Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Terkesan Disalahgunakan Oknum Kepsek, Disoroti Sekjen AWII

MPI, Tangerang, Banten – Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan atau (Permendikbud) nomor. 75 tahun 2016 tentang komite sekolah terkesan disalahgunakan oknum kepala sekolah (Kepsek) memiliki kepentingan tertentu atau memanfaatkan situasi berkelok kepentingan di sekolah.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) dari Aliansi Wartawan Independen Indonesia (DPP AWII) dalam rangka sikapi keluhan pengaduan orang tua sebagai wali murid/siswa terhadap maraknya praktek dugaan pengutipan dari pihak sekolah pada peserta didik atau wali murid.

“Bagi para oknum dari pihak sekolah dalam hal ini terkesan menggunakan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang Komite sekolah atau (Komsek) dalam melakukan aksi terkesan potensi pengembangan liar atau pungli terhadap peserta didik.” Kata Achmad Sujana yang selaku Sekjen di Dewan Pimpinan Pusat (DPP AWII).

“Saat ini yang sedang terjadi adalah para oknum Kepsek mempraktikan kebijakan pada wali siswa dengan judul ‘Wisuda’ terhadap peserta didik, polanya ada hal rapat wali murid dengan komite guna menyampaikan informasi tersebut agar terkesan mulus,” jelasnya kepada awak media patroli Indonesia, Kamis (3/6).

Sambung Sekjen AWII yang akrab disapa bang Joe’na, dalam praktik dugaanya itu sangat berpotensi pungli yang terkesan dimuluskan. Regulasi tentang Komsek diduga bisa dijadikan senjata oleh para oknum Komsek, juga terkesan teriring ikut serta pada praktik disinyalir nabrak aturan Permendikbud No.75 tahun 2016.

“Penting digaris bawahi oleh oknumnya yang disinyalir legalkan praktek dugaan pungli berjudul uang Wisuda diwajibkan bagi peserta didik, itu sebenarnya sudah terindikasi melanggar hukum dan jelas-jelas jadi praktek pungli dengan potensi penyalahgunaan wewenang jabatan pihak sekolah dan Komsek,” ungkapnya.

Dipaparkan Joe’na, dalam Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bantuan-bantuan pendidikan adalah pemberian berupa uang/ jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua / walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.

“Bantuan pendidikan itu juga dapat diperoleh atau dengan cara mengajukan permohonan dan atau di sejenisnya kepada pihak ketiga seperti instansi badan usaha perusahaan atau lainnya sifat tidak mengikat untuk kepentingan sekolah bukan diminta kepada peserta didik atau walinya.” Papar Joe’na.

“Jelasnya itu disebutkan pada pasal 12 huruf b, Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang Komsek, bunyinya,”Komite sekolah dilarang meminta iuran atau bantuan kepada peserta Didik atau wali siswa,” dibenarkan Komsek menggalang dana tetapi kepada pihak luar sekolah atau pihak ketiga seperti perusahaan di lingkungan wawasan sekolah.” Cetusnya.

Ketika SPP mulai digratiskan, bagi SMA yang dibiayai oleh Pemerintah provinsi, SMP berikut SD didanai oleh pemerintah kabupaten, maka semua iuran dilarang dipungut pada peserta didik atau wali.

“Di kelasnya, Komsek baik perseorangan atau kolektif dilarang meminta iuran atau bantuan dan berupa kutipan apapun kepada peserta didik atau wali siswa, dalam hal ini terkesan pelintirkan regulasi komite sekolah, secara aturan tidak dibenarkan. Sementara Regulasi digunakan buat melegalkan hal dugaan pemungutan, eh.. malah ada pasal di dalamnya tugas melarang dilakukan meminta iuran atau bantuan kepada peserta didik atau walinya.” Pungkasnya.

Gimana bagi yang sedang dan sudah mempraktikkan dugaan pelanggaran tersebut..???

Lain hal jawaban Kepala sekolah, ketika ditanyain hal pungutan wisuda siswa kelas IX yang bertentangan dengan aturan Permendikbud no.76 Tahun 2016 mengatakan dengan spontan. “Itu Kan sudah disepakati rapat orang tua siswa dengan komite sekolah, jadi enggak ada masalah lagi,” jelas Kepsek.

Seolah aturan Kemendikbud UU No.76 Tahun 2016 dilihat sebelah mata demi mendapatkan uang.

Beberapa wali siswa di lingkungan SMP 4 Cikupa praktik dugaan pemungutan pihak sekolah melakukan pungutan untuk wisuda di sekolah terkesan marak terjadi, mulai dari kutipan uang wisuda LKS dipungut melalui rapat komite terhadap orang tua siswa.

“Kami sebenarnya keberatan dengan kutipan tersebut namun karena di atas namakan dengan judul katanya tidak melanggar aturan. Kami terpaksa setuju meskipun berat perekonomian kami, berbeda lah bagi orang tua siswa yang ekonominya cukup mapan,” ujar salah satu wali siswa, namanya Engan disebut.

Penulis: J.Siahaan/Kaperwil Banten

Pos terkait