Proyek Siluman Urugan Jalan Pertanian di Sukatani, Rajeg, Tanpa Konfirmasi dan Izin Warga

MPI, TANGERANG – Warga Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, dihebohkan dengan adanya proyek pengurugan jalan pertanian yang dilakukan tanpa konfirmasi dan izin warga sekitar. Proyek ini diduga kuat merupakan proyek siluman yang tidak transparan.

Menurut warga, proyek ini dilakukan secara mendadak dan tidak ada sosialisasi kepada warga sekitar. “Kami tidak tahu apa-apa tentang proyek ini, tiba-tiba saja ada mobil beko yang menguruk jalan,” kata seorang warga.

Pihak kecamatan, yang diklaim sebagai koordinator proyek, tidak dapat dihubungi untuk memberikan klarifikasi. Sementara itu, supir mobil beko yang diwawancarai oleh awak media tidak mengetahui secara detail tentang proyek ini dan tidak mengetahui nama PT perusahaan yang menaungi proyek ini.

Babinsa dan Binamas Kelurahan Sukatani juga tidak mengetahui tentang proyek ini dan tidak ada izin kepada mereka. “Kami tidak tahu apa-apa tentang proyek ini, tidak ada konfirmasi kepada kami,” kata Babinsa.

Pihak RT Aswandi juga tidak mengetahui tentang izin proyek ini, namun mengakui bahwa ada kegiatan pengurugan di wilayah tersebut. “Saya tidak tahu tentang izin proyek ini, tapi saya tahu ada kegiatan pengurugan di sini,” kata RT Aswandi. Minggu (8/3).

Proyek ini diduga melanggar Perda Kabupaten Tangerang tentang pengurugan tanah, yang menghentikan sementara seluruh aktivitas pengurugan tanah pada kawasan pengembangan perumahan dan industri. “Kami akan terus memantau dan meminta klarifikasi kepada pihak terkait tentang proyek ini,” kata Lulu Sebagai Sekretaris II AWII (Aliansi Wartawan Independent Indonesia) DPD Banten.

Dalam Perda terkait Urugan, Pemberhentian Sementara (Februari 2026):

Pemerintah Kabupaten Tangerang resmi menghentikan sementara seluruh aktivitas pengurugan tanah pada kawasan pengembangan perumahan dan industri. Kebijakan ini diberlakukan menyusul kerusakan berat sejumlah ruas jalan non-tol.

Perda Pajak dan Retribusi Terbaru: Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda ini menjadi acuan utama retribusi dan pajak yang terkait dengan pengambilan dan pemanfaatan tanah urugan.

Dan Pemerintah Kabupaten Tangerang resmi menghentikan sementara seluruh aktivitas pengurugan tanah pada kawasan pengembangan perumahan dan industri.

Kebijakan ini diberlakukan menyusul kerusakan berat sejumlah ruas jalan non-tol yang memicu kecelakaan lalu lintas hingga korban jiwa serta kemacetan parah di berbagai wilayah.

Penghentian tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 yang ditandatangani Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, di Tigaraksa pada 20 Februari 2026. Aturan mulai berlaku Sabtu, 21 Februari 2026 pukul 00.01 WIB hingga proses perbaikan konstruksi jalan dinyatakan selesai dan layak digunakan.

Dalam surat edaran itu ditegaskan, seluruh kegiatan pengurugan tanah yang menggunakan truk pengangkut hasil tambang golongan III (tiga gandar), golongan IV (empat gandar), dan golongan V (lima gandar atau lebih) dilarang beroperasi di jalan non-tol wilayah Kabupaten Tangerang, baik dalam kondisi bermuatan maupun kosong. “Menghentikan sementara kegiatan pengurugan tanah pada kawasan pengembangan perumahan dan/atau industri di wilayah Kabupaten Tangerang”.

Lulu & Abib

Pos terkait