Sekjen DPP AWII Pertanyakan Dugaan Lahan 14 Hektar yang Hilang di Banten

TANGERANG | PATINDO – Sekretaris Jenderal (Sekjen), Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Wartawan Independen Indonesia (DPP AWII) siap mengungkap temuan dokumen lapangan terkait polemik status aset negara di kawasan Situ Besar (Situ gede), Kota Tangerang.
Menyusul desakan sebelumnya kepada Kantor Pertanahan (Kantah) ATR/BPN Kota Tangerang untuk membuka warkah SHGB Nomor 812, AWII kini menyoroti kejanggalan pada data luas lahan aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, masa berlaku kerjasama pengelolaan yang telah kedaluwarsa, hingga ke surat peringatan pengosongan warga oleh pihak pengembang (PT. Modern Realty).
Kesalahan administrasi pada penyebutan nama Situ Besar dan Situ Gede terkait APBD pun telah diterangkan bahwa Situ Besar Berada di Wilayah Cikokol, Kota Tangerang, dan Situ Gede ada di wilayah Desa Pekayon, Kecamatan Sukadiri, Kab. Tangerang (Banten).
Sekjen DPP AWII, Achmad Sujana yang akrab disapa Bang Jo atau bang Joe’na, mempertanyakan selisih luasan aset itu, serta efektivitas kinerja Aparat Penegak Hukum (APH) dan Dinas PUPR Provinsi Banten dalam mengamankan asetnya di wilayah tersebut.
1. Selisih Luas Aset pada Plang Pengawasan dan Dugaan Hilangnya Lahan 14 Hektar
Berdasarkan dokumentasi papan plang pengawasan di lokasi (Bukti P-6), tercatat secara jelas identitas aset sebagai berikut:
    • Status Kepemilikan: Tanah Milik Pemerintah Provinsi Banten (Di bawah pengawasan KPK, Kejati, Kanwil BPN, dan Kementerian PUPR)
    • Kode Barang / Nomor Register: 01.01.07.01 / 0040
    • Peruntukan: Rawa / Situ Besar
    • Luas Tercatat: 54.000,00 M² (5,4 Hektar)
    • Alamat Lokasi: Kota Tangerang

Achmad Sujana menyoroti angka luas 54.000 M² (5,4 hektar) yang tertera pada plang tersebut jika dibandingkan dengan riwayat inventarisasi awal aset Situ yang disebut mencapai 14 hektar.
”Jika merujuk pada data awal inventarisasi pelimpahan aset yang mencapai sekitar 14 hektar, lalu di papan plang pengawasan hanya tertulis 54.000 meter persegi atau 5,4 hektar, ke mana sisa lahan lainnya? Kami mempertanyakan ini secara serius kepada Dinas PUPR Provinsi Banten serta hasil kerja nyata dari KPK, Kejati, dan Kanwil BPN yang logonya terpampang di plang pengawasan tersebut,” tegas Bang Joe’na, Jumat (20/11/2026).
Berdasarkan Inventarisasi (Pengairan/data Situ Besar atau Rawa) dari Jawa Barat (Jabar) ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang ada di Kawasan Modern seluas 680ha kini telah berkurang menjadi 540ha jadi hilangnya ada 14ha di lahan tersebut.
2. Masa Kerjasama Pengelolaan Diduga Sudah Habis Sejak 2019
Lebih jauh, DPP AWII membeberkan fakta berdasarkan dokumen Data Inventarisasi Situ Besar yang berlokasi di Cikokol/Sukasari (sekarang Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang) di kawasan Modernland (Bukti P-5).
Dalam dokumen inventarisasi tersebut tercantum keterangan bahwa ketentuan pengelolaan lahan dan kawasan tersebut merupakan kerjasama dengan PT Aneka Utama Bakti berdasarkan Nomor 556.11/Huk tertanggal 7 Februari 1989, yang kemudian dipelihara oleh pihak Modernland.
”Apabila merujuk pada ketentuan masa kerja sama atau pemeliharaan selama 30 tahun sejak 7 Februari 1989, maka masa berlaku kerja sama tersebut secara hukum telah berakhir pada 7 Februari 2019. Lantas, atas dasar legalitas apa pihak pengembang masih melakukan klaim dan penguasaan di area situ tersebut hingga saat ini?” ujar Sujana mempertanyakan.
3. Soroti Surat Peringatan Pengosongan Warga Kampung 5 oleh PT Modernland Realty Tbk
Polemik kian meruncing setelah ditemukan adanya surat edaran pengosongan lahan yang ditujukan kepada warga Kampung 5, RT 01 RW 05, Kelurahan Babakan, yang bermukim di area sekitar Situ/Rawa Besar.
Berdasarkan dokumen Surat Nomor: 152/TMD.KM/I/2024 perihal Surat Peringatan II (Bukti P-7), pihak PT Modernland Realty Tbk mengklaim bahwa lokasi yang ditempati warga di area situ kawasan Modernland tersebut merupakan lahan milik perusahaan.
Saat dikonfirmasi langsung ke kantor Modernland di Kota Tangerang, pihak perusahaan membenarkan penerbitan Surat Peringatan II tersebut.
Mereka beralasan bahwa pengosongan warga di Kampung 5 RT 01 RW 05 Kelurahan Babakan dilakukan karena lahan tersebut diklaim sebagai milik PT Modernland Realty Tbk yang rencananya akan diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang sebagai Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Fasos Fasum).
4. Desakan Audit Menyeluruh dan Transparansi APH
Melihat tumpang tindih klaim antara aset Pemprov Banten, sertifikat SHGB No. 812 milik PT Alfa Goldland Realty yang disorot sebelumnya, serta klaim lahan Fasos Fasum oleh PT Modernland Realty Tbk di area Situ Gede, DPP AWII meminta seluruh instansi terkait tidak tutup mata dan harus segera selesaikan urusan ini secara terbuka kepada publik, dan tayangan berita ini, sebagai Laporan Informasi yang harus ditanggapi.
”Karrna ini bukan lagi sekadar persoalan administrasi biasa, melainkan menyangkut dugaan hilangnya puluhan ribu meter persegi aset negara dan nasib warga di lapangan. Kami mendesak Pemprov Banten, Dinas PUPR Banten, Pemkot Tangerang, ATR/BPN, serta tim pengawasan dari Kejati dan KPK untuk segera melakukan audit terbuka, mengukur ulang batas aset Situ Gede, dan sesuai UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, APH wajib untuk mempublikasikan hasil penanganannya kepada masyarakat,” pungkas Achmad Sujana.

Kontak Media:
Sekretariat DPP Aliansi Wartawan Independen Indonesia (AWII)
Kantor Redaksi & Sekretariat: Kota Tangerang, Banten
Email: sekretariat@awii.web.id
Narahubung: Achmad Sujana / Bang Joe’na (Sekjen DPP AWII)

Pos terkait