MALANG |Patindo – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang akhirnya angkat bicara merespons pemberitaan yang mencatut nama institusi dan pegawainya lewat kode sandi “Utara”.
Melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasie Intel) M. Khoirul Anam, korps Adhyaksa secara tegas membantah narasi dugaan pencatutan dan permintaan jatah proyek yang belakangan beredar di ruang publik maupun sejumlah kanal media daring.

Klarifikasi ini dikeluarkan pada, Senin (16/11/2026), sebagai upaya meredam spekulasi sekaligus menjaga akurasi informasi publik.
Dalam rilisnya, Anam menekankan bahwa tudingan yang berkembang tidak berpijak pada fakta lapangan maupun alat bukti yang ada.
”Kami menegaskan bahwa narasi dan tudingan yang dimuat dalam pemberitaan tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar,” tegas M. Khoirul Anam dalam pernyataannya.
Menurut Anam, penyebaran informasi yang belum terverifikasi berisiko membentuk opini publik yang keliru sekaligus bisa mencoreng marwah lembaga serta aparatur yang bekerja sesuai koridor hukum.
Ia menyebut pihaknya telah berupaya melakukan penelusuran dan klarifikasi awal untuk mengurai duduk perkara, namun belum memperoleh kejelasan maupun pihak yang dapat menjelaskan maksud informasi tersebut sehingga belum bisa divalidasi.
Meski membantah keras tudingan tersebut, Kejari Kota Malang menyatakan tetap membuka diri terhadap pengawasan publik.
Anam mengapresiasi peran masyarakat, insan pers, hingga pegiat antikorupsi di Kota Malang yang selama ini ikut mengawal tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum agar tetap bersih dan berorientasi pada kepentingan warga.
“Partisipasi dan kepedulian masyarakat sangat kami butuhkan untuk mengawal integritas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan hukum agar tetap bersih dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Untuk menyalurkan temuan di lapangan secara terukur, Kejari mengarahkan siapa pun yang memiliki data, fakta, atau bukti kuat terkait dugaan penyimpangan maupun hambatan pelayanan publik agar melaporkannya melalui kanal resmi SP4N-LAPOR!.
”Setiap laporan yang disertai bukti akurat akan kami tindak lanjuti secara profesional dan transparan. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat Kota Malang untuk tetap bijak dalam menyaring informasi, tidak mudah terprovokasi oleh kabar yang belum terverifikasi kebenarannya, serta terus bersinergi membangun tata kelola pemerintahan dan pelayanan hukum yang berintegritas,” kata Anam.
Bantahan resmi Kejari ini berhadapan langsung dengan narasi penelusuran yang sebelumnya diangkat Patroli Indonesia. Dalam laporan tersebut digambarkan adanya dua sosok—Doni dari unsur swasta dan Sandi yang disebut sebagai pegawai bidang pidana khusus (pidsus) kejaksaan Kota Malang—yang sejak awal awal tahun 2026 diduga menyambangi sejumlah kelurahan, kantor kecamatan, hingga organisasi perangkat daerah (OPD).
Wilayah kelurahan dan kecamatan di Kecamatan Blimbing disebut menjadi salah satu sasaran pergerakan mereka.
Dugaan tujuannya bukan sekadar silaturahmi atau koordinasi administratif, melainkan meminta jatah pengerjaan proyek yang bersumber dari program pokok pikiran (pokir) DPRD Kota Malang, RT berkelas, hingga proyek hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Dalam narasi tersebut, istilah “Utara” disebut berfungsi sebagai kode sandi yang diasosiasikan dengan Kejaksaan Negeri Kota Malang. Nama besar aparat penegak hukum di balik sandi itulah yang diduga membuat sebagian lurah dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Malang merasa tertekan, khawatir, hingga akhirnya menyerahkan pengerjaan proyek kepada Doni yang disebut berperan sebagai operator lapangan.
Pertentangan antara bantahan kelembagaan dan narasi dugaan praktik di lapangan ini menempatkan isu tersebut pada titik penting, yaitu menguji apakah kabar yang beredar sekadar isu tak terbukti yang mencatut nama institusi, atau justru menyisakan celah kerawanan dalam tata kelola anggaran dan relasi kuasa di tingkat bawah.
Di tengah tarik-menarik klaim tersebut, publik dan para pemangku kepentingan di Kota Malang kini menanti langkah pembuktian yang lebih terbuka.
Kejari menegaskan komitmennya memproses laporan berbasis bukti valid lewat SP4N-LAPOR!, sementara transparansi pengelolaan proyek di tingkat kelurahan, kecamatan, dan OPD juga menjadi sorotan agar program pembangunan daerah tidak tersandera oleh intimidasi nama maupun sandi-sandi tertentu. *













