patroli-indonesia.com, Lebak, Banten – Sugiri pendamping Bantuan Sosial (Bansos) Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu), Kecamatan Maja, terkait adanya dugaan pemotongan atau pungutan liar (Pungli) Rp. 150 ribu sampai dengan Rp. 200 yang diduga dilakukan oleh Pendamping Jamsosratu Desa Tanjungsari Kecamatan Maja Kabupaten Lebak, dengan jelas mengakui adanya dugaan pemotongan tersebut. Jum’at 18 Februari 2022.
Hal ini diakui Satiri saat dikonfirmasi awak media ini melalui sambungan telefon (17/02), Satiri mengakui pemungutan tersebut dilakukan untuk kebutuhan administrasi, seperti memfoto copy serta membeli materai.
“Betul pak ada pungutan dan itu digunakan untuk administrasi seperti foto copy dan pembelian materai,” ujar Satiri.
Ketika ditanya pengalihan salah seorang Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Satiri menjelaskan bahwa KPM tersebut memiliki pensiunan jadi diambil kartunya dari KPM untuk dialihkan tetapi KPM yang ditunjuk oleh Satiri tidak mau menerimanya.
“Kartu ATM saya ambil dari KPM, Jadi rencananya akan saya kembalikan ke Kas Negara melalui dinas sosial, tetapi ketika saya datang dengan maksud mengembalikan uang tersebut, pejabat dinas sosial tidak bisa ditemui karena sedang Work From Home (WFH-Red), jadi saya bawa kembali uangnya, dan sampai saat ini masih ada di saya,” terang Satiri (17/02).
Senada dikatakan Koorkab Pendamping Lebak Rangga Reges, ia membenarkan adaya potongan tersebut, bahkan diakuinya Satiri mengajaknya ke Dinas Sosial untuk mengembalikan uang penerima manfaat yang ia ambil dari ATM.
“Kata saya (Rangga Reges-red) ada apa pak, pak Satiri menjawab anter ke dinas sosial mengembalikan uang, begitu pak… saya juga sudah menegur pak Satiri kalaupun ada pungutan administrasi yang wajar – wajar aja, saya juga mengatakan, kenapa jika ada masalah tidak minta tolong ke pak Dewan Imad (Anggota DPRD Lebak-Red), kan kamu sudaranya, beliau juga kan Kordinator Kabupaten yang bertanggung jawab di program Jamsosratu ini,” ungkapnya.
Sebagai informasi, Dilansir dari media online banpos.co (28/10), Sekretaris Dinas Sosial Banten, Budi Darma Sumapraja, Rabu (27/10) mengatakan alokasi dana Jamsosratu dalam APBD Perubahan Provinsi Banten 2021 sekitar Rp50 miliar yang akan disalurkan bagi 50 ribu KPM se-Provinsi Banten.
Budi mengatakan sebanyak 50 ribu KPM tetsebut tersebar di delapan kabupaten yakni di Kabupaten Lebak sebanyak 11.542 KPM, kabupaten Pandeglang 12.813 KPM, Kabupaten Tangerang sebanyak 3.100 KPM, Kota Tangerang 2.910 KPM, Kota Tangsel 1.177 KPM, Kota Serang 5.500 KPM, Kabupaten Serang 11.466 KPM dan Kota Cilegon sebanyak 1.492 KPM.
“Masing-masing KPM menerima Rp1 juta,” katanya.
“Penyalurannya langsung ke rekening masing-masing KPM. Mereka sudah memiliki kartu ATM masing-masing. Jadi aman dan pasti sampai ke masing-masing penerima,” kata Budi.
Namun mekanisme pencairan yang sudah demikian rapihpun masih ada saja celah untuk dikorupsi oleh orang – orang yang tidak bertanggung jawab.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Forum Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (FK-LSM) Kabupaten Lebak, Yayat Ruyatna. Menurutnya pungutan seperti itu harusnya tidak dilakukan oleh pendamping program, apalagi disaat pandemi dimana masyarakat sedang dilanda kesulitan ekonomi. Yayat Ruyatna juga mendesak agar aparat penegak hukum segera menindak lanjuti informasi ini.
“Selaku sosial kontrol, kami mendesak kepada dinas terkait dan Aparat Penegak Hukum agar menindak pelaku pungli yang diduga dilakukan oleh oknum pendamping, sebab sudah jelas program tersebut adalah program pengentasan kemiskinan, apalagi ini dilakukan saat masyarakat sedang dihantui kesulitan oleh adanya pandemi covid -19,” pungkas Ketua Forum LSM Lebak ini. (Irwan A.N)
Sumber: Abdul Kabid PPWI Lebak Banten













