MPI, Bengkayang, Kalbar – Proyek pemeliharaan jalan di Kabupaten Bengkayang, tepatnya di ruas Monterado-Samalantan, Kalimantan Barat (Kalbar) tengah menjadi sorotan.
Papan plang proyek yang terpasang mencantumkan nilai kontrak mencapai Rp 10.146.120.000, dengan masa pelaksanaan 150 hari kalender dan masa pemeliharaan 365 hari kalender. Namun, tidak tercantum tahun anggaran dalam papan informasi, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi proyek ini. Jum’at (28/2/2025).
Proyek ini didanai melalui Dana Alokasi Khusus APBD Kabupaten Bengkayang dan dikerjakan oleh CV. Ganjil Raja. Meski demikian, minimnya informasi pada papan proyek, terutama mengenai tahun anggaran dan nomor kontrak, menimbulkan keraguan publik terkait kejelasan administrasi proyek ini.
Transparansi Anggaran Dipertanyakan
Dalam aturan standar pengadaan proyek pemerintah, papan informasi proyek seharusnya mencantumkan:
Tahun Anggaran
Nomor Kontrak
Sumber Dana yang Jelas
Nama Pengawas Proyek
Namun, dalam papan proyek ini, informasi mengenai tahun anggaran tidak dicantumkan, yang berpotensi menyulitkan masyarakat dalam mengawasi proyek dan mempertanyakan dari anggaran tahun berapa proyek ini dibiayai.
Seorang warga yang tinggal di sekitar lokasi proyek menyatakan kekecewaannya terhadap kurangnya transparansi ini.
“Kami sebagai warga ingin tahu ini proyek tahun berapa, supaya jelas. Kalau tidak ada tahun anggarannya, bagaimana kami bisa tahu ini proyek baru atau lama? Jangan sampai anggaran miliaran rupiah ini tidak jelas penggunaannya,” ungkap seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Potensi Penyimpangan dan Pengawasan Lemah
Ketiadaan tahun anggaran dalam papan proyek dapat membuka peluang penyimpangan, seperti:
Penggunaan anggaran tahun sebelumnya yang belum terealisasi, tetapi diklaim sebagai proyek baru.
Kurangnya pengawasan dari masyarakat karena informasi yang diberikan tidak lengkap.
Potensi pengulangan proyek dengan sumber dana berbeda tetapi di lokasi yang sama.
Dari aspek regulasi, transparansi proyek adalah hal yang wajib, terutama dalam penggunaan dana APBD. Dinas PUPR Bengkayang sebagai pihak yang bertanggung jawab atas proyek ini perlu memberikan klarifikasi mengenai tahun anggaran dan pengawasan proyek.
Desakan untuk Pemerintah dan Kontraktor
Mengingat nilai proyek yang mencapai Rp 10,1 miliar, masyarakat dan pihak terkait mendesak Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang dan CV. Ganjil Raja untuk memberikan keterbukaan mengenai proyek ini. Hal ini penting untuk memastikan proyek berjalan sesuai spesifikasi dan tidak ada indikasi penyalahgunaan anggaran.
Tim Investigasi MPI akan terus menelusuri proyek ini dengan meminta konfirmasi dari pihak berwenang serta mengawasi progres pekerjaan di lapangan. Jika ditemukan kejanggalan, maka pihak berwenang harus segera mengambil tindakan untuk memastikan proyek berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Sumber: Tim Investigasi













