Sangsi Pidana dan Etik Berat Kasus Joki Ujian Sertifikasi Barjas 2019 Dipertanyakan Satgasus LAI-BPAN

MPI, JAKARTA – Sekertaris di DPP, Satgas Investigasi di Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara (LAI-BPAN) soroti kembali Kasus 27 Pejabat Pemkot Tangerang Praktek Joki Ujian Sertifikasi Barjas Tahun 2019.

Terdapat nama-nama tercuat, 27 Pejabat eselon III Pemkot Tangerang pada tahun 2019, sempat hebohkan dan mencoreng pemerintahan kota (Pemkot) Tangerang.

Dengan terbongkarnya kasus Praktek Joki ujian Sertifikasi Barang dan Jasa (BARJAS) oleh LKPP pada tahun 2019, kini disoroti lagi oleh Suparman yang tengah menjabat Sekertaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Departemen Satgas Investigasi Basus D-88 LAI-BPAN.

Ada Sangsi Pidana dan Sangsi Etik Berat. Kini, Sekertaris DPP Satgas Investigasi Basus D-88 LAI-BPAN Menyoroti Kembali Kasus 27 Pejabat Pemkot Tangerang Praktek Joki Ujian Sertifikasi BARJAS Tahun 2019.

Ke 27 Pejabat inisial namanya ialah : 1.Ant Nryn 2.Sym Krml 3.Mhmd Mrw 4.M.Agn Djhn 5.Nrhdy 6.Mryn 7.Ahm BD 8.Sdh 9.NE 10.Thd Ant 11.ERH 12.Syrfdn 13.Smn 14.Acp SHD 15.BSR 16.Zlk 17.Indr Nv 18.Ed Sf 19.Ahm Shn 20.Em Rmh 21.Ecp Mln 22.Hbbl 23.Hryn 24.Hlm 25.Irw 26.Abd Gmn 27.R.Gn Tf.
“Mereka mengikuti Uji sertifikasi BARJAS di LPP Bandung Jawa Barat, pada kurun waktu bulan Febuari – Maret Tahun 2019.” Ungkap Suparman.

Suparman menduga, bahwa Hal tersebut dilakukan karena mereka semua belum memiliki sertifikasi Barang dan jasa. “Sebab apabila mereka tidak memiliki sertifikasi Barjas, maka uang tunjangan kinerjanya harus dipotong 25%. Karena Pemerintah Kota Tangerang memang mewajibkan seluruh Pejabat eselon III, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) harus memiliki Sertifikasi Barjas.

Akibat dari terbongkarnya praktek joki ujian sertifikasi barang dan jasa, oleh LKPP sertifikasi ke 27 Pejabat Pemkot Tangerang tersebut dicabut pada bulan Oktober 2019 dan dikenakan sangsi etik.

Yang menjadi poin sorotan kembali oleh Suparman ialah, adanya Dugaan sangsi pidana dan juga sangsi etik berat pada kasus Praktek Joki ujian sertifikasi Barjas Tahun 2019 ini.
– Bahwa Pengguna Joki Sertifikasi Barang dan Jasa dapat dijerat dengan sangsi pidana berupa pidana penjara.
– Bahwa sanksi kepegawaian (Bagi ASN/pejabat) bagi peserta berstatus Aparat Sipil Negara (ASN) atau pejabat pengadaan, tindakan ini dinilai sebagai pelanggaran berat terhadap kode etik ASN. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN.

“Mengingat dari inisial nama-nama ke 27 Pejabat yang terjerat praktek joki ujian sertifikasi Barjas 2019 tersebut, sekarang ada juga yang menempati posisi sebagai Camat di beberapa Kecamatan, bahkan diduga kuat salah satu dari inisial nama tersebut menduduki posisi Wakil Kepala Daerah, dan memang diantara inisial nama ke 27 pejabat tersebut, ada yang sudah meninggal serta pensiun, tapi kan sangsi-sangsi hukum dan administrasi harus tetap dijalankan sebagaimana mestinya.” Tegas Suparman.

“Untuk itu saya selaku Sekertaris Dewan Pimpinan Pusat. Di Departemen Satgas Investigasi. Lembaga Aliansi Indonesia. Badan Penelitian Aset Negara, sebagai Lembaga sosial kontrol dan juga sebagai masyarakat warga kota Tangerang akan membuat laporan ke Aparat Penegak Hukum (APH), mendorong dilakukannya penyelidikan dan penyidikan Dugaan Tindak pidana pada ke 27 pejabat kasus Praktek Joki ujian sertifikasi barang dan jasa pada tahun 2019,” imbuhnya.

“Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar adanya kepastian hukum, serta aturan dilakukannya audit Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) ke 27 nama pejabat tersebut, yang dimana diduga menggunakan anggaran APBD.” Tutup Suparman. *

Pos terkait