MPI, TANGERANG – Beberapa proyek di Dinas Pemuda Olahraga (DISPORA) Kota Tangerang di sorot tajam oleh para aktivis dan pemberitaan di media sosial, pasalnya ada kejanggalan dibeberapa proyek yang menjadi sorotan tajam sehingga berpotensi merugikan keuangan negara, anggaran APBD kota Tangerang.
Sekertaris Satgas & Investigasi LAI.BPAN Suparman yang juga sebagai masyarakat warga kota Tangerang, angkat bicara dan meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH), KPK RI, Kejaksaan atau Kepolisian untuk segera turun langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan, sebab sudah menjadi sorotan publik, mereka kan diberikan kewenangan berdasarkan peraturan dan perundang-Undangan.

Proyek di Dispora Kota Tangerang Berpotensi Merugikan Keuangan Negara, APH Diminta Turun Langsung Menindak Tegas
Ada beberapa paket proyek yang diduga terindikasi adanya permufakatan jahat, dan terindikasi dugaan persekongkolan jahat, yang akan berpotensi merugikan keuangan Negara yang bersumber dari APBD kota Tangerang, yakni :
1. Proyek pemagaran Taman Royal 2,
Dimana proyek tersebut di bangun di lahan tanah yang sedang bersengketa, anggaran sebesar Rp, 1,28 milyar dari anggaran APBD kota Tangerang.
2. Proyek pengerjaan Sirkuit Motocross Selapajang yang juga pembangunannya dilahan yang sedang bersengketa dengan Anggaran senilai Rp, 3 milyar APBD kota Tangerang.
3. Proyek pengadaan rumput sintetis di Dispora kota Tangerang sebesar Rp, 5 milyar pada tahun 2024 yang diduga belum selesai dan masih menyisakan sejumlah kejanggalan.
4. Belanja Rumput Stadion senilai Rp, 6,9 milyar untuk tahun anggaran 2025 dugaan kejanggalan dalam proses, pengadaannya yang dilakukan melalui sistem e-katalog, padahal jelas disebutkan bahwa ini adalah pekerjaan kontruksi yang akan berlangsung dari Juni hingga Desember 2025.
5. Paket pekerjaan rehabilitasi GOR Nambo Jaya, di kecamatan karawaci
6. Proyek pemasangan lampu sarana luar stadion Cibodas, untuk tahun anggaran 2026.
Dimana kedua proyek ini disebut menggunakan dua sistem berbeda dalam proses lelang, LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dan E-Katalog Versi 6.
Mengingat 6 paket proyek tersebut sudah menjadi sorotan Publik, Aparat Penegak Hukum seharusnya turun langsung melakukan pemeriksaan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Tangerang selaku Pengguna Anggaran (PA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), beserta seluruh dokumen kegiatan pada 6 paket proyek tersebut. Tahun 2024, 2025, dan 2026,
Suparman pun meminta kepada APH di Kota Tangerang untuk segera melakukan pemeriksaan kembali di Kasus Sertifikasi BARJAS (Barang dan Jasa) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang terlibat di Dispora Kota Tangerang. “Sebab, kita semua tentunya masih ingat kasus Praktek penggunaan Joki (Illegal), Sertifikasi BARJAS yang dibongkar oleh LKPP pada tahun 2019.” tandasnya.
“Dan Keyakinan saya diantara 6 paket di kegiatan proyek Dispora kota Tangerang itu, indikasi dugaan permufakatan jahat dan terindikasi dugaan persengkokolan jahat akan ditemukan. Apabila APH yang melakukan penyelidikan dan penyidikan berlaku obyektif dan transparan.” Papar Suparman.
Contoh kasus No: 1. Proyek pemagaran Taman Royal 2, dan No : 2. Proyek Pengerjaan sirkuit Motocross (Cross) selapajang, dimana pelaksanaan pekerjaan tersebut dikerjakan dilahan yang sedang bersengketa, secara aturan pejabat Pemkot tangerang tidak boleh menerbitkan / mengeluarkan dokumen apapun diatas lahan yang sedang bersengketa, belum clean and clear.
“Untuk itu, kami DPP Departemen Satgas & Investigasi (Basus D-88) LAI.BPAN akan melayangkan surat secara resmi kepada KPK RI untuk ikut turun langsung dalam dugaan beberapa kasus paket kegiatan di proyek Dispora kota Tangerang ini, agar tidak ada intervensi dari pihak manapun atau yang coba-coba menutupi kasus ini, dan kami dari tim investigasi Basus D-88 akan kawal terus kasus ini,” Ungkapnya.
“Sebab, seberapa Rupiah pun anggaran yang digunakan yang bersumber dari ABN / APBD dari pajak rakyat itu harus dapat dipertanggung jawabkan, di mata hukum.” Tutup Suparman.













