Kota Tangerang |PATINDO – Aksi ilegal, penghadangan mobil oleh sekelompok orang yang mengaku Debt Collector (DC) suruhan ACC kembali terjadi di wilayah hukum Polsek Karawaci. Korbannya pun pemilik sah kendaraan Toyota Calya bernomor polisi B 1345 CIV
Peristiwa ini diduga kuat melanggar hukum karena dilakukan dengan cara membuntuti, menghadang di jalan raya, mengintimidasi istri konsumen, hingga memaksa menyerahkan unit tanpa putusan pengadilan.
Konsumen menegaskan, dirinya tidak menolak membayar kewajiban, namun menolak cara penarikan yang intimidatif dan tidak manusiawi, jelas itu melawan hukum.
Kejadian bermula saat istri konsumen membawa mobil Toyota Calya B 1345 CIV dari arah Cimone menuju Plaza Shinta, Karawaci.
Di sepanjang perjalanan, mobil tersebut diikuti oleh beberapa DC.
Sesampainya di depan Gudang Sparepart Dinamo, istri konsumen dihampiri oleh DC dan ditanya, “Ini mobil siapa, atas nama siapa?” DC tersebut pun langsung menyampaikan bahwa mobil tersebut menunggak angsuran.
Istri konsumen yang merasa ketakutan kemudian menelepon suaminya yang merupakan atas nama kendaraan.

Setiba di lokasi, suami konsumen memfoto para DC tersebut. Terdapat 4 orang DC di lokasi, 2 orang di dalam mobil dan 2 orang di motor.
Suami konsumen kemudian menemui DC dan menjelaskan, “Saya atas nama, dan saya tidak mau mobil ditarik karena saya atas nama.”
Terjadi argumen dan perdebatan. Pihak DC meminta agar mobil dibawa saja ke kantor dan dititipkan. Konsumen keberatan dan menolak.
DC kemudian menawarkan, “Udah, unit saya kasih 10 Juta untuk memulangkan DP.”
Konsumen menolak karena usahanya sedang kolep / bangkrut dan DP yang sudah dibayarkan sebesar *Rp 25 Juta.*
Salah satu pemegang Surat Kuasa (SK) kemudian berkata, “Ya udah gak usah banyak debat, kita ke Polres.”
Konsumen menjawab, “Gak usah ke Polres, ini ranah wilayah Polsek Karawaci.”
Akhirnya salah satu DC masuk ke dalam mobil dan duduk di samping atas nama menuju Polsek Karawaci.
Sesampai di depan Polsek Karawaci, dilakukan mediasi di depan Polsek. Terjadi tawar-menawar dari Rp 10 Juta, Rp 15 Juta, hingga Rp 20 Juta, dan konsumen menolak semuanya.
Salah satu DC pemilik SK kemudian masuk ke dalam Polsek dan bertemu dengan salah satu anggota Polsek Karawaci. Mereka disediakan tempat mediasi di dalam Polsek.
Di dalam mediasi, DC mengutarakan bahwa kendaraan menunggak. Konsumen menjelaskan bahwa dirinya adalah atas nama dan usahanya sedang kolep.
Anggota Polsek tersebut berbicara bahwa hutang harus dibayar. Namun konsumen merasa anggota tersebut lebih memihak ke DC.
Tidak lama kemudian, salah satu Kanit datang dan memanggil konsumen. Konsumen menjelaskan kembali bahwa dirinya adalah atas nama, usahanya sedang kolep, dan *yang berhak menyita kendaraan adalah pengadilan.*
Setelah keluar dari ruang mediasi, kembali berkumpul di depan Polsek. DC menawarkan, “Ya udah saya kasih 20 Juta buat balikin DP, mobil bawa.”
Konsumen tetap tidak mau. Salah satu DC menurunkan tawaran, “Udah 15 Juta biar saya backup dan gak usah bayar.”
Konsumen tetap tidak mau. Kemudian diturunkan lagi, “Ya udah 10 Juta.” Konsumen tetap tidak mau.
Akhirnya istri konsumen dan suami pun berinisiatif memberikan biaya operasional Rp 2 Juta. Namun tidak ada titik terang.
Merasa kurang puas dan terintimidasi di Polsek Karawaci, konsumen menghubungi layanan darurat 110 dan meminta perlindungan.
Operator 110 menyampaikan agar membuat laporan karena di Polsek Karawaci konsumen merasa kurang puas dan terintimidasi.
Setelah menghubungi 110, selang beberapa saat pihak DC pulang satu per satu.
Dari salah satu anggota Polsek kemudian bilang, “Udah tuh, bawa pulang mobil.”
Mobil Toyota Calya B 1345 CIV akhirnya berhasil dibawa pulang oleh konsumen.
Tidak ada aturan yang membenarkan DC membuntuti, menghadang, dan memberhentikan kendaraan di jalan raya. Tindakan ini membahayakan keselamatan, menimbulkan ketakutan, dan termasuk perbuatan tidak menyenangkan serta intimidasi.
Sesuai POJK No. 6/POJK.07/2022, penagihan harus dilakukan secara beritikad baik, tidak mengancam, tidak mengintimidasi, dan tidak mempermalukan konsumen.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan sepihak.
Penarikan hanya sah jika:
a. Debitur menyerahkan secara sukarela tanpa paksaan, ATAU
b. Ada penetapan / putusan dari Pengadilan Negeri.
Dalam kasus ini konsumen MENOLAK TEGAS menyerahkan unit. Maka upaya penarikan paksa adalah melawan hukum.
Tawaran Rp 10 Juta, Rp 15 Juta, Rp 20 Juta untuk memulangkan DP tidak memiliki dasar hukum. Kewajiban konsumen hanya membayar angsuran sesuai kontrak, bukan membayar uang damai kepada DC di depan Polsek.
DC tidak bekerja atas nama pribadi. DC bekerja atas Surat Kuasa dari ACC.
Maka ACC sebagai pemberi kuasa WAJIB BERTANGGUNG JAWAB atas perbuatan DC-nya. ACC tidak boleh cuci tangan dan mengatakan itu ulah oknum pihak ketiga.
ACC wajib:
– Memberikan sanksi tegas dan mencabut kuasa DC yang melanggar SOP
– Memohon maaf secara tertulis kepada konsumen
– Menjamin tidak ada lagi penghadangan di jalan raya
– Bertanggung jawab atas kerugian materil dan immateril yang dialami konsumen dan istrinya
Kami meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Polsek Karawaci dan Polres Metro Tangerang Kota, untuk bertindak tegas, netral, dan profesional.
APH tidak boleh terkesan memihak kepada DC. APH harus melindungi warga, bukan menjadi tempat tawar-menawar uang damai.
Setiap laporan masyarakat atas dugaan intimidasi, penghadangan, dan percobaan perampasan oleh DC harus diterima dan diproses sesuai hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu.
TUNTUTAN KONSUMEN:
1. ACC segera memanggil dan menindak DC yang melakukan penghadangan.
2. OJK memeriksa dan memberi sanksi kepada ACC atas pelanggaran perlindungan konsumen.
3. Polsek Karawaci / Polres Metro Tangerang Kota memproses laporan dan menjamin keamanan konsumen.
4. Hentikan semua penarikan paksa di jalan raya di wilayah Karawaci dan Kota Tangerang.
“Saya atas nama, DP saya 25 Juta, usaha saya lagi kolep. Saya tidak lari dari hutang. Tapi jangan hadang istri saya di jalan, jangan paksa tarik mobil saya. Yang berhak menyita itu pengadilan, bukan DC. ACC harus bertanggung jawab.”
S. Supriyadi ( Abib RW)













