MPI, BOGOR – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM PELOPOR Indonesia kirimkan Somasi Terakhir kepada pimpinan CV Kertas Jaya Abadi (KJA) yang berlokasi di Kawasan Batik Kelapa Ciung RT 02/RW 03, Desa Lumpang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Somasi bernomor 002/SOMASI-II/DPP-PELOPOR/VII/2026 tertanggal 14 Juli 2026 itu berisi teguran keras atas dugaan pelanggaran ketenagakerjaan yang disebut ditemukan berdasarkan hasil investigasi lapangan lembaga tersebut.
Ketua Umum DPP LSM PELOPOR Indonesia, Syafrudin, S.P., S.H., menyampaikan bahwa sebelum somasi diterbitkan, pihaknya telah melayangkan surat permohonan audiensi kepada perusahaan pada 4 Juli 2026 untuk meminta klarifikasi. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, perusahaan disebut tidak memberikan tanggapan maupun menghadiri undangan tersebut.
Dalam surat somasi tersebut, LSM PELOPOR Indonesia mengungkapkan sejumlah dugaan pelanggaran, di antaranya sekitar 50 pekerja diduga belum didaftarkan dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu, perusahaan juga diduga belum memenuhi kewajiban administrasi ketenagakerjaan seperti wajib lapor ketenagakerjaan dan peraturan perusahaan yang disahkan oleh instansi berwenang.
LSM tersebut juga menduga adanya pembayaran upah pekerja berkisar antara Rp25.000 hingga Rp50.000 per hari, yang menurut mereka berada jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bogor Tahun 2026 sebesar Rp5.038.169 per bulan.
Tidak hanya itu, CV Kertas Jaya Abadi juga diduga belum memiliki sejumlah dokumen legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dokumen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), serta tidak memasang papan nama perusahaan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Dugaan lainnya adalah penggunaan pekerja harian lepas secara terus-menerus selama lebih dari sepuluh tahun untuk pekerjaan inti perusahaan.
Menurut LSM PELOPOR Indonesia, apabila dugaan tersebut benar, maka kondisi itu berpotensi merugikan hak-hak pekerja sekaligus berdampak terhadap kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui somasi tersebut, DPP LSM PELOPOR Indonesia memberikan waktu 3 x 24 jam kepada pihak perusahaan untuk memberikan tanggapan dan menunjukkan itikad baik. Perusahaan diminta segera menghubungi pihak LSM guna menjadwalkan audiensi serta menyampaikan komitmen tertulis untuk mendaftarkan seluruh pekerja ke BPJS, menyesuaikan upah sesuai UMK Kabupaten Bogor, menunjukkan legalitas perusahaan, dan memasang papan nama perusahaan.
LSM PELOPOR Indonesia juga menyatakan bahwa apabila hingga batas waktu tersebut tidak ada respons dari pihak perusahaan, mereka akan menempuh langkah lanjutan berupa pelaporan kepada Gubernur Jawa Barat, Bupati Bogor, Dinas Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, DPMPTSP, serta aparat penegak hukum. Selain itu, mereka menyatakan akan mempublikasikan persoalan tersebut sebagai bentuk kontrol sosial.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan atau klarifikasi dari pihak CV Kertas Jaya Abadi terkait isi somasi maupun berbagai dugaan yang disampaikan oleh DPP LSM PELOPOR Indonesia. Oleh karena itu,
perusahaan tetap memiliki kesempatan untuk memberikan hak jawab dan klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.













