resources BM Blok Bakan Bangun Pos Jaga, Cara Ini Dianggap Bentuk Provokasi

MPI, BMR, BOLSEL – Pembuatan pos jaga (security pos) tanpa persetujuan pemilik lokasi, itu masuk kategori Penyerobotan lahan, dan ini jelas masuk pada kategori Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

PT. J-resources Bolaang mongondow blok Bakan dan sesuai data di lokasi, didapati sudah mendirikan pos jaga di lahan yang diduga tanpa mengantongi sehelai kertas sebagai bukti izin pinjam pakai. Hal itu dianggap para aktivis telah melakukan 2 (dua) pelanggaran sekaligus. Pertama : Secara Perdata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) (pasal 1365 KUHPerdata), dan pemilik lahan berhak untuk melakukan pengosongan paksa pos jaga tersebut, dan biaya pengosongan dibebankan pada pelaku.

Dan yang kedua : Secara pidana yakni penyerobotan (Pasal 385 KUHP).

Yang di unsur pasalnya dianggap telah membuat bangunan pos pengawasan dengan maksud menguntungkan pihak perusahaan atau orang lain secara jelas melawan hukum teancam sangsi penjara paling lama 4 tahun ditambah denda.

Kuasa Hukum pemilik lokasi, Irawan Damopolii, SH yang saat diwawancarai media di lokasi terkait dengan adanya pembuatan pos jaga dilokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP), Sabtu (25/07), dengan tegas menyampaikan, bahwa berkaitan dengan pembuatan pos jaga oleh perusahaan J-resources BM tidak sepengetahuan Kuasa Hukum.

“Dari prespektif lowyer, kami dikuasakan dari pemilik lahan untuk proses Hukum, dan hal ini walaupun lokasi dari klien kami jelas berbatasan langsung dengan perusahaan yakni dalam konsensi PT J-resources, namun seharusnya lakukan dulu pembebasan, jangan main serobot seperti ini”, ucap Irawan Damopolii.

“Sehubungan dengan hal tersebut jelas Irawan Damopolii pihak perusahaan PT J-resources Bolaang Mongondow telah menggeser batas lahan milik klien kami yang diperkirakan luasannya kurang lebih satu Hektare, dan ini cukup besar, sedangkan pemilik lahan yang jelas telah menguasai ini. Lalu dari perusahaannya sudah meletakkan bangunan pos jaga tanpa sepengetahuan kami selaku Kuasa Hukum dari pemilik lokasi/lahan.” Jelas Irawan.

“Pembuatan Pos Jaga ini adalah bentuk provokasi, sebab mereka meletakkan didalam areal milik klien kami tanpa ada pemberitahuan pada kami, maka perbuatan ini jelas sudah pelanggaran Hukum”, imbuhnya.

Irawan Damopolii juga menyampaikan bahwa kehadirannya dilokasi hari ini (Sabtu, 25 Juli) ada bersama dengan Ormas Adat Dewan Pimpinan Pusat Laskar Bogani Indonesia (DPP-LBI) dan turut disaksikan oleh masyarakat Desa Bakan karena ini adalah wilayah tanah Adat.

“Pada hari ini dibawah pimpinan Ketum DPP-LBI bersama masyarakat Desa Bakan, turun langsung untuk melakukan perbaikan pagar tapal batas yang telah rusak”, tutup Irawan.

Disisi lain, Ketua Umum Ormas Adat Laskar Bogani (LBI) Drs.Hi Dolpie Paath Manoppo menyampaikan, wilayah ini adalah wilayah Adat, masyarakat yang sedang melakukan aktifitas adalah masyarakat Adat.

Jangan sekali kali menzolimi yang namanya masyarakat Adat, sebab jika hal ini terbukti ada perilaku yang tidak sesuai dengan Adat, maka kami selaku Pimpinan Ormas Adat tidak tinggal diam.

“Pengurus Ormas Adat Laskar Bogani Indonesia tetap melakukan pengawalan dan pengawasan disetiap usaha masyarakat Adat dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga mereka, kami tidak tinggal diam”, tegas Ketum LBI.

Dari pihak perusahaan PT J-resources Bolaang Mongondow dalam hal ini disampaikan langsung oleh supervisor security Pak Arianto, bahwa sebelum melakukan pembuatan pos jaga tersebut sudah ada pemberitahuan kepada pemilik lewat anaknya.

“Keberadaan pos jaga ini sudah ada koordinasi dengan pemilik, dalam hal ini telah dibicarakan dengan anak dari pemilik lokasi, dan ini semata mata bertujuan untuk kenyamanan kedua belah pihak, terutama saat adanya blasting”, ucapnya.

Sutimin Tubuon Ka.Biro BMR

Pos terkait