MPI Tangerang, Banten – Ketua Lembaga Forum Banten Bersatu (FBB) ungkapkan kekhawatirannya terkait pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kecamatan Balaraja tahun anggaran (TA) 2026. Proyek yang bersumber dari APBD itu dinilai berpotensi akan pelanggaran hukum dan indikasi korupsi.
Pemerintah Pusat dan Daerah
Sebelumnya, ketua Forum Banten FBB, Aseb, S.H juga menyoroti pembangunan gedung perpustakaan kecamatan di Balaraja yang diduga akan sarat adanya kolusi, korupsi, dan nepotisme.n menilai pengawasan Dinas PU Kabupaten Tangerang menggunakan pengaruhnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ditunjuk perusahaan CV. Ari Samudra yang pengawasan di lapangan mandul
Dugaan kolusi, korupsi, dan nepotisme yang menyelimuti proyek ini membuat banyak pihak meragukan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
“Proses penunjukan proyek ini diduga sarat muatan kongkalikong dengan skema pengaturan antara Pokja ULP kabupaten Tangerang, PPK, dan rekanan CV Ari Samudra . Nilai kontrak yang mencapai Rp.200.000.000 dari pagu anggaran APBD dianggap tidak sesuai dengan Rab,” ungkap Aseb S.H.
Dalam pelaksanaan proyek kata Aseb S.H. CV Ari Samudra diduga tidak sesuai Rencana anggaran biaya dan kemampuan kerja yang memadai.
Progres pekerjaan hanya sekitar 30% pada minggu pertama bulan Juni, faktanya dilokasi bangunan termasuk pemasangan batu kali tidak semua dipasang.,dan urukan lantai dasar yang seharusnya pakai urukan tanah merah, malah dipakai puing puing bangunan sementara bangunan gedung layanan perpustakaan untuk melayani masnyarakat banyak.
Namun saat dikonfirmasi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga merupakan sekertaris perpustakaan sebagai penanggung jawab atas proyek ini terkesan bungkam dan tidak kooperatif ketika dihubungi untuk memberikan keterangan.
Hal ini semakin memperburuk citra pemerintah dan menimbulkan kecurigaan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan.
Redaksi Patroli Indonesia.co.id sudah berusaha menghubungi PPK proyek tersebut melalui whatsapp pribadinya sengaja tidak direspon.dan pemborong nya dihubungin untuk klarifikasi nga perna direspon juga.
Menanggapi hal tersebut, ketua FBB menduga ada yang tidak beres dengan pekerjaan tersebut. Mereka berharap pemerintah dapat menanggapi serius kekhawatiran masyarakat dan melakukan langkah-langkah konkret untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek ini.
“Ada apa PPK selaku penanggungjawab seolah menghindar soal proyek tersebut, jangan-jangan memang betul ada kongkalikong didalamnya. Oleh karena itu kami meminta agar Kejati Banten segera turun tangan mengusut persoalan tersebut,” ketusnya.
Penulis J.siahaan/Kaperwil Banten













