MPI, Garut, Jabar – Sikap manajemen MyRepublic Kabupaten Garut dalam menyikapi dugaan penyerobotan tanah milik warga menuai sorotan. Pasalnya, hingga tiga kali mediasi digelar, tetapi pimpinan perusahaan yang memiliki kewenangan mengambil keputusan disebut tidak pernah hadir untuk menemui pemilik lahan yang merasa dirugikan.
Kasus ini bermula ketika sebuah tiang jaringan internet diduga berdiri di atas tanah milik Haji Ujang Selamet, warga Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, tanpa izin maupun persetujuan dari pemilik lahan. Merasa haknya dilanggar, Haji Ujang bahkan berencana menempuh jalur hukum dengan melaporkan persoalan tersebut kepada pihak kepolisian.
Manager MyRepublic Garut Dinilai Tak Kooperatif, Tiga Kali Mediasi Dugaan Penyerobotan Tanah Selalu Diwakilkan
Sebelum langkah hukum dilakukan, pihak MyRepublic melalui vendor berinisial EK berupaya melakukan mediasi dengan pemilik lahan.
Namun pada proses penyelesaian yang diharapkan dapat menemukan titik terang justru dinilai berjalan kurang efektif karena tidak pernah dihadiri langsung oleh pihak manajemen yang berwenang.
Menurut Haji Ujang, ketidakhadiran pimpinan perusahaan menjadi salah satu alasan utama mengapa pembahasan dalam mediasi tidak menghasilkan kemajuan berarti. Ia menilai perusahaan tidak menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut hak kepemilikan tanah warga. Selasa (21/7/2026).

Kekecewaan Haji Ujang yang semakin bertambah ketika dalam mediasi ketiga, pihak perusahaan justru mengutus seorang karyawan yang diakuinya baru diangkat.
“Yang membuat saya heran, pada mediasi ketiga justru yang diutus adalah karyawan yang baru diangkat. Ketika saya tanyakan, yang bersangkutan mengaku baru bekerja sekitar satu minggu dan kartu identitas karyawannya pun masih dalam proses,” ujar Haji Ujang kepada wartawan.
Menurutnya, langkah tersebut sulit dipahami mengingat persoalan yang dibahas bukan perkara administratif biasa, melainkan menyangkut dugaan penggunaan lahan milik warga tanpa izin.
“Ini sangat disayangkan. Masa karyawan yang baru diangkat satu minggu diutus untuk mewakili perusahaan dalam persoalan yang serius seperti ini,” katanya.
Karena merasa tidak berhadapan dengan pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, Haji Ujang mengaku memilih menahan diri untuk tidak menyampaikan secara rinci tuntutan yang akan diajukan kepada perusahaan.
“Percuma kalau tuntutan disampaikan kepada orang yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Saya ingin berbicara langsung dengan pihak yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah ini,” ujarnya.
Meski demikian, dalam salah satu pertemuan mediasi, perwakilan MyRepublic bersama pihak vendor disebut telah menyampaikan permohonan maaf atas persoalan yang terjadi. Mereka juga meminta maaf karena penyelesaian masalah tersebut berlangsung cukup lama dan belum menemukan titik akhir.
Pihak perusahaan menjelaskan bahwa lambatnya respons terhadap keluhan pemilik lahan diduga disebabkan adanya kendala komunikasi internal setelah salah satu karyawan yang menerima laporan sebelumnya tidak lagi bekerja di perusahaan.
“Jadi waktu itu karyawan yang menerima informasi saat bapak-bapak datang ke kantor sudah resign, sehingga informasi mengenai kedatangan bapak-bapak ke kantor sebanyak tiga kali tidak sampai kepada kami,” ujar salah satu perwakilan MyRepublic dalam forum mediasi.
Penjelasan tersebut disampaikan sebagai alasan mengapa pihak manajemen baru mengetahui secara utuh keberatan yang disampaikan pemilik lahan. Namun bagi Haji Ujang, persoalan tersebut tidak menghapus fakta bahwa hingga kini pimpinan yang memiliki kewenangan penuh belum pernah hadir secara langsung dalam proses mediasi.
Ia berharap manajemen MyRepublic, khususnya pimpinan yang bertanggung jawab di wilayah Garut, dapat menunjukkan itikad baik dengan menemui langsung warga yang merasa dirugikan. Menurutnya, kehadiran pengambil keputusan menjadi syarat penting agar proses penyelesaian dapat berjalan secara serius, terbuka, dan menghasilkan kepastian bagi semua pihak.
Hingga berita ini ditulis, proses mediasi antara kedua belah pihak masih berlangsung. Sementara itu, pihak manajemen MyRepublic Kabupaten Garut belum memberikan keterangan resmi terkait alasan ketidakhadiran pimpinan perusahaan dalam tiga kali mediasi yang telah digelar maupun terkait dugaan penyerobotan tanah yang dipersoalkan warga. **













