MPI, Garut Jabar – Seorang nasabah Mandiri Tunas Finance (MTF) di Kabupaten Garut mengeluhkan sikap perusahaan pembiayaan tersebut yang dinilai tidak manusiawi dalam menerapkan denda keterlambatan. Keluhan ini muncul setelah nasabah hanya terlambat satu hari dalam pelunasan, namun dikenakan denda hingga jutaan rupiah dan hak atas BPKB belum diberikan meski kredit telah lunas. Rabu 28/1/26

Nasabah berinisial H. mengaku kecewa dengan perlakuan Mandiri Tunas Finance. Ia menjelaskan, pada tahun 2025 lalu dirinya membeli dua unit mobil Honda HR-V. Awalnya, H. berniat membeli secara tunai, namun di dealer ia bertemu dengan marketing Mandiri Tunas Finance yang menawarkan skema kredit dengan iming-iming paket murah.
Paket kredit yang ditawarkan adalah sistem pembayaran dua kali dalam setahun, yakni pembayaran pertama sebesar 50 persen di awal, kemudian pembayaran kedua dilakukan di akhir masa kredit sekaligus pengambilan BPKB. Setelah mendapat bujuk rayu dari marketing, H. akhirnya menyetujui pembelian dua unit HR-V tersebut dengan skema kredit yang ditawarkan.
Menjelang jatuh tempo, H. menyebut dirinya telah beritikad baik dengan melunasi satu unit mobil lebih awal, bahkan tujuh hari sebelum tanggal jatuh tempo. Sementara untuk unit kedua, ia mengaku hanya terlambat satu hari dalam melakukan pembayaran.
Namun, keterlambatan satu hari itulah yang menurut H.menjadi titik kekecewaan terhadap Mandiri Tunas Finance.
“ketika satu unit saya lunasi sebelum jatuh tempo, saya tidak mendapatkan reward apapun. namun kenapa ketika saya telat satu hari saja, saya langsung dikenakan denda yang cukup besar yaitu jutaan. bahkan BPKB yang menjadi hak saya tidak diberikan hingga sekarang. padahal mobil saya sudah lunas keduanya,” ujar H.
H. menilai penerapan denda tersebut tidak proporsional dan diduga tidak sesuai dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun regulasi pemerintah terkait pembiayaan kredit. Ia pun berencana melaporkan persoalan ini ke pihak berwenang.
Tak hanya soal denda, H. juga menyayangkan sikap Mandiri Tunas Finance yang hingga kini masih menahan BPKB kendaraan miliknya, meski seluruh kewajiban kredit telah diselesaikan.
“Ini sama saja dengan penggelapan,” ujarnya.
Warga Kabupaten Garut itu mengaku telah mendatangi kantor Mandiri Tunas Finance di Garut untuk meminta kejelasan. Namun, kunjungan tersebut tidak membuahkan hasil. Bahkan, ia mengaku bertemu dengan nasabah lain yang juga mengeluhkan perlakuan serupa dari pihak Mandiri Tunas Finance.
Salah seorang nasabah lain yang ditemuinya mengeluhkan sikap petugas MTF karena keterlambatan pembayaran selama tiga bulan. Ketika nasabah tersebut berniat membayar tunggakan satu bulan terlebih dahulu, pembayaran justru tidak diterima oleh pihak perusahaan.
H.menilai sikap tersebut sebagai tindakan yang terlalu keras dan tidak mencerminkan prinsip pelayanan yang berkeadilan bagi debitur.
Menurut H, seharusnya Mandiri Tunas Finance, baik di tingkat cabang maupun pusat, mempertimbangkan histori pembayaran debitur dan memberikan apresiasi bagi nasabah yang memiliki rekam jejak pembayaran baik.
Ia mencontohkan kasus yang dialaminya sendiri, di mana pelunasan dilakukan jauh sebelum jatuh tempo, namun tidak mendapatkan penghargaan apa pun dari sistem perusahaan.
“Dalam jatuh tempo tgl 17 januari 2026 , Debitur bayar pelunasan lebih Awal tgl 7 januari 2026 sebesar 220 juta pihak mandiri tunas finance sistemnya Tidak memberi riward/penghargaan …Tapi debitur terlambat 1 Hari kena Denda… Kewajiban debitur sudah memenuhi kewajiban untuk melunasi pokok dan bunga tapi debitur mau mengambil Haknya (BPKB) sudah 2 Minggu pihak mandiri tunas finance sampai saat ini belum Di berikan terus terang kami sebagai debitur sangat kecewa dengan lising mandiri tunas finance.,” ujar H.
Kasus ini menambah daftar keluhan masyarakat terhadap praktik perusahaan pembiayaan, khususnya terkait transparansi denda dan perlindungan hak konsumen. Hingga berita ini diturunkan, pihak Mandiri Tunas Finance belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan tersebut.
Sementara itu, pihak Mandiri Tunas Finance (MTF) memberikan klarifikasi terkait keluhan tersebut. Pihak MTF menyampaikan bahwa laporan dari nasabah telah ditembuskan kepada petugas yang menangani perkara tersebut. Mereka menyebutkan bahwa persoalan denda keterlambatan saat ini tengah diproses untuk dilakukan penghapusan. Namun demikian, pihak MTF mengakui bahwa proses penghapusan denda membutuhkan waktu yang tidak singkat, sehingga nasabah diminta untuk bersabar menunggu proses tersebut selesai.
H.ujang Slamet













