MPI, Madina – Semestinya pemerintah pusat dan Kapolri beserta Komisi III DPR RI menyoroti secara serius aktualisasi aktivitas Pertambangan Emas Ilegal Tanpa Izin (PETI), dan kini mulai disoroti oleh Sekjen DPP AWII, Achmad Sujana.
Hukum tidak boleh kalah, alat berat para penambang Ilegal, terkhusus di wilayah areal kabupaten Pasaman Barat, provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang tengah ramai di media online wilayah sekitar, yang kian hari semakin brutal dan tak terkendali di tambang emas ilegal justru menyisakan kerusakan lingkungan yang masif, memicu konflik sosial dan bahkan mengancam keselamatan jiwa dalam kehidupan masyarakat setempat.

Hal itu disampaikan Sekjen DPP AWII yang kerap disapa Bang Joe’na, melalui pesan WhatsApp nya untuk memberikan pandangannya terkait pertambangan di Sumbar yang seharusnya segera ditindak tegas oleh Pemerintah Pusat juga. Jumat 31 Oktober 2025.
Pasalnya, dari monitoring, investigasi di lapangan mengungkapkan ada sejumlah tambang PETI di seputaran kabupaten Pasaman Barat, provinsi Sumbar yang kini telah menjadi sarang utama para penambang ilegal. (MPI-Red).
Penambangan ilegal menggunakan alat berat jenis excavator. Para penambang dengan leluasa mengoyak aliran sungai, menggunduli hutan lindung, mencemari sungai, berujung mengabaikan semua aturan hukum yang berlaku.
Hutan yang dahulu rimbun kini berubah yang kelak makin lebih berdampak negatif. Aliran sungai-sungai yang penuh lumpur kuning kecoklatan Tercemar nyata khususnya di aliran sungai Batahan kabupaten Mandailing Natal (Madina). Terlaporkan ke Redaksi Media Patroli Indonesia dari wartawan di areal tersebut. Kamis (30/10/2025).
Lebih parahnya, paparan warga, praktik tambang emas ilegal itu diduga kuat di back up oleh oknum tertentu, baik dari kalangan aparat maupun tokoh-tokoh lokal dengan dibarengi kekuatan besar yang melindungi aktivitas tersebut, sehingga berlarut-larut penertibannya yang sampai kini masih terabaikan.
“Setiap hari yang terbiar berlalu tanpa tindakan tegas akan menjadi dampak kedepan. Ya hari dimana hutan akan hancur, air makin tercemar, dan warga kian terpinggirkan oleh kerakusan segelintir orang.” Ujar salah satu warga berinisial NL.
“Sudah saatnya pihak berwenang hadir bukan sebagai penonton ataupun azas manfaat, tapi sebagai pelindung rakyat dan penjaga alam.” Imbuhnya.
Jika Aparat Penegak Hukum (APH) gagal bertindak, dan malah memback up maka bukan hanya Pasaman Barat yang rusak, tapi juga wajah keadilan negeri ini yang tercoreng, yang dampak negatifnya juga dirasakan hingga di wilayah kabupaten Mandailing Natal,” pungkas inisial NL, Jum’at (31/10/2025).
Mirisnya, meskipun aktivitas tambang ilegal ini terang-terangan berlangsung siang dan malam, APH mulai dari Polda Sumbar dan Polres Pasaman Barat serta Polsek kurang menunjukkan tindakan tegas yang sepadan.
Sumber lainnya menyebutkan bahwa para penambang bahkan merasa aman beroperasi karena “sudah biasa” dan “tidak pernah diganggu aparat karena diduga setoran bulanan lancar”.
Harapan selanjutnya, diharapkan atensi pihak berwenang dari Pemerintahan RI dapat segera tindak lanjuti hal seperti ini demi menghentikan aktivitas yang selalu menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat yang tak berdosa akibat maraknya yang melanggar aturan guna kenyamanan segenap pihak,” tutup NL
Kemudian Sekjen DPP AWII mengatakan bahwa dirinya akan turut menyikapi hal itu dengan bersurat dan juga melakukan audiensi kepada pihak-pihak terkait, di Pemerintah Daerah hingga ke Pusat.
“Ya, karena kita terus mendukung Pusat untuk terus membangun dan menindak tegas semua kegiatan ilegal di Indonesia, khususnya di ranah pertambangan yang saat ini tengah menjadi topik utama dan demi tegaskan regulasi pajak negara.” Pungkasnya. *
(SN-Tim)













