MPI, Pohuwato – Pada Minggu, 8 Juni 2025, aparat kepolisian melakukan penyegelan terhadap satu lokasi PETI yang diduga milik seorang pelaku usaha berinisial YMB. Sementara itu, beberapa lokasi tambang ilegal lainnya di sekitar area tersebut tetap beroperasi tanpa adanya tindakan hukum.
Dari pantauan tim media, lokasi tambang milik YMB telah dikelilingi oleh garis polisi. Di dekat lokasi tersebut, terpasang spanduk kuning yang bertulisk.
Penyegelan ini menandakan adanya proses penyidikan resmi terhadap aktivitas pertambangan tersebut. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa hanya satu lokasi yang dikenakan tindakan hukum, sementara lokasi PETI lainnya di sekitarnya tidak mendapatkan perlakuan serupa.
Di beberapa titik lainnya, ekskavator milik individu masih terlihat terparkir tanpa adanya garis polisi. Anehnya, lokasi-lokasi ini secara geografis sangat dekat dengan tambang milik YMB.
Saat ini, YMB menjadi satu-satunya pihak yang lokasi tambangnya dilingkari garis polisi. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian mengenai status hukum YMB.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius di masyarakat: Mengapa hanya YMB yang disegel? Apakah aparat melakukan penindakan secara selektif?
Jika semua aktivitas PETI melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, maka seharusnya semua pelaku mendapatkan perlakuan hukum yang setara.
Penegakan hukum yang tidak merata menciptakan kesan adanya keberpihakan. Ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan di depan hukum yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
Ketika hukum hanya diterapkan pada sebagian orang, maka yang rusak bukan hanya keadilan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap institusi hukum.
Hingga saat ini, belum ada klarifikasi dari pihak Polda Gorontalo, Ditreskrimsus, Dinas ESDM Provinsi Gorontalo, maupun pihak terkait lainnya. Ketiadaan informasi ini semakin memperkuat dugaan adanya ketidakterbukaan dalam proses penindakan.
Padahal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat berhak untuk mengetahui. Publik berhak mendapatkan informasi mengenai alasan di balik penyegelan satu lokasi dan mengapa lokasi lainnya dibiarkan.Jika pola penindakan yang selektif ini dibiarkan, akan muncul dua ancaman serius:
Pertama, kerusakan lingkungan akan terus berlanjut. Aktivitas penambangan ilegal yang tidak diawasi dapat merusak ekosistem secara permanen. Kedua, wibawa hukum akan runtuh. Masyarakat akan beranggapan bahwa hukum dapat dibeli atau diarahkan sesuai kepentingan.
Lebih jauh lagi, tindakan hukum yang tidak menyeluruh membuka peluang terjadinya konflik horizontal di antara para pelaku tambang, menimbulkan ketidakpercayaan terhadap negara, dan meningkatkan kemungkinan terjadinya aksi main hakim sendiri. Kasus ini memerlukan respons yang cepat dan adil dari semua pemangku kepentingan, terutama aparat penegak hukum dan instansi pemerintah yang berwenang.
1. Pernyataan resmi dan terbuka dari aparat terkait mengenai dasar hukum penyegelan lokasi milik YMB dan alasan mengapa lokasi lain yang juga ilegal tidak ditindaklanjuti.
2. Penegakan hukum yang menyeluruh, objektif, dan transparan terhadap semua aktivitas PETI di wilayah Dengilo tanpa pengecualian.
Penegakan hukum yang sejati tidak boleh hanya fokus pada siapa yang dikenakan sanksi, tetapi juga pada siapa yang tidak dikenakan sanksi. Ketika hukum hanya menimpa satu pihak dan membiarkan pihak lain, maka yang terjadi bukanlah penegakan hukum, melainkan ketidakadilan.
“Hukum yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas adalah bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi hukum.” Hukum yang adil adalah hukum yang berlaku sama untuk semua orang, tanpa terkecuali. Red













