Sidak Gudang Pengemasan Minyak Kita Kadaluarsa di Tangerang, Langsung Disegel Kemendag RI

MPI, TANGERANG – Upaya Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyegel PT. Navyta Nabati Indonesia yang berlokasi di Gudang Pengemasan yang berada di kampung Margasari, Tangerang, Banten.

Disegel oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag RI), Budi Santoso berdasar dugaan pelanggaran yang terkait dengan minyak goreng kemasan dianggap telah habis masa berlakunya atau Kadaluarsa, sehingga terbukti melanggar peraturan yang berlaku, Jumat (24/01/2025).

Penyegelan dilakukan tiga kali. Pertama kemasan minyak, yang kedua mesin dan pintu belakang, yang ketiga adalah pintu gerbang utama.

“Penyegelan yang dilakukan Kemendag terhadap PT Navita Nabati Indonesia memang terlalu dini karena tidak ada surat peringatan terdahulu,” ujar  Ainul seorang warga di sekitar menyampaikan kepada awak media.

Ainul yakin dari warga sekitar mengakui rumahnya ikut disegel.

“Kenapa rumah saya ikut disegel..? Kalau begini pandangan masyarakat jadi buruk terhadap saya, harusnya ijin dulu karena ini rumah saya.” Ucapnya mensayangkan tindakan dari pihak Kemendag.

“Terkait pemberitaan sebelumnya yang menyatakan BPOM tidak ada, itu tidak benar terbukti ada lampiran dari PBUMKU : 280722005334400030002. dengan masa berlaku 19 januari 2023 sampai dengan 19 januari 2028.” Imbuhnya.

Kemudian, Hj. Andi yang sebagai owner perusahaan menyatakan bahwa bahan yang diproduksi tidak berbahaya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. “Dia tidak bisa membuktikan,” ujarnya.

“Soal penyegelan ini saya tidak pernah diberitahukan, seharusnya kami sebagai pengusaha kecil yang akan berkembang juga bisa diberikan pembinaan, dikasih peringatan dahulu, diberikan arahannya agar kita bisa berkembang. Kan ini jelas sudah bertentangan dengan aturan SOP penindakan di Kementerian UMKM yang seharusnya memberikan pembinaan terhadap usaha kecil.” Papar Hj. Andi.

“Sementara tempat saya disegel dan para pekerja saya yang bersandar tidur disitu kebingungan mau tidur dimana..? Saya tidak melakukan kriminal kenapa saya diperlakukan seperti ini,” terangnya.

Dirinya berharap, Kemendag pemerintah bisa bersinergi dengan pihak pengusaha, sementara perijinannya saat ini sedang diproses. “Jangan persulit kami untuk berkembang,” tutupnya.

Sementara disisi lainnya, Pandangan di sisi sosial dan ekonomi yang terlontar dari celotehan Achmad Sujana selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP AWII yakni, Aliansi Wartawan Independen Indonesia, mengungkapkan, bahwa dari pandangan Hukumnya menyatakan jelas itu memang pelanggaran Hukum karena telah mendistribusikan Bahan Makanan yang menjadi nilai konsumtif di tengah warga masyarakat dengan tidak sesuai.

“Ya, seharusnya konsumen mendapatkan Minyak Kita yang higenis dari produksi Perusahaan yang terjaga kesehatannya, ada standar kualitas yang harus diawasi oleh BPOM. Itu kan aturan sudah jelas.” Tegas Sekjen DPP AWII yang kerap disapa bang Joe atau Joe’na, Sabtu (25/1).

“Saya meminta Kemendag juga berusaha tindak tegas pelanggaran itu hingga bisa mendapatkan solusi yang pas bagi para konsumen kedepannya, agar dituntaskan dengan sesuai. Mungkin tutup permanen karena pasti telah berdampak kerugian konsumen selama ini, dan unsur Hukum yang telah merugikan warga masyarakat dengan produk dengan kemasan palsu di produksi ulang tanpa perizinan resmi kan artinya.” Ungkap Joe’na.

“Sebelum ada tuntutan dari konsumen yang akan dirugikan nantinya, langkah tepat Kemendag memang harus bekerja melaksanakan tugasnya menjaga produk Perdagangan sebelum mengecek hingga menerbitkan Perizinannya. Masyarakat juga bisa membuat aduan terkait ini ke Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) apabila terdampak pada kesehatan nya.” Pungkasnya. **

Pos terkait