Kota Tangerang – Persoalan pembayaran pekerjaan pembangunan gedung SMAN 13 Kota Tangerang kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Majelis hakim dalam perkara perdata Nomor 183/Pdt.G/2026/PN.Tng turun langsung ke lokasi sekolah untuk memeriksa kondisi fisik bangunan yang menjadi bagian dari pokok gugatan.
Pemeriksaan lapangan tersebut dilakukan pada Rabu (7/10/2026). Majelis hakim melihat secara langsung sejumlah bagian gedung SMAN 13 Kota Tangerang yang berkaitan dengan pekerjaan yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.
Perkara ini diajukan oleh Harun Syarif, yang menggugat Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pendidikan Kota Tangerang, serta Kepala SMAN 13 Kota Tangerang.
Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tercatat sebagai Turut Tergugat.
Penggugat Klaim Pekerjaan Belum Dibayar
Kuasa hukum Harun Syarif, Kapriyani, SH., MH., mengatakan pemeriksaan langsung oleh majelis hakim diperlukan untuk melihat kondisi bangunan sekaligus mencocokkannya dengan pekerjaan yang menurut pihaknya pernah dilakukan kliennya.
Menurut Kapriyani, pekerjaan tersebut berkaitan dengan pengadaan dan pemasangan rangka atap baja ringan pada gedung SMAN 13 Kota Tangerang.
Ia menyebut pekerjaan tersebut dilakukan sekitar tahun 2004-2005. Namun, pihak penggugat mengklaim pembayaran atas pekerjaan tersebut hingga kini belum diselesaikan.
“Sejak dibangun pada tahun 2004-2005, Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Tangerang belum sama sekali melakukan pembayaran kepada klien kami,” ujar Kapriyani.
Menurut pihak penggugat, persoalan tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun sehingga akhirnya dibawa ke jalur hukum melalui PN Tangerang.
Kapriyani mengatakan pemeriksaan lapangan oleh majelis hakim diharapkan dapat membantu mengungkap kondisi bangunan serta fakta-fakta yang berkaitan dengan pekerjaan yang menjadi dasar gugatan.
“Turunnya majelis hakim ke sekolah agar kami mendapatkan keadilan. Kami merasa dirugikan, sudah puluhan tahun belum ada solusinya,” katanya.
Bukti Tagihan Turut Diajukan
Dalam perkara tersebut, pihak Harun juga mencantumkan sejumlah dokumen sebagai bukti awal. Di antaranya invoice tagihan pelunasan pembayaran pengadaan dan pemasangan rangka atap baja ringan, kwitansi pembayaran pengadaan dan pemasangan, serta dokumen pembayaran pelunasan pekerjaan di Gedung SMA Negeri 13 Kota Tangerang.
Dokumen-dokumen tersebut diajukan penggugat untuk mendukung klaim mengenai pekerjaan yang telah dilakukan dan hak pembayaran yang menurut mereka belum dipenuhi.
Namun demikian, seluruh klaim tersebut masih menjadi bagian dari proses pembuktian di persidangan dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum yang telah diputuskan pengadilan.
Sekolah Berharap Perkara Selesai dengan Baik
Sementara itu, Plt Kepala SMAN 13 Kota Tangerang, Kukuh, membenarkan adanya kegiatan pemeriksaan yang dilakukan majelis hakim di lingkungan sekolah.
Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan pengecekan fisik terhadap bangunan.
“Kami berharap perkara ini selesai dengan baik,” ujar Kukuh.
Pemeriksaan langsung ke lokasi merupakan bagian dari proses perkara perdata yang masih berlangsung di PN Tangerang. Dengan demikian, kegiatan tersebut belum dapat dimaknai sebagai putusan yang menyatakan pihak penggugat maupun tergugat berada pada posisi yang benar atau salah.
Hingga pemeriksaan lapangan dilakukan, perkara Nomor 183/Pdt.G/2026/PN.Tng masih berproses di PN Tangerang. Putusan akhir mengenai sengketa pembayaran pekerjaan pembangunan SMAN 13 Kota Tangerang masih menunggu proses persidangan dan penilaian majelis hakim terhadap seluruh alat bukti serta keterangan para pihak.(*)













