PETI Diduga Kembali Marak di Mitra, Nama Ci Dede Tjhin Kembali Disorot

MPI, MINAHASA TENGGARA – Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di sejumlah wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara kembali menjadi sorotan. Informasi yang dihimpun menyebutkan adanya aktivitas pengolahan material emas yang diduga berlangsung di kawasan Kebun Raya Megawati, Rotan Hill, Gunung Bota hingga Nibong.

 

Di Rotan Hill disebut terdapat sedikitnya tiga bak pengolahan, dua bak di Gunung Bota, serta satu bak di Nibong. Dalam informasi lapangan tersebut, nama Dede Tjhin alias Ci Dede kembali disebut memiliki keterkaitan dengan aktivitas yang diduga merupakan kegiatan pertambangan tanpa izin.

 

Namun demikian, keterkaitan tersebut masih berupa informasi dan perlu dibuktikan melalui penyelidikan serta alat bukti yang sah.

 

Terancam Pidana Jika Terbukti PETI

Apabila hasil penyelidikan membuktikan adanya kegiatan penambangan tanpa izin, pelaku dapat dijerat ketentuan Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2025. UU Minerba tersebut memang mengatur perubahan terhadap ketentuan pidana penambangan tanpa izin.

Pasal tersebut pada prinsipnya mengatur larangan melakukan penambangan tanpa izin dan memberikan ancaman pidana penjara serta denda bagi pihak yang terbukti melakukan penambangan tanpa izin sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, apabila aktivitas di sejumlah titik tersebut benar tidak memiliki perizinan yang dipersyaratkan, aparat penegak hukum dapat melakukan penyelidikan terhadap pengelola, operator, pemodal maupun pihak lain yang berdasarkan bukti memiliki keterlibatan.

 

Dugaan Penggunaan Sianida

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah informasi mengenai dugaan penggunaan sianida dalam proses pengolahan material emas.
Jika benar terdapat pengelolaan atau pembuangan limbah yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, persoalan tersebut dapat masuk ke ranah UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang saat ini telah mengalami perubahan, antara lain melalui UU Cipta Kerja dan UU Nomor 6 Tahun 2023.

 

Untuk menentukan ada atau tidaknya pencemaran, aparat bersama instansi lingkungan hidup perlu melakukan pemeriksaan lapangan dan uji laboratorium terhadap air, tanah maupun limbah. PP Nomor 22 Tahun 2021 juga mengatur penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk aspek persetujuan lingkungan.

 

Dengan demikian, tudingan mengenai limbah sianida sebaiknya tidak langsung dinyatakan sebagai pencemaran sebelum terdapat hasil pemeriksaan dan pengujian ilmiah.

 

Dugaan Penguasaan Lokasi dan Keterlibatan Oknum Aparat

Selain aktivitas pertambangan, muncul pula informasi mengenai dugaan penguasaan area di Nibong yang sebelumnya digunakan oleh penambang lokal.

Sumber di lapangan juga menyebut adanya dugaan keberadaan oknum anggota Brimob di lokasi. Informasi ini perlu diverifikasi secara resmi, termasuk memastikan apakah personel tersebut benar berada di lokasi dan apakah keberadaannya berdasarkan Surat Perintah (Sprin) kedinasan.

Jika ditemukan adanya tindakan intimidasi atau penyalahgunaan kewenangan, persoalan tersebut dapat diperiksa melalui mekanisme internal kepolisian dan, apabila ditemukan unsur pidana, dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

 

Aparat Diminta Segera Turun

Munculnya berbagai dugaan tersebut membuat publik menunggu langkah konkret Polda Sulawesi Utara, Polres Minahasa Tenggara, Propam, serta instansi lingkungan hidup.

 

Pemeriksaan diharapkan tidak hanya menyasar aktivitas pertambangan, tetapi juga menelusuri legalitas lokasi, sumber material, pengelola, pemodal, penggunaan bahan kimia, pengelolaan limbah, serta dugaan keterlibatan pihak lain apabila memang ditemukan bukti.

 

Jika terbukti melakukan PETI, pelaku harus diproses berdasarkan UU Minerba. Jika terbukti terjadi pencemaran lingkungan, ketentuan pidana lingkungan juga dapat diterapkan sesuai hasil penyidikan.

 

Sebaliknya, apabila nama atau pihak tertentu ternyata tidak terbukti terlibat, klarifikasi resmi juga penting disampaikan kepada publik.

 

Patroli Indonesia menempatkan informasi mengenai Ci Dede Tjhin, dugaan keterlibatan oknum aparat, intimidasi penambang lokal, serta penggunaan sianida sebagai dugaan yang masih memerlukan pembuktian, sehingga prinsip praduga tak bersalah dan hak jawab tetap harus dikedepankan.

 

Kini publik menunggu tindakan aparat untuk memastikan apakah aktivitas tersebut benar PETI, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah terdapat pihak lain yang memberikan perlindungan atau keuntungan dari kegiatan tersebut. *

Pos terkait