MPI, Sidoarjo – Pengelolaan Tanah Kas Desa ( TKD ) Jalan Progo. Desa Tropodo, kecamatan Waru Sidoarjo.
Dianggap kurang transparan oleh warga. Merupakan masalah serius, yang sering memicu protes warga dan mengurangi kepercayaan publik, terhadap kegiatan pemerintah desa.
Kurangnya transparansi ini sering terjadi pada pendapatan dari hasil sewa Tanah Kas Desa (TKD) / aset desa.
Dimana pengelolaan keuangannya yang tidak tepat dan berpotensi menimbulkan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Poin – poin penting terkait pengelolaan keuangan desa yang tidak transparan menjadi pemicu dan protes warga.
Karena warga merasa tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah mendapatkan informasi mengenai hasil sewa TKD Progo.
“Padahal keterbukaan informasi publik itu sangat penting, agar masyarakat bisa mengakses pengelolaan hasil sewa TKD yang merupakan aset desa untuk kesejahteraan masyarakat.” Ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya. Minggu (26/4/2026).
Tindakan yang dilakukan oleh oknum desa yang tidak mempublikasikan hasil sewa TKD dapat terindikasi sebagai pelanggaran pengelolaan keuangan desa.
Dugaan pelanggaran pengelolaan keuangan desa sedang menjadi sorotan dan disinyalir akan dipanggil oleh Aparat Penegak Hukum.
(Red/Team)
