MPI, Garut Jabar – Dugaan praktik mafia tanah kembali mencuat di Kabupan Garut H E mengaku terkejut setelah mengetahui tanah miliknya telah berpindah kepemilikan secara sepihak melalui Akta Jual Beli (AJB) , padahal ia tidak pernah melakukan transaksi jual beli apa pun.

Kepada awak media, H.E menyampaikan bahwa lahan miliknya secara tiba-tiba telah tercatat atas nama orang lain, bernama dr.M , tanpa sepengetahuan dan persetujuannya sebagai pemilik sah.
“Yang mengaku membeli tanah saya itu bernama dr.m. Anehnya, bagaimana bisa AJB diterbitkan tanpa saya tidak pernah merasa menjual tanah dan Tida pernah merasa menerima uang itu? Saya juga tidak pernah menandatangani dokumen Akta jual beli,” ujarnya, Sabtu 2/8 /2025.
H. E menduga kuat bahwa kasus ini melibatkan oknum aparat kelurahan yang berperan dalam proses administrasi penerbitan AJB tahun 2011, Ia menyebut, beberapa waktu sebelumnya dirinya pernah diminta menandatangani di selembar kertas kosong oleh kepala kelurahan setempat dengan alasan administratif.
“Saya mulai curiga sejak itu. Setelah saya cek, ternyata ada AJB atas tanah saya, dan tanda tangannya sangat berbeda dari tanda tangan saya dan istri saya yang asli. Saya menduga tanda tangan itu dipalsukan dan dijiplak dari contoh yang pernah diambil saat kepala kelurahan datang ke rumah,” ungkapnya.
Selain kepala kelurahan, H. E juga menyayangkan sikap pihak kecamatan yang dinilai teledor dalam menerbitkan AJB. Ia mempertanyakan mengapa tidak dilakukan verifikasi langsung kepada pemilik tanah sebelum AJB disahkan.
“Camat seharusnya mengecek ulang kepada pemilik tanah. Kok bisa AJB keluar tanpa klarifikasi ke saya? Ini bentuk kelalaian yang serius,” tegasnya.
Merasa dirugikan, H.E berencana melaporkan kasus ini ke aparat penegak hukum. Ia menegaskan bahwa kasus semacam ini tidak hanya merugikan dirinya secara pribadi, tetapi juga mencoreng kredibilitas lembaga pemerintahan kelurahan dan kecamatan dalam proses administrasi pertanahan.
“Saya akan menempuh jalur hukum. Oknum yang bermain harus bertanggung jawab. Ini bukan hanya tentang saya, tapi juga soal keadilan dan hak warga yang bisa sewaktu-waktu diambil alih secara ilegal,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak desa maupun kecamatan terkait dugaan pemalsuan dokumen dan penerbitan AJB tersebut.
H. Uang Slamet.













