MPI, GARUT – Pembangunan gedung yang direncanakan menjadi minimarket MR DIY di Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, kembali menjadi sorotan. Pasalnya, berdasarkan informasi yang terungkap sebelumnya, pemilik gedung disebut belum mengantongi sejumlah perizinan yang diperlukan, sementara pembangunan fisik bangunan telah dilakukan.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, khususnya perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam pengawasan bangunan dan kegiatan usaha. Sebab, pembangunan gedung untuk kegiatan komersial tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan tanah, tetapi juga harus memenuhi ketentuan tata ruang, persetujuan bangunan gedung, serta perizinan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, salah satu dokumen penting yang harus dipenuhi adalah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Setelah bangunan selesai dan memenuhi persyaratan teknis, bangunan juga pada prinsipnya harus memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebelum digunakan.
Sementara itu, apabila bangunan tersebut akan digunakan sebagai minimarket, pelaku usaha juga perlu memenuhi perizinan berusaha sesuai kegiatan usahanya melalui sistem Online Single Submission (OSS), termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB) dan persyaratan dasar lainnya.
Selain itu, aspek kesesuaian pemanfaatan ruang juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan. Artinya, keberadaan bangunan di atas tanah milik pribadi tidak secara otomatis membuat bangunan tersebut dapat digunakan untuk kegiatan komersial apabila pemanfaatannya tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang.
Pemerhati kebijakan publik Feri Citra menilai, pembangunan gedung sebelum seluruh perizinan diselesaikan merupakan langkah yang keliru dan seharusnya tidak terjadi.
“Karena semestinya diproses dulu perizinan yang lengkap baru pembangunan gedung di buat. Ini ibarat makan dulu baru cuci tangan itu kan sangat keliru,” ujarnya. Rabu (02/09).
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan seluruh ketentuan dipenuhi sebelum sebuah bangunan digunakan untuk kegiatan komersial. Pengawasan juga dinilai penting agar proses pembangunan tidak berjalan lebih dahulu, sementara aspek legalitasnya menyusul kemudian.
Ia juga meminta SKPD terkait, termasuk Satpol PP Kabupaten Garut, segera mengambil langkah sesuai kewenangannya apabila memang ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah.
” Ini adalah satu pelanggaran Perda yang mesinnya ditertibkan. Satpol PP kabupaten Garut jangan hanya berdiam diri apalagi minimarket ini izinnya tidak main-main,” ujarnya.
Feri menegaskan, penegakan aturan harus dilakukan secara konsisten tanpa membedakan siapa pemilik atau investor di balik sebuah kegiatan usaha. Menurutnya, pemerintah daerah harus menunjukkan bahwa aturan berlaku sama bagi seluruh pihak.
Ia juga mengingatkan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi persepsi negatif di tengah masyarakat mengenai lemahnya pengawasan pemerintah terhadap kegiatan usaha yang memiliki kekuatan modal besar.
” Sehingga aturan bisa dibelokkan ke mana-mana oleh orang yang berduit,” ujarnya.
Sorotan terhadap pembangunan calon minimarket MR DIY di Bayongbong ini pun menjadi perhatian publik karena menyangkut kepatuhan terhadap regulasi. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status perizinan bangunan tersebut serta memastikan setiap tahapan pembangunan dan operasionalnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
H.ujang Slamet













