Pembangunan Mr DIY di Bayongbong Langgar Aturan, Sebelum Bangunan Berdiri Harus kantongi izin

MPI, GARUT – Persoalan perizinan pembangunan gedung yang direncanakan untuk minimarket Mr DIY di Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, kembali menjadi sorotan. Kali ini, seorang pengusaha berinisial IW menilai proses pembangunan semestinya didahului dengan penyelesaian seluruh perizinan, bukan sebaliknya.

POLEMIK”, Pembangunan Mr DIY di Bayongbong Berikan Contoh Tida baik, Sebelum Bangunan Berdiri, owner Harus kantongi izin dari Awal.

 

Menurut IW, kepatuhan terhadap perizinan merupakan bagian penting dalam setiap kegiatan pembangunan. Ia mengatakan, dalam praktiknya, pembangunan yang belum mengantongi izin semestinya dapat dihentikan oleh aparat terkait sebelum proses pembangunan berjalan lebih jauh.

“Kalau kita sebelum membangun itu beresin perijinan dulu kalaupun kita berjalan biasanya pihak satpol PP itu memberhentikan sebelum proses perizinan ditempuh,” ujarnya ,(3/9).

“apalagi kita sebagai pelaksana pembangunan ya gak mau tanpa izin,” ujarnya.

Ia menilai persoalan perizinan menjadi semakin penting apabila bangunan tersebut dipersiapkan untuk kegiatan usaha seperti minimarket. Menurutnya, selain aspek pembangunan fisik, terdapat sejumlah ketentuan yang perlu dipenuhi sebelum kegiatan usaha berjalan.

” Minimal dari lingkungan dulu pak dari lingkungan jangan sampai nanti udah berjalan baru action untuk perizinan,” ujarnya.

Karena itu, IW menilai pembangunan minimarket Mr DIY tersebut sebaiknya tidak dilanjutkan terlebih dahulu apabila aspek perizinannya belum diselesaikan.

“Menurut kita minimarket Mr DIY tidak layak untuk dilaksanakan dulu,” ujarnya

Pernyataan tersebut menambah sorotan terhadap pembangunan gedung yang sebelumnya telah menjadi perhatian publik karena persoalan kelengkapan perizinan. Bagi IW, penghentian sementara dapat menjadi langkah untuk memastikan seluruh ketentuan dipenuhi sekaligus memberikan kepastian bahwa aturan berlaku secara konsisten.

Ia bahkan menduga adanya kemungkinan komunikasi tertentu di balik proses pembangunan tersebut. Namun, IW menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti apa yang sebenarnya terjadi.

” Itu mah apa ya minimal lah mungkin ada pembicaraan dari yang punya di belakang itu mah nggak tahu apa ya gitu. tapi bagusnya itu diberhentikan dulu supaya memberikan contoh sama yang lain,” katanya.

IW juga menyoroti kebiasaan sebagian pihak yang menurutnya justru membangun terlebih dahulu, sementara pengurusan dokumen perizinan dilakukan belakangan ketika kebutuhan administratif mulai muncul.

“Kebanyakan di kita itu proses pembangunan itu ngebangun dulu sewaktu-waktu nanti perlu aplikasi untuk ke bank harus dibikin izin,”

Menurutnya, pola seperti itu perlu dibenahi agar tidak menjadi kebiasaan dalam proses pembangunan di Kabupaten Garut. Ia berharap para pelaku usaha memiliki kesadaran untuk menyelesaikan perizinan sebelum memulai pembangunan.

“Kalau bisa ya kepada para pengusaha yang ada di kabupaten Garut khususnya ya dan himbauan untuk pemerintah yang berkecimpung dalam masalah perizinan cobalah dirapikan minimal ada income untuk PAD pendapatan asli daerah,” ujarnya

Ia menambahkan, penertiban persoalan perizinan juga penting untuk mencegah munculnya anggapan bahwa pembangunan dapat dilakukan terlebih dahulu sementara persoalan legalitas diselesaikan kemudian.

“Jangan sampai yang lain mengikuti soalnya ini kan jalur-jalur provinsi banyak bangunan-bangunan yang kedepannya mungkin dibangun”

Sorotan terhadap pembangunan Mr DIY di Bayongbong tersebut pada akhirnya tidak hanya menyangkut satu bangunan atau satu pelaku usaha. Persoalan ini menjadi bagian dari pertanyaan yang lebih luas mengenai konsistensi pemerintah daerah dalam mengawasi pembangunan serta memastikan setiap pelaku usaha memenuhi ketentuan yang berlaku sejak awal.

Bagi dunia usaha sendiri, kepastian dan ketertiban perizinan dinilai penting agar persaingan tetap sehat. Sementara bagi pemerintah daerah, penataan perizinan juga berkaitan dengan kepastian hukum, pengawasan pembangunan, serta potensi penerimaan daerah yang seharusnya dapat dikelola secara optimal.

Dengan demikian, pembangunan gedung yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha, termasuk minimarket, semestinya berjalan seiring dengan kepastian legalitas dan pemenuhan seluruh persyaratan yang diwajibkan. Jangan sampai pembangunan lebih dahulu berdiri, sementara persoalan perizinan justru baru dipersoalkan setelahnya.

H.ujang Slamet

Pos terkait