Patroli Indonesia,Mbay-TNI Angkatan Darat di Desa Tonggurambang, Kecamatan Aesesa, Mbay Flores NTT -dalam Surat Edaran Komando Distrik Militer (Kodim) 1625/Ngada tertanggal 7 Juli 2025–menyebut batas waktu dua minggu untuk pengosongan lahan.
Di bulan Januari tahun 2025 ini, pihak TNI AD pernah mengirim surat edaran kepada warga Tonggurambang, dimana warga dilarang membangun rumah, merenovasi, membangun gudang, kios, dan melarang penguburan jenazah di pemakaman umum desa.
Berdasarkan liputan media Patroli Indonesia mengatakan larangan tersebut bersandar pada sertifikat hak pakai yang terbit tahun 1979, yang dipegang TNI AD. Dan, perkampungan dusun Bandara termasuk di dalamnya, juga lokasi pemakaman umum desa.
Akhir 2019 silam, warga Tonggurambang pernah beramai-ramai menggeruduk kantor bupati, dan mempertanyakan sejarah peyerahan tanah ratusan hektar milik masyarakat kepada TNI AD yang dijadikan lahan transmigrasi angkatan darat (Transad) di Tonggorambang.
Surat Keputusan (SK) Gubernur NTT Nomor: 394/10/7/NG/NPDJ/KADIT/80 menetapkan pemberian hak pakai kepada Kodam XVI Udayana yang saat ini telah berubah menjadi Kodam IX Udayana.
Akibat kebijakan itu telah terjadi perampasan hak atas tanah masyarakat Tonggurambang. Warga Tonggurambang telah meminta untuk dilakukan revisi sertifikat HAK PAKAI atas Nama KODAM XVI UDAYANA dengan ketentuan sebelah utara jalan raya tetap menjadi milik masyarakat Tonggurambang dan sebelah selatan jalan raya tetap dikuasi oleh Kodam IX Udayana.
Warga Tonggurambang telah meminta Pemerintah Kabupaten Nagekeo, DPRD Kabupaten Nagekeo dan Badan Pertanahan Nasional kabupaten Nagekeo untuk secara jujur dan bersikap Kstaria membuka data penyerahan, proses sertifikat dan atau pemberian Hak Pakai kepada Kodam IX Udayana yang mengakibatkan terjadinya perampasan hak atas tanah masyarakat Tonggurambang.
Untuk diketahui, Sertifikat yang dimilki TNI AD adalah sertifikat Hak Pakai yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan dan ketentuan lain yang merupakan derivasinya.
TRANSAD itu singkatan dari Transmigrasi Angkatan Darat yang juga mengacu kepada ketentuan tentang transmigrasi sebagaimana transmigrasi lainnya. Dan berdasarkan pengalaman di beberapa tempat (Sumatera dan Kalimantan), yang mendiami lokasi TRANSAD adalah para purnawirawan TNI AD.
Ada sumber informasi yang mengatakan beberapa hal. Penunjukan untuk tanah TRANSAD seluas 215 Ha, namun berdasarkan pengukuran Agraria (Badan Pertanahan Nasional) luasnya mencapai 236 Ha pada tahun 1980.
Kenyataan lain adalah TNI AD benar memiliki Hak Pakai. Hak Pakai ini berdasarkan Penunjukan dengan SK Bupati No. 2/AGR/PLD/1977 tentang Penunjukkan Pintu2 Pada Proyek Irigasi Mbay, dengan lampiran di No.2 KM II B.1.Te, yang dipersiapkan untuk KODAM XVI/Udayana.
Selanjutnya ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan yaitu:
Pertama, Poin 3 SK Hak: Tanah yang diberikan dengan hak pakai tersebut, harus digunakan untuk proyek resetlement KODAM XVI UDAYANA.
Kedua, Poin 7: Tanah yang diberikan dengan hak pakai tersebut harus dipelihara dan dipergunakan sesuai dengan pemberiannya.
Ketiga, Poin 9: Hak pakai tesebut sewaktu-waktu dapat dicabut atau dibatalkan apabila pemegang hak tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan dalam SK ini.
Harus diakui bahwa program resettlement Kodam XVI Udayana tidak pernah direalisir sementara lokasi tersebut adalah lokasi dalam daerah irigasi teknis yang pemanfaatannya sudah diatur melalui Keputusan Menteri Pertanian.
Untuk keperluan institusi TNI, bila membutuhkan tanah maka Pemerintah Kabupaten Nagekeo akan menyiapkannya bersamaan dengan kegiatan penataan ruang Kota Mbay sebagai Ibu Kota Kabupaten Nagekeo. Dan tentunya akan memadai sesuai kebutuhan riil TNI.
Bila usulan tersebut di atas tidak bisa dilaksanakan maka Pemerintah Kabupaten Nagekeo harus menyelesaikan secara arif dan bijaksana. Agar penyelesaian itu merupakan penyelesaian yang memperhatikan prinsip “win-win solution” maka Pemerintah Kabupaten Nagekeo perlu membentuk tim terpadu untuk melakukan penelitian atau pencarian fakta lapangan.
Sengketa Lahan antara TNI AD dan Warga Tonggurambang Semakin Terbuka dan Memanas, Berikut ini Ikrar Pemuda Tonggurambang
Sengketa Lahan antara TNI AD dan Warga Tonggurambang Semakin Terbuka dan Memanas, Berikut ini Ikrar Pemuda Tonggurambang
IKRAR PEMUDA TONGGURAMBANG
Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, kami, anak muda Tonggurambang, berkumpul dalam satu tekad, satu semangat, satu jiwa, menyatakan IKRAR:
1. Kami bersumpah bahwa tana watu ini adalah tanah nenek moyang kami, yang diperoleh dengan darah, air mata, dan pengorbanan, bukan pemberian dan bukan milik siapa pun yang mengklaimnya tanpa hak.
2. Kami menolak dengan tegas segala bentuk pengklaiman, penyerobotan, atau pengambilalihan yang tidak sah atas tana watu kami, baik oleh individu, kelompok, maupun pihak manapun yang bertindak sewenang-wenang.
3. Kami berjanji akan menjaga, melindungi, dan mempertahankan setiap jengkal tana watu ini, sebagaimana para leluhur kami dahulu menjaganya, dengan kehormatan, keberanian, dan kebersamaan.
4. Kami bersatu sebagai generasi penerus untuk tetap berdiri di atas tanah ini, membangun dan merawatnya sebagai bagian dari identitas, harga diri, dan masa depan kami.
5. Kami akan terus berjuang dengan penuh martabat, mengedepankan kebenaran dan hukum, demi menjaga hak kami atas tana watu yang sah menjadi hak milik kami.
Tanah ini hidup kami.
Tanah ini jiwa kami.
Tanah ini warisan suci yang tak ternilai.
Demi masa depan anak cucu kami, kami bersumpah tak akan mundur selangkah pun mempertahankan tanah watu kami.
Hidup Tonggurambang!
Hidup kaum yang tertindas!
Hidup Rakyat!
Hidup Perempuan yang Melawan!
(MPI).













