MPI, TANGERANG – PT Antar Nusa Katulistiwa (ANK) yang beralamat di jalan Buaran Wetan Kel Tanah Tinggi Tangerang Melayangkan Surat Somasi kepada PT Jakarta Property Management (JPM) yang diwakili oleh RIVALDI, yang beralamat di Jalan KH. Hasyim Ashari, RT.001/RW.007, Nerogtog, Pinang, Tangerang City, Kamis (02/01/2025).
Saat awak media mewawancarai pihak manajemen PT ANK Indonesia One Mengatakan bahwa pemutusan sepihak ini adalah melanggar kesepakatan yang sudah disepakati bersama.
Pihak Paguyuban Green Village tapi kenapa tiba-tiba kami mendapat surat pemutusan hubungan kerjasama oleh pihak PT JPM, dari bentuk KOP suratnya saja sudah kami dugan tidak benar, karena itu pakai KOP surat punya PT JPM sedangkan kami buat kontraknya oleh Paguyuban Green Village,” beber pihak manajemen.
Lanjut pihak manajemen PT ANK Indonesia One mengungkapkan Kronologi kejadiannya:
Kronologi :
1.. PT Antar Nusa Katulistiwa ( ANK ) Mendapat Surat penunjukan parkir dengan pihak Paguyuban Green Village
2.. berjalannya waktu 1 tahun parkir, PT Jakarta Property Management ( JPM ) Melakukan pengakhiran kontrak sepihak kepada PT ANK pada tanggal 31 Desember 2024
3.. PT JPM terhitung tanggal 1 Januari 2025 melakukan penutupan sistem listrik parkir oleh Bpk Rivaldi
4.. PT ANK akan mengambil langkah hukum melalui perdata maupun pidana
meminta ganti rugi alat-alat parkir
Dan juga bahwa setiap bulannya PT ANK memberi distribusi kepada paguyuban Green Village sebesar 8 juta/bulan
Padahal lahan parkir itu sebenarnya untuk Fasilitas umum dan Fasilitas Sosial untuk warga sejak tahun 2021 sudah serah terima dengan pihak Pemda setempat, serta menurut Kuasa Hukum PT ANK Indonesia One bahwa Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) ini dianggap menjadi Pungut Liar (Pungli) dan juga ada dugaan Oknum Marinir di lokasi parkir gayanya seperti preman meminta jatah ini namanya pungli serta seakan-akan menjadi Beking atau bemper bagi Green Village.” Ucap manajemen PT ANK Indonesia One.
“Maka kami dari PT ANK akan membawa masalah ini kerana hukum perdata maupun pidana itu akan kami tempuh karena kami merasa di Sholimi oleh pihak Paguyuban Green Village maupun PT JPM,” tutup manajemen PT ANK Indonesia One.
“Saat diminta keterangan di kantornya terkait kasus ini Dr Bahru Nabiza Ketua Umum (Ketum) GATRA dan juga Aktivis pergerakan mengatakan ini tidak bisa putus MOU sepihak yang tidak berdasar pada Surat penunjukan Kerja ( SPK), sehingga merugikan pihak lain yang sudah berinvestasi dalam hal tersebut, ini perlu kebijakan yang pasti dan sesuai dengan ranah hukum.” Ujar Dr Bahru Navizha Ketum GATRA. **













