Patroli-indonesia.com | Tubaba Lampung -Polemik soal Program Bantuan Sosial PKH yang dikeluhkan masyarakat Tiyuh kartaraharja kecamatan Tulang Bawang Udik (TBU) kabupaten Tulang Bawang Barat provinsi Lampung secara mendadak pendamping Tiyuh kumpulkan bekas bantuan sosial PKH.
Helda guspiani, pendamping tiyuh setempat mengatakan persoalan tidak keluarnya bantuan PKH sejak tahun 2020-2022, merupakan kewenangan pusat. Saat dirinya dikonfirmasi melalui sambungan telepon selulernya. Selasa (04/10/2022).
“Sebenernya data berkas sudah kami laporkan, bahkan tiyuh desa lain di tubaba hingga di seluruh indonesia mengalami hal yang sama, terkait masalah 70 masyarakat tiyuh kartaraharja penerima bantuan ini juga sudah kami laporkan ke Dinas sosial tubaba dan ke pusat,” katanya.
Pendamping Helda Guspiani juga menerangkan, bahwa tidak tersalurkannya bantuan tersebut bisa juga disebabkan faktor perbedaan salah satu data nik KTP Nik KK serta nik di dapodik salah satu nomernya ada perbedaan.
“Kan ini bantuan bersyarat apakah dari komponennya ataukah dari lansianya yang usianya 70 ke atas ada balita, terus ada anak sekolahnya, terus yang sekolahnya ini ada kaitannya masalah data dapodik sekolah, semuanya itu berpengaruh sehingga bantuan itu bisa turun atau tidaknya bahkan belum lama ini ada team kemensos RI sampai turun ke kartaraharja,” Ulasnya.
Dia juga mengatakan Anggota Rumah Tangga (ART) masyarakat tersebut sebelumnya memang sudah ditetapkan tercatat sebagai peserta penerima bantuan PKH tersebut selalu dicairkan setiap Triwulan.
“Tahun sebelumnya 2019 bantuan sosial mereka itu tidak ada masalah selalu lancar-lancar aja walaupun persoalan ini harus sampai ke aparat penegak hukum (APH) saya siap menghadapinya,” tukasnya.
Sementara berdasarkan informasi yang didapat pasca viralnya pemberitaan di media online secara dadakan, pendamping tiyuh setempat menginstruksikan agar masyarakat penerima bantuan PKH yang tengah bermasalah tersebut untuk kembali mengumpulkan berkas.
Hal tersebut dibenarkan via sri susanti, ketua kelompok PKH RK -02 Tiyuh setempat melalui sambungan telepon selulernya pada pada selasa (4/10/2022) Sekira pukul 20.00.WIB.
“Bener pak hari sabtu empat hari yang lalu hingga hari ini secara dadakan kami disuruh pendamping tiyuh ibu Helda guspiani, untuk mengumpulkan berkas-berkas PKH yang tidak keluar -keluar itu mau di data lagi.” Ucapnya.
Dia juga menceritakan berkas data tersebut menurut keterangan pendamping akan diantarkan ke Dinas sosial Tubaba untuk diusulkan kembali, padahal data itu sebelumnya yang dipergunakan untuk mendapatkan bantuan tersebut.
“Kemarin saya disuruh ibu Helda mengumpulkan berkas penerima PKH yang bermasalah itu Di RK 2 sini sebanyak 19 orang, semuanya di tiyuh kartaraharja ini ada 8 Rk berkasnya di minta dikumpulkan semua.” Pungkasnya.
Di Tempat terpisah Saat awak media konfirmasi menyikapi persoalan tersebut, sekretaris dinas sosial Yusuf serta Kabid Akil mengatakan mereka akan melakukan rapat beserta akan memanggil koordinator kecamatan (korcam).
“Kita akan memanggil korcam dan pendamping PKH di Tiyuh Karta Raharja, akan kita kroscek data – data masyarakat yang tidak menerima bantuan PKH lagi
selama dua tahun apa kesalahannya. Apa tidak tersalurkan, apa memang sudah terputus, apa masih tersangkut itu yang akan kita pelajari,” ungkap Kabid Sosial Akil.
Sekretaris Dinas Sosial menjelaskan soal mekanisme bantuan tersebut dari Dinas Sosial pusat.
“Data yang yang di dapat oleh pusat dari TKS ada sekitar 30 orang di TBB, dan awal nya data tersebut dari pps pada tahun 2011, baru lah pemerintah menurunkan bantuan tersebut.
PKH memacu kepada komponen, seperti ibu hamil, ibu menyusui, anak sekolah, tatkala sudah gak ada lagi di komponen itu otomatis akan kan hilang bantuan tersebut.” Ujar Yusuf.
(Anp)
