NV Akui Dua Kali Berhubungan Intim Dengan Calon PMI, Meng-Claim “Suka Sama Suka”

TANGERANG | Patindo — Polemik dugaan kekerasan seksual terhadap seorang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Banten kembali memanas. Pria berinisial NV, yang sebelumnya disebut pernah berperan sebagai sponsor pada perusahaan penyalur PMI, mengakui telah melakukan hubungan intim dengan N, seorang calon PMI, sebanyak dua kali.

Pengakuan tersebut disampaikan NV saat memberikan klarifikasi kepada awak media PatroliIndonesia dalam pertemuan di kawasan BSD, Minggu malam, 4 Oktober 2026 sekitar pukul 20.00 WIB.

Menurut versi NV, hubungan pertama terjadi di sebuah hotel di Banyuwangi setelah dirinya mengantar N bersama dua calon PMI lainnya menuju tempat pelatihan/penampungan. NV mengklaim N ikut bersamanya ke hotel atas kemauan sendiri dan hubungan intim tersebut berlangsung atas dasar suka sama suka.

NV juga mengakui hubungan kedua terjadi ketika N pulang dari Banyuwangi dan meminta dirinya memesan hotel di kawasan BSD.

“Kami sama-sama dewasa dan itu dilakukan suka sama suka,” demikian inti klarifikasi NV.

Namun, versi NV tersebut disebut bertolak belakang dengan keterangan N yang sebelumnya mengadukan persoalan tersebut. Perbedaan dua versi inilah yang kini menjadi titik krusial: apakah benar hubungan tersebut sepenuhnya atas dasar persetujuan, atau terdapat faktor tekanan, kerentanan, bujuk rayu, ketergantungan, maupun relasi kuasa yang perlu diuji lebih lanjut.

Persoalan semakin menjadi sorotan setelah beredar tangkapan layar percakapan WhatsApp antara N dan NV yang memuat sejumlah kalimat bernada tekanan, termasuk pernyataan mengenai penyebaran foto dan kemungkinan mempermalukan pihak tertentu.

Dalam konteks perlindungan calon PMI, perkara ini juga tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan hubungan pribadi. UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menegaskan pentingnya perlindungan PMI dari perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, kekerasan, kesewenang-wenangan, serta kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Sementara itu, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi salah satu dasar penting untuk menguji dugaan kekerasan seksual. UU tersebut mengatur pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban serta penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual.

Pertanyaannya kini sederhana tetapi serius:

Jika benar “suka sama suka”, mengapa muncul tudingan kekerasan seksual dan percakapan bernada ancaman?

Pos terkait