MPI, MINAHASA TENGGARA — Polemik terkait aktivitas pertambangan di Sulawesi Utara kembali menjadi perbincangan masyarakat. Kali ini, sorotan muncul menyusul beredarnya sejumlah pemberitaan dan opini di media sosial Facebook yang disebut membawa nama seseorang berinisial YN, termasuk mengaitkannya dengan anggota keluarganya yang diketahui merupakan anggota DPRD.
Sejumlah warga di Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, meminta agar pembahasan mengenai persoalan pertambangan dilakukan secara proporsional dan berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi.
Menurut warga, kritik terhadap aktivitas pertambangan merupakan bagian dari kontrol sosial dan kebebasan berpendapat. Namun, kritik tersebut hendaknya tidak berkembang menjadi tuduhan yang menyerang kehormatan, nama baik, maupun keluarga seseorang apabila tidak disertai bukti yang jelas.
“Kalau memang ada dugaan pelanggaran, silakan disampaikan berdasarkan data dan bukti. Tetapi jangan sampai persoalan pertambangan kemudian menyeret nama pribadi atau keluarga yang belum tentu memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut,” ujar salah seorang warga Belang.
Kritik dan Tuduhan Harus Dibedakan
Warga menilai, perbedaan pendapat di ruang publik merupakan hal yang wajar. Namun, penyampaian informasi melalui media sosial tetap harus memperhatikan ketentuan hukum.
Terlebih, informasi yang dipublikasikan melalui platform digital dapat menimbulkan persoalan hukum apabila memuat tuduhan atau pernyataan yang memenuhi unsur tindak pidana.
Karena itu, masyarakat diminta tidak terburu-buru memberikan kesimpulan atau label tertentu terhadap seseorang hanya berdasarkan unggahan media sosial.
Apabila terdapat dugaan aktivitas pertambangan ilegal, warga menilai persoalan tersebut lebih tepat disampaikan kepada aparat penegak hukum maupun instansi berwenang untuk dilakukan verifikasi dan penyelidikan.
Warga Minta Pertambangan Tidak Digeneralisasi
Di sisi lain, warga Belang juga meminta agar pembahasan mengenai sektor pertambangan tidak dilakukan secara generalisasi.
Menurut mereka, pertambangan di sejumlah wilayah Sulawesi Utara menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat. Keberadaan aktivitas ekonomi tersebut dinilai memberikan kesempatan kerja dan membantu memenuhi kebutuhan keluarga.
“Banyak masyarakat yang bersyukur karena bisa bekerja. Anak-anak bisa sekolah dan kebutuhan rumah tangga bisa terpenuhi. Jadi jangan semua pertambangan dipandang dari sisi negatifnya,” kata warga lainnya.
Meski demikian, warga menegaskan bahwa dukungan terhadap aktivitas ekonomi pertambangan bukan berarti mengabaikan ketentuan hukum.
Setiap kegiatan pertambangan harus memenuhi persyaratan perizinan, keselamatan kerja, kewajiban lingkungan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dukung Pengusaha Lokal, Asalkan Legal
Warga juga berharap pengusaha pertambangan lokal yang benar-benar membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan usahanya.
Namun, kegiatan tersebut tetap harus dijalankan secara legal dan memenuhi kewajiban yang ditetapkan pemerintah.
“Kami mendukung pengusaha lokal yang benar-benar memberikan pekerjaan kepada masyarakat. Tetapi semuanya harus sesuai aturan. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton,” ujar warga.
Menurut masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu mengambil posisi objektif dengan membedakan antara kegiatan pertambangan yang memiliki legalitas dan kegiatan yang terbukti melanggar hukum.
Masyarakat: Jika Ada Pelanggaran, Laporkan.
Warga Belang menilai kritik terhadap pemerintah maupun pelaku usaha tetap diperlukan sebagai bentuk pengawasan masyarakat.
Namun, kritik seharusnya didasarkan pada fakta dan tidak berubah menjadi tuduhan yang belum terbukti.
“Kalau ada bukti pelanggaran, silakan dilaporkan. Kalau memang ada aktivitas ilegal, aparat harus bertindak. Tetapi jangan membangun opini dengan membawa nama pribadi atau keluarga seseorang kalau belum jelas keterkaitannya,” tegas warga.
Masyarakat berharap polemik pertambangan di Sulawesi Utara tidak berkembang menjadi perang opini di media sosial.
Di satu sisi, masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Di sisi lain, pemerintah tetap berkewajiban memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai hukum serta memperhatikan keselamatan dan lingkungan.
Kritik terhadap kebijakan maupun aktivitas pertambangan tetap merupakan bagian dari kontrol sosial. Namun, kritik perlu dibedakan dari tuduhan, sementara persoalan hukum semestinya diselesaikan melalui proses pembuktian dan mekanisme hukum yang berlaku. *













