menghambat, mempersulit, atau tidak merespons permintaan resmi dari penyidik merupakan pelanggaran.
Dasar hukumnya:
a. *PP Nomor 94 Tahun 2021* tentang Disiplin PNS. Menghambat proses hukum termasuk pelanggaran disiplin berat.
b. *UU Nomor 5 Tahun 2014* tentang ASN. ASN wajib menjunjung tinggi integritas dan netralitas.
c. *KUHP Pasal 221*. Menghalangi proses penyidikan dapat dipidana.
. *Menjaga Marwah Institusi*
Kami tidak ingin karena satu dua oknum, nama baik profesi PPAT dan institusi ATR/BPN tercoreng. Di saat kepercayaan publik sedang diuji secara nasional, maka Pelayanan Publik kantor ATR/BPN kab malang harus hadir sebagai solusi, bukan menjadi bagian dari masalah.
*Pernyataan Ketua LSM Gerbang Indonesia, Muhamad Muslikh:*
> _”Kami LSM Gerbang Indonesia akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Kalau kantor pelayanan ATR/BPN kab malang serius ingin berbenah dan mengembalikan kepercayaan publik, buktikan dengan bersikap kooperatif kepada penegak hukum. Jangan tutup mata. Jangan lindungi. Keadilan untuk masyarakat tidak boleh dihalangi oleh birokrasi.”_
Kami berharap kepala kantor ATR/BPN kab malang segera memberikan penjelasan.
WR. PAPI













