MPI, Kabupaten Tangerang – Proyek Pemeliharaan Paving Blok di Kampung Desa Bantar Panjang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, kembali menjadi sorotan publik.
Pekerjaan yang diduga masuk dalam Paket Pengadaan Langsung (PL) Kecamatan Tigaraksa Tahun Anggaran 2026, diduga kuat telah dikerjakan sebelum diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), sebuah pelanggaran mendasar dalam tata kelola proyek pemerintah.
Paket pekerjaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang itu secara resmi dijadwalkan baru memulai penandatangan kontrak diperkirakan akhir maret – Juni 2026. Namun, fakta lapangan menunjukkan bahwa proyek tersebut sudah berjalan 25 Februari 2026 jauh sebelum dokumen SPMK, kontrak, maupun administrasi pelaksanaan sah diterbitkan.
Pelaksanaan proyek sebelum SPMK bukan sekadar kesalahan administratif. Praktik “curi start” membuka pintu bagi berbagai risiko serius, antara lain:
1. Tidak adanya dasar hukum untuk bekerja, sehingga seluruh kegiatan berada di luar mekanisme pengawasan.
2. Potensi ketidaksesuaian spesifikasi teknis, karena tidak ada kontrol resmi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pengawas teknis.
3. Meningkatkan risiko penyimpangan anggaran, termasuk penggelembungan volume atau material.
4. Menghapus ruang akuntabilitas, karena progres pekerjaan tidak tercatat dalam dokumen resmi.
5. Menimbulkan indikasi penyalahgunaan wewenang, apabila pemberi kerja membiarkan pekerjaan dimulai sebelum kontrak.
Karena itu, praktik pengerjaan proyek sebelum SPMK sering disebut terindikasi sebagai pintu masuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor pelaksana, pengawas teknis, maupun instansi terkait belum berhasil dimintai tanggapan. Upaya konfirmasi wartawan masih terus dilakukan untuk memperoleh jawaban resmi terkait dugaan pelanggaran prosedur ini.
Mengingat di lokasi pun tidak terpasang papan proyek sebagai informasi publik.
Serta pihak kecamatan Tigaraksa pun belum dapat dikonfirmasi.
Berita ini disusun berdasarkan informasi awal yang diperoleh dari sumber lapangan. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Red-nsr)













