MPI Kota Tangerang – Laporan informasi data publik dan sumber pemberitaan di media online terkait koreksi juga laporan pihak lembaga swadaya (seperti Gerakan Masyarakat Adil Sejahtera atau GMAKS) yang berpusat pada dugaan pelanggaran administratif berat yang juga berpotensi memenuhi unsur Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Pemalsuan Dokumen pada Tender paket “Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor,” di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Kemudian sempat disanggah Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Pokja PBJ) Kota Tangerang yang meluruskan bahwa polemik terjadi karena ada perbedaan di pemahaman regulasi.
Klarifikasi Pokja menjelaskan Status SBU PT SSS merupakan dampak perpindahan atau migrasi sistem perizinan ke OSS-RBA, di mana data lama dicabut karena digantikan data baru dari sistem yang sudah disetujui. Pokja juga menegaskan, proses lelangnya berjalan sesuai aturan perundang-undangan. Dilansir dari pemberitaan online.

Achmad Sujana yang sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) dari Aliansi Wartawan Independen Indonesia (AWII) menyoroti poin-poin penting yang menurutnya bisa segera ditindak lanjuti sebagai dugaan di ranah Tindak Pidana, berdasar Laporan Informasi (LI) dan telah terpublish dari LPSE dan juga sorotan media online.

Proyek tersebut terdata di LPSE sebagai “Proyek Pembangunan Eks Pabrik Edy di Dinas Lingkungan Hidup (DLH),” dengan pagu Rp34,74 miliar yang dimenangkan oleh PT Sultan Sukses Mandiri (PT SSS).
Menyoroti hal tersebut, Sekjen DPP AWII yang kerap disapa Joe’na memaparkan di beberapa poin dugaan pelanggaran yang terindikasi di ranah pidana kepada awak patroli Indonesia, Rabu (15/7/2026).
Ada 3 Poin penting yang dipaparkannya, yakni:
1. Dugaan Konspirasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Korupsi)
Perihal Proyek disoroti adalah “Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor DLH” dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mencapai Rp34,7 miliar terindikasi sebagai Pidana yang Muncul ada dugaan intervensi dan pengkondisian pemenang oleh oknum pejabat internal atau Kepala Dinas (Kadis) juga Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
“Pasal Terkait, Jika terbukti adanya suatu kesepakatan atau ada penyalahgunaan wewenang untuk memenangkan pihak tertentu, hal ini melanggar UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Ujarnya.
Khususnya terkait di pasal penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara menguntungkan korporasi secara melawan hukum, serta dugaan gratifikasi/suap.
2. Penggunaan SBU yang Statusnya “Dicabut” (Dugaan Penipuan/Pemalsuan)
“Jelasnya, dalam syarat kualifikasi LPSE, disyaratkan secara tegas bahwa peserta wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) kode BG009 (Bangunan Gedung Lainnya) berkualifikasi Menengah yang masih berlaku aktif. Namun penelusuran data LPJK menunjukkan sub-klasifikasi SBU perusahaan tersebut berstatus “Pencabutan”. Kata Sekjen AWII, menilai hal itu sudah jelas mencurigakan.

“Indikasi Pidana, Jika perusahaan tetap memasukkan dokumen SBU tersebut dan menyatakan dokumennya sah/berlaku dalam sistem e-procurement (LPSE), Dan tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pemberian keterangan palsu.” Jelasnya.
Pasal 263 KUHP (Pemalsuan Surat) atau Pasal 378 KUHP (Penipuan) jika terbukti memanipulasi keabsahan dokumennya untuk mengelabui panitia lelang demi mendapatkan materi/proyek.
“Pelanggaran terhadap pakta integritas sistem LPSE yang diisi oleh penyedia jasa saat mendaftar tender.” Imbuhnya.
3. Pembiaran oleh Pokja/Panitia Lelang (Turut Serta Tindak Pidana)
Panitia lelang (Pokja Pemilihan) memiliki kewajiban mutlak untuk melakukan evaluasi dan validasi dokumen kualifikasi secara objektif melalui sistem LPJK.
“Indikasi Pidananya, Jika Pokja sengaja meloloskan atau tutup mata terhadap SBU yang tidak aktif tersebut, meskipun sistem bisa mendeteksinya, maka Pokja dapat dinilai melakukan kelalaian atau sengaja terlibat persekongkolan jahat.
Pasal 55 KUHP (Turut serta melakukan tindak pidana) dalam pusaran kasus korupsi bersama-sama dengan pihak penyedia barang/jasa.
“Kesimpulan Hukum, pada Status SBU yang dicabut, itu sudah merupakan cacat kualifikasi yang fatal. Ketika perusahaan dengan dokumen tidak sah meloloskan proyek bernilai puluhan miliar rupiah,” ungkap Joe’na, yang menitik beratkan di sisi kerugian negara yang harus ditindak tegas Aparat Penegak Hukum (APH), baik dari Kejaksaan ataupun dari Tipikor atas laporan yang dari Lembaga Swadaya dan Laporan Informasi.
“Dan titik krusial pidana terletak pada bagaimana dokumen tidak sah tersebut bisa lolos verifikasi, apakah ada unsur suap/gratifikasi oknum? Berdampaknya jelas, kerugian negara yang mengintai jika proyek dikerjakan oleh kontraktor yang secara hukum tidak memiliki legal kompetensi yang diakui.” Pungkasnya.

Dalam pengembangan penyelidikan pun tidak ditemukan lokasi proyek di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Rawa Kucing yang disinyalir sebagai lokasinya.
* Red/MPI













