Foto Ilustrasi Petani & Pupuk Bersubsidi Pemerintah
MPI | BLORA – Tingginya harga pupuk bersubsidi di Kelompok Tani Desa Tlogotuwung, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora dikeluhkan sebagian warga petani. Hal tersebut dikarenakan harga pupuk bersubsidi tersebut di jual jauh diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Harga pupuk subsidi yang telah ditetapkan pemerintah :
- Untuk urea Rp.2250 / kg setara dengan Rp 112,500 / sak.
- Untuk Phonska Rp. 2300 / kg setara dengan Rp = 115000 / sak.
- Untuk pupuk Organik Rp.800 / Kg atau Rp.40.000 / sak.
Kalau ditotal global sepaket (Urea 1Sak, Phonska 1 Sak, Organik 1 Sak Harganya = Rp.267.500)
Akan tetapi fakta dilapangan pupuk subsidi di kelompok tani Desa Tlogotuwung dijual jauh lebih mahal dari harga HET. Menurut keterangan beberapa warga yang namanya tak mau dipublikasikan mengatakan,” pupuk subsidi sepaket di kelompok tani harganya sepaket (Urea ,Phonska, Organik) harganya Rp.480.000. Saya membeli pupuk ditempatnya ketua kelompok tani pak Yono,” terang warga, Kamis (12/06/25).
Saat awak media datang ke rumah pak Yono selaku ketua poktan untuk klarifikasi dan konfirmasi terkait harga pupuk beliaunya (Yono) tidak berada dirumah. Menurut keterangan anaknya ayahnya sedang bekerja di sawah. Pada akhirnya untuk efisiensi waktu dan perjalanan awak media melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan via Whatsapp.
Klarifikasi yang disampaikan Yono via whatsapp mengatakan, bahwa harga pupuk subsidi di Desa Tlogotuwung harganya sepaket Rp.380.000. “Orang yang bapak info terkait harga pupuk sepaket harganya Rp.480.000 itu informasi yang salah. Yang benar (Phonska 1 + Urea 1 + Organik 1) harganya Rp.380.000. Harganya segitu karena dari pengecer ada biaya transport. Biaya Transport dari Kios Pengecer Pupuk / Zak Rp.22.500. Pengecernya mas Wahyu Desa Wulung,” terang Yono, Jum’at (13/06/25).
“Lewat pemberitaan media ini awak media mewakili para petani berharap Dinas Pertanian dan Dinas Terkait di Kabupaten Blora, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Blora, Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan pengawasan ketat pada Distributor, Kios Pengecer dan Kelompok Tani agar Pupuk Subsidi harganya terjangkau. Kalau dimungkinkan biaya ongkos kirimnya bisa di ringankan. Karena kalau pupuk subsidi dijual jauh di atas HET tentunya sangat memberatkan petani.
Adapun terkait penyaluran pupuk bersubsidi, pupuk Indonesia berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 41 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) No.771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tentang alokasi dan HET pupuk bersubsidi. (K4 & DH)













