MPI, Tangerang, Banten – Pelaksanaan pendaftaran calon siswa-siswi baru di kabupaten Tangerang, untuk tingkat SMP Negeri, mengalami kendala. Khususnya di SMP Negeri 2 Balaraja kabupaten Tangerang. Melani (38) mendaftarkan, anaknya dari mulai dini hari senin 16 Juni 2025, mengalami kendala untuk masuk, ke website https://spmbtg.online. server yang dituju selalu menolak, dengan keterangan login failed.
PPDB adalah singkatan dari Penerimaan Peserta Didik Baru, sedangkan SPMB adalah singkatan dari Sistem Penerimaan Murid Baru. Mulai tahun ajaran 2025/2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, (Kemendikdasmen) mengganti istilah PPDB menjadi SPMB untuk sistem penerimaan siswa baru di tingkat SD, SMP, dan SMA.
Gambar / Foto : Istimewa
Sesuai dengan keterangan digambar. Beberapa orang tua calon siswa-siswi mengalami, kesulitan dengan hal tersebut. Kurangnya pemahaman penggunaan digital, menjadi beban bagi calon siswa untuk mendaftarkan dirinya ke sekolah yang dituju atau diminati.
Senada dengan kondisi yang dialami orang tua siswa, pihak panitia di SMP Negeri 1 Balaraja mengalami hal demikian, sulit masuk ke website ppdb Karna jaringan sibuk atau eror.
Salah satu guru, selaku panitia (yang engan menyebutkan namanya) penerima calon siswa SMA Negeri 6 baru, menurut hal demikian karna banyaknya yang membuka link tersebut.
Kondisi ini diperburuk dengan pilihan yang dibuat oleh Kemendikbud dalam hal pendaftaran, dengan sistem melalui jalur Zonasi, Prestasi dan Afirmasi.
“Sistem inilah, itulah, yang tujuannya hanya satu, yaitu mendapatkan hak dan pelayanan jalur pendidikan di Negeri ini. Sistem yang banyak aturan ini, membuat masyarakat semakin bingung dengan istilah-istilah, jalur. Entah jalur apa itu,” kata Jangki Siahaan yang sebagai Tokoh Pengamat Pendidikan di Tangerang.
“Bukankah negara ini mewajibkan belajar 12 tahun. Wajib belajar kok pake syarat yang bertele-tele. Seharusnya jika suatu daerah belum memiliki sarana yang cukup, jalur jalur itu seharusnya di kecualikan.” Ungkapnya.
Selanjutnya, disisi lain, Achmad Sujana, yang selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Wartawan Independen Indonesia (AWII) yang sebelumnya juga pernah menjadi pengamat pendidikan di Bidang Litbang dan Pendidikan DPP AWII mengatakan bahwa Hak masyarakat Indonesia untuk mendapat pendidikan yang selayaknya.
“Selalu dengan program-program Gratis, khususnya di dunia Pendidikan, sosial di tengah masyarakat. Termasuk makan di Sekolah Gratis, itupun saya sangat setuju, karena pertumbuhan setiap daerah akan didominasi oleh pertumbuhan Akademik dari dunia pendidikan. Jadi sangat perlu diperhatikan terus setiap pelayanan dan evaluasi-evaluasinya.” Ujarnya.
Bang Joe’na (Sapaan akrabnya-red) juga mengatakan pentingnya kontribusi pada layanan pendidikan akan membuat maju Negeri ini, dan dirinya juga mengatakan, wajib atas hak masyarakat mendapatkan Pendidikan Dasar dan Menengah Gratis.
Via Jalur Penerimaan SPMB 2025
SPMB 2025 memperkenalkan empat jalur penerimaan untuk calon siswa:
Jalur Domisili
asarkan jarak tempat tinggal mereka dari sekolah yang diinginkan. Tujuan dari jalur ini adalah untuk mengurangi waktu perjalanan siswa ke sekolah dan memperkuat komunitas lokal.
Jalur Afirmasi
Jalur afirmasi ditujukan bagi siswa dari keluarga kurang mampu atau yang memiliki kebutuhan khusus. Program ini memberikan kesempatan kepada siswa yang mungkin menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan untuk terus melanjutkan studi mereka.
Jalur Prestasi
Jalur ini menawarkan peluang kepada siswa yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik untuk diterima di sekolah pilihan mereka. Prestasi tersebut dapat berupa nilai rapor tinggi, kemenangan dalam lomba, atau penghargaan lainnya.
Jalur Mutasi
Jalur mutasi diperuntukkan bagi siswa yang orang tuanya mengalami perpindahan tempat kerja. Hal ini memungkinkan siswa untuk melanjutkan pendidikan tanpa terhambat oleh perubahan tempat tinggal.
Kuota dan Ketentuan Per Jalur
Setiap jalur penerimaan memiliki kuota yang telah ditetapkan oleh Kemendikdasmen. Berikut adalah rincian kuota bagi masing-masing jalur:
Jalur Domisili: Minimal 50% dari total kuota.
Jalur Afirmasi: Minimal 15% dari total kuota.
Jalur Prestasi: Maksimal 30% dari total kuota.
Jalur Mutasi: Maksimal 5% dari total kuota.
“Hak mendapatkan pendidikan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1. Bunyi pasal tersebut adalah “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Papar Joe’na.
“Selain itu, Pasal 28C ayat (1) juga menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Inilah hak warga negara.” Pungkasnya.
Segala bentuk tulisan dan gambar yang ada dalam website ini memiliki hak cipta, barangsiapa yang menyalin tanpa izin maka bersangkutan dengan hukum hak cipta #Patindo Media Group