Potret Ketimpangan, PW Hima Persis Jabar Temukan Kasus Disabilitas Terabaikan di Cihampelas

MPI, Bandung Barat — Kegiatan advokasi sosial yang dilakukan Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Persis (PW Hima Persis) Jawa Barat bersama Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat mengungkap kenyataan pahit di Desa Mekarjaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat — Kecamatan yang dikenal sebagai daerah asal Wakil Bupati. Jumat (07/11/2025).

Dalam kegiatan bertajuk Advokasi dan Gerakan Sosial itu, tim Hima Persis melakukan observasi lapangan (on the spot) untuk memetakan kondisi sosial kelompok disabilitas dan masyarakat rentan. Hasilnya menunjukkan masih kuatnya ketimpangan sosial di tingkat desa, bahkan di wilayah yang memiliki kedekatan simbolik dengan pemerintah daerah.

Wakil Sekretaris PW Hima Persis Jawa Barat, Izmi Agista Noer Mauli, menjelaskan bahwa temuan lapangan jauh dari kondisi ideal pelayanan publik yang inklusif.

“Kami menemukan ada sembilan anak yang mengidap gangguan mental intelektual dan satu penyandang cerebral palsy berusia 25 tahun yang tidak pernah mengenyam pendidikan. Ia tinggal di rumah dengan ventilasi yang buruk, kondisi yang tentu tidak layak bagi kesehatan maupun tumbuh kembangnya,” ungkap Izmi.

 

Selain itu, tim juga menemukan bahwa sebagian besar keluarga penyandang disabilitas tidak pernah mendapatkan edukasi maupun pelatihan dasar untuk merawat anggota keluarganya yang memiliki kebutuhan khusus. Akibatnya, banyak penyandang disabilitas tidak memperoleh hak dasar mereka — baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, maupun sosial.

Kondisi ini menyoroti lemahnya sistem pendataan dan pendampingan sosial di tingkat desa. Pemerintah setempat diketahui belum memiliki basis data akurat mengenai jumlah penyandang disabilitas maupun warga dengan kondisi rentan. Situasi tersebut menyebabkan kelompok ini nyaris tidak tersentuh oleh kebijakan dan program bantuan sosial.

PW Hima Persis Jawa Barat menilai bahwa ketimpangan sosial yang terjadi di Cihampelas menjadi ironi bagi daerah yang memiliki potensi pembangunan besar sekaligus kedekatan politik dengan pusat pemerintahan kabupaten.

“Pemerataan pembangunan seharusnya tidak berhenti pada infrastruktur, tetapi juga pada pemenuhan hak asasi manusia, terutama bagi penyandang disabilitas,” tegas Izmi.

Melalui kerja sama dengan Ombudsman, PW Hima Persis Jawa Barat berkomitmen menindaklanjuti hasil observasi ini ke dalam bentuk laporan advokasi dan rekomendasi kebijakan. Organisasi ini menegaskan, perhatian terhadap kelompok rentan harus menjadi prioritas nyata, bukan sekadar wacana politik atau seremoni kebijakan. **

Pos terkait