Panggung HUT Gorut Megah, Jalan Desa Dibangun Swadaya Warga

MPI, Gorontalo Utara – Di saat Pemerintah Daerah Gorontalo Utara larut dalam kemeriahan perayaan HUT ke-19 dengan pertunjukan tarian dana-dana kolosal yang megah dan melibatkan berbagai unsur, suara getir justru datang dari Desa Papualangi, Kecamatan Tolinggula, 26 April 2026.

 

Masyarakat setempat terpaksa membangun jalan secara swadaya karena tak kunjung tersentuh perbaikan. Jalan yang semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah kini dikerjakan gotong royong oleh warga yang mayoritas petani dan pekebun.

 

Kekecewaan ini mencuat melalui unggahan akun Facebook Haris Bobihu di grup Forum Aspirasi Masyarakat Gorontalo Utara, Sabtu 25 April 2026, bertepatan dengan rangkaian perayaan HUT daerah.

 

Warga menilai pemerintah lebih sibuk pada kegiatan seremonial dibanding memenuhi kebutuhan dasar seperti infrastruktur jalan, meski masyarakat tetap taat membayar pajak.

 

“Kalau di daerah lain masyarakat sampai membongkar rumah bandar narkoba karena tidak percaya aparat, kami di sini tidak. Kami justru membangun jalan yang seharusnya pemerintah bangun,” tulis Haris.

 

Ia juga menyentil, “Di mana kalian saat kami butuh? Saat kalian butuh suara, kami dianggap penting. Tapi sekarang?”

Sebagai bentuk protes, warga menyiapkan baliho bernada keras yang melarang pejabat-mulai dari DPR, camat, bupati hingga pemerintah desa-melintas di jalan hasil swadaya tersebut.

 

Di saat yang sama, donasi publik dibuka untuk menutup kebutuhan material seperti pasir, semen, sirtu hingga uang tunai.

 

Sekretaris DPC AKPERSI Gorontalo Utara, Rian Mohamad, menilai kondisi ini sebagai sinyal serius.

 

“Apa yang terjadi di Papualangi adalah alarm keras bagi pemerintah daerah. Jangan tunggu kepercayaan publik benar-benar hilang baru bertindak,” tegasnya.

 

Kontras antara panggung perayaan yang megah dan kondisi jalan yang memprihatinkan menjadi sorotan tajam. Di satu sisi, energi dan anggaran terserap untuk seremoni. Di sisi lain, rakyat dipaksa membiayai sendiri kebutuhan paling mendasar.

 

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Daerah Gorontalo Utara terkait kritik dan aksi swadaya warga tersebut. Red

Pos terkait