MPI, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Wartawan Independen Indonesia (AWII) mengapresiasi langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menyatakan telah memblokir 3,4 juta situs judi online (Judol) di tengah perputaran dana judol yang mencapai Rp286 triliun sepanjang 2025.
Namun Sekjen AWII menilai upaya ini terlambat dan perlu dibarengi ketegasan serta transparansi dari seluruh instansi terkait.
“Kami apresiasi Pak Menteri Kominfo yang akhirnya memberantas judol. Tapi jujur, sistem integrasi di internet terkait judol sebenarnya kan bisa diblokir sejak awal peredaran iklan di setiap situs web dan layanan download aplikasi,” tegas Achmad Sujana, Sekretaris Jenderal DPP AWII.
Menurutnya, provider besar yang seperti Telkomsel dan operator lain seharusnya bisa dikenai sanksi lebih tegas jika masih membiarkan iklan judol yang ada masuk lewat jaringannya, dan pengawasan dari Komdigi diperketat. Ada dugaan oknum.
“Namun sudah sejak lama layanan iklan Judol yang hingga kini masih seringkali tampil di layanan media sosial dan game di ponsel android, bukti masih ada peran operator aktif pada layanan judol secara umum yang mengarahkan pada website dan aplikasi judol yang tidak terblokir.” ujar Sekjen AWII yang kerap disapa bang Joe’na.
“Itu kan berarti tidak ada ketegasan dari Kominfo terkait pemblokirannya. Masa iya orang-orang di Kominfo nggak ada yang kompeten untuk mengawasi alur informasi dan sistem jaringan internet, memblokir ketat sistem dari pusat sistem informasi dan pengawasannya apabila di sistem masih ada celahnya.” Paparnya.
Sekjen AWII itu juga menyoroti peran di Kementerian Keuangan, PPATK, OJK dan perbankan yang dinilai telah meloloskan permodalan tanpa kontrol sumber dana, dan terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
“Katanya aman di sistem perbankan dan hingga pajak sudah diperketat, tapi tidak ada sanksi tegas dan informasi lanjutan setelah ditemukan uang kasus judol di dugaan TPPU dan dugaan keterlibatan mantan Menkominfo Pak Budi Arie. Tidak ada penjelasannya dari pihak terkait yang melanjutkan proses hukum hingga dugaan keterlibatan Budi Arie yang dipublikasikan dengan jelas,” lanjut Achmad Sujana.
https://www.inilah.com/masuk-ranah-tppu-kpk-didesak-periksa-menteri-budi-arie-terkait-judol
Ia mengingatkan bahwa berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik, semua instansi wajib menjalankan tugas dan transparansi apabila ada hal yang menyangkut kepentingan negara dan masyarakat. Dalam hal ini, khususnya di pengawasan TPPU.
Tuntutan Sekjen DPP AWII:
1. Komdigi: Audit menyeluruh di sistem pemblokiran dan buka data provider yang lalai menyebarkan iklan judol.
2. PPATK & OJK: Ungkap aliran dana judol yang ditemukan, darimana dan bagaimana sistem penampungan dan penarikan hingga putaran transaksi Judol bisa lolos dan tidak terkontrol.
3. KPK: Tangkap siapapun yang diduga terlibat dalam pembiaran kontrol dana, putaran uang judol yang lewat Bank dan aplikasi digital termasuk pengawas dari instansi dan lembaga keuangan, jangan sampe ada lagi seperti dugaan kasus di TPPU yang pernah melibatkan mantan Menteri Kominfo, Budi Arie dan jelaskan proses hukumnya ke publik dengan alur yang jelas dan Transparan.
4. Kemenkeu: Tindak tegas wajib pajak dan rekening yang terindikasi menerima dana judol tanpa penjelasan sumber.
5. Keterbukaan: Semua proses terkait penindakan wajib dibuka ke publik sesuai UU KIP No. 14 Tahun 2008.
“Jangan sampai pemberantasan judol hanya jadi pencitraan. Publik butuhnya bukti, bukan sekadar publikasi rencana kerja pada angka-angka pemblokirannya yang fantastis namun masih beroperasi aktif dan menguntungkan banyak pihak, mulai dari bandar hingga iklan layanan provider,” tutupnya.
Sekjen DPP AWII akan terus mengawal dan mendorong keterbukaan informasi terkait kasus ini. (Red**)
Narahubung Media:
Achmad Sujana
Sekretaris Jenderal DPP AWII
HP/WA: [081288309736]
Email: [redaksi@patroli-indonesia]
Tembusan & Hastage (#)
1. Menteri Komunikasi dan Digital RI
2. Menteri Keuangan RI
3. Kepala KPK
4. Ketua PPATK
5. Ketua OJK













