GARUT |Patindo – Ambruknya tembok penahan tanah (TPT) atau kirmir di Kampung Gunung Gelap, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cihurip, Kabupaten Garut, terus menjadi sorotan. Bangunan yang belum lama dikerjakan di sepanjang jalan provinsi tersebut mengalami kerusakan parah hingga memunculkan kekhawatiran sekaligus kekecewaan masyarakat setempat.

Menanggapi kerusakan tersebut, Budi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jawa Barat Wilayah IV menyampaikan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan proyek telah dilakukan secara maksimal sejak awal hingga akhir pekerjaan. Pengawasan melibatkan konsultan pengawas dan pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT).
“Pengawasan kita sudah maksimal dan kita pengawasan dilakukan oleh konsultan pengawas dari awal sampai akhir. Pengawas itu dari UPT juga ada,” ujarnya.Kamis (19/11/26).
Terkait penyebab ambruknya TPT, Budi menduga kerusakan tersebut kemungkinan dipengaruhi faktor alam, terutama intensitas hujan yang tinggi.
“Untuk yang longsor itu mungkin karena faktor alam, karena mungkin hujan deras,” ujar Budi.
Mengenai tindak lanjut atas kerusakan bangunan, Budi mengatakan pihaknya akan menyarankan kepada pelaksana agar melakukan perbaikan kembali sehingga kondisi TPT dapat dikembalikan seperti semula.
“Kalau sanksi mungkin tidak ada pak tapi kita akan menyarankan untuk memperbaiki ulang. Jadi kondisinya itu perbaiki seperti semula,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa kemungkinan pemberian sanksi berkaitan dengan berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan. Apabila masa pelaksanaan sudah habis, barulah sanksi dapat dipertimbangkan.
“Kecuali kalau memang masa pelaksanaannya sudah tidak ada atau habis (baru kita sanksi),” sambungnya.
Dalam keterangannya, Budi turut menjelaskan mengenai konstruksi TPT yang menjadi sorotan karena tidak menggunakan cakar ayam. Menurutnya, hal tersebut sudah sesuai dengan perencanaan teknis karena pemasangan cakar ayam memang tidak tercantum dalam rencana konstruksi.
Budi menambahkan, masa pelaksanaan pembangunan proyek tersebut dijadwalkan berlangsung hingga akhir November 2026. Adapun proyek pembangunan TPT tersebut merupakan satu paket dengan pekerjaan jalan, dengan nilai anggaran keseluruhan mencapai Rp13 miliar.
*Warga Soroti Konstruksi dan Kualitas Material*
Di tengah penjelasan pihak PPK, masyarakat setempat justru menyampaikan sejumlah kritik terhadap konstruksi TPT yang mengalami kerusakan. Salah seorang warga berinisial ZD mempertanyakan kekuatan struktur bangunan, terutama terkait konstruksi pondasi dan material yang digunakan.
Menurut ZD, pembangunan TPT semestinya memperhatikan kekuatan struktur beton dan pondasi. Ia menilai penggunaan pile cap atau yang dikenal masyarakat sebagai cakar ayam diperlukan agar pondasi lebih kuat.
“Harusnya pasang struktur beton dan di dasarnya itu harus pake pile cap (ceker ayam) agar pondasinya kuat, dan harus pakai Besi yang kokoh jangan kaya kemarin cuma pake Besi 8”
Kekecewaan ZD juga berkaitan dengan besarnya anggaran proyek yang menurutnya tidak sebanding dengan kondisi hasil pekerjaan di lapangan. Ia menyayangkan bangunan yang belum lama dikerjakan justru mengalami kerusakan parah.
“Saya sangat menyayangkan Dan kecewa dengan anggaran yang sangat besar itu pekerjaan nya cuma ASAL ASAlan,” ujar ZD.
Ia berharap pemerintah provinsi maupun pihak pelaksana segera melakukan perbaikan dengan kualitas material dan konstruksi yang lebih baik. Menurutnya, perencanaan yang matang sangat penting agar masyarakat sebagai penerima manfaat tidak merasa khawatir terhadap keamanan bangunan tersebut.
“Harapan saya agar cepat di perbaiki dengan kualitas Yang lebih bagus lagi Dan dengan perencanaan Yang lebih matang agar Kami selaku penerima manfaat tidak mersa khawatir,” ujar ZD.
Lebih jauh, ZD meminta Gubernur Jawa Barat dan dinas terkait agar lebih selektif dalam menunjuk kontraktor maupun pelaksana pembangunan. Ia berharap pengalaman kerusakan TPT tersebut menjadi perhatian serius agar kualitas pekerjaan infrastruktur lebih terjamin.
“Dan kami mohon kepada bapak gubernur Dan dinas terkait agar lebih selektif lagi menunjuk kontraktor atau pelaksana pembangunan karena Kami selaku masyarakat kena imbas nya Dan merasa kecewa,” ujar zd
*Transparansi Proyek Turut Menjadi Sorotan*
Sebelumnya, kondisi TPT di Kampung Gunung Gelap menjadi perhatian setelah mengalami kerusakan parah meskipun belum lama dibangun. Kerusakan pada bangunan yang berada di sepanjang jalan provinsi itu dikhawatirkan membahayakan keselamatan pengguna jalan, terutama ketika memasuki musim hujan.
Selain kerusakan fisik bangunan, proyek tersebut sebelumnya juga disorot karena tidak ditemukan papan informasi kegiatan di lokasi pekerjaan. Ketiadaan papan informasi itu menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi terkait spesifikasi pekerjaan, sumber pendanaan, nilai anggaran, serta identitas pihak yang bertanggung jawab.
Masyarakat berharap instansi terkait tidak hanya memastikan perbaikan TPT, tetapi juga melakukan evaluasi dan pemeriksaan teknis secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab kerusakan. Pemeriksaan tersebut penting guna memastikan apakah kerusakan berkaitan dengan kondisi tanah, sistem drainase, kualitas material, metode pelaksanaan, maupun faktor teknis lainnya.
Di sisi lain, pernyataan PPK mengenai pengawasan maksimal dan dugaan faktor alam juga perlu diikuti dengan pembuktian melalui evaluasi teknis di lapangan. Terlebih, proyek tersebut merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur jalan provinsi dengan nilai anggaran mencapai Rp13 miliar.
Publik kini menantikan langkah nyata pemerintah provinsi dan pihak pelaksana untuk memastikan TPT diperbaiki dengan konstruksi yang memenuhi persyaratan teknis, sehingga tidak kembali mengalami kerusakan dan benar-benar memberikan rasa aman bagi masyarakat pengguna jalan.
H.ujang Slamet













