Kota Tangerang| Patindo — Persoalan keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di sekitar GOR Gondrong, Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, kembali menjadi sorotan. Kali ini muncul temuan baru berupa catatan tulisan tangan yang diduga berkaitan dengan pungutan atau setoran uang lapak para pedagang.
Dalam catatan tersebut tercantum sejumlah jenis dagangan, antara lain kopi, batagor, risol, pukis, es jeruk, chicken, gorengan, cimol, race ball, bubur ayam, nasi kuning, rokok, teh solo, teh 110, pempek, cilok, bihun, tahu yaki, emping, jambo crispy, serta beberapa jenis dagangan lainnya.
Namun, catatan tersebut belum dapat dianggap sebagai bukti final mengenai siapa penerima uang. Informasi mengenai dugaan setoran kepada Oknum anggota Polres Metro Jakarta Barat perlu dibuktikan lebih lanjut melalui keterangan pedagang, saksi, bukti transfer atau pembayaran, identitas penerima, serta pemeriksaan aparat yang berwenang.
LPM Gondrong: Jangan Ada Pengelolaan Lapak yang Tidak Jelas
Ketua LPM Kelurahan Gondrong, Rifqi Hafidz Arifin, mendesak agar persoalan PKL di kawasan GOR Gondrong tidak dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, keberadaan PKL harus ditata dengan aturan yang jelas, terutama menyangkut siapa yang mengelola lokasi, siapa yang berwenang menarik uang, serta untuk kepentingan apa uang tersebut dipungut.
“Kami meminta persoalan ini dibuka secara terang. Kalau memang ada penarikan uang dari pedagang, harus jelas siapa yang menarik, atas dasar apa, berapa besarannya, siapa yang menerima dan ke mana uang tersebut disetorkan. Jangan sampai pedagang kecil justru dibebani pungutan sementara status pengelolaan lapaknya sendiri tidak jelas,” demikian pernyataan yang dapat digunakan dalam pemberitaan apabila sesuai dengan hasil wawancara langsung Arifin.
Arifin juga menegaskan, menurutnya kawasan lingkungan tidak boleh dikelola oleh pihak luar ataupun orang yang mengatasnamakan aparat lingkungan tanpa dasar kewenangan yang jelas.
“Kami dari lingkungan mempunyai kepentingan untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat. Persoalan ini bukan semata-mata soal pedagang mencari nafkah. Yang menjadi persoalan adalah ketika aktivitas perdagangan menggunakan ruang publik, menimbulkan kemacetan, kemudian muncul pungutan atau pengelolaan lapak yang tidak transparan. Semua harus dikembalikan kepada aturan dan kepentingan masyarakat,” lanjutnya.
Warga Resah, Kemacetan Menjadi Persoalan Serius
Keberadaan PKL di sekitar GOR Gondrong juga disebut telah menimbulkan keresahan masyarakat. Aktivitas jual beli yang berlangsung di sepanjang kawasan tersebut dinilai mempersempit ruang kendaraan dan pada jam-jam tertentu menyebabkan arus lalu lintas tersendat.
Forum RT/RW setempat bersama unsur lingkungan mendorong agar pemerintah kelurahan dan kecamatan segera melakukan penataan. Jika lapak berada di ruang yang mengganggu akses kendaraan dan kepentingan masyarakat, maka harus ada solusi tegas, termasuk kemungkinan pengosongan atau pemindahan ke lokasi yang lebih layak.
Salah satu tokoh lingkungan menyampaikan, persoalan PKL tidak boleh hanya dilihat dari sisi ekonomi pedagang.
“Kami memahami pedagang mencari makan dan mempunyai kebutuhan keluarga. Tetapi masyarakat juga mempunyai hak mendapatkan jalan yang lancar dan lingkungan yang tertib. Kalau lapak berdiri sampai mengambil badan jalan atau menghambat akses kendaraan, tentu harus ada penataan. Jangan sampai kepentingan masyarakat banyak dikalahkan oleh kepentingan pengelolaan lapak tertentu,” demikian draf pernyataan tokoh lingkungan yang perlu disesuaikan dengan hasil wawancara.
Forum RT/RW Minta Pengelolaan Lapak Dibuka
Forum RT/RW setempat juga meminta pemerintah dan aparat terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap mekanisme pengelolaan PKL GOR Gondrong.
Yang dipersoalkan bukan hanya keberadaan pedagang, tetapi juga dugaan adanya aliran uang dari lapak kepada pihak tertentu.
Catatan yang ditemukan menjadi salah satu informasi awal yang perlu diverifikasi. Sebab, daftar nama atau jenis dagangan dan angka pembayaran, tanpa keterangan sumber dan bukti transaksi, belum cukup untuk menyimpulkan adanya tindak pidana.
Forum RT/RW dapat meminta para pedagang yang merasa pernah membayar uang lapak untuk memberikan keterangan secara resmi. Bila benar terdapat setoran rutin, perlu ditelusuri apakah uang tersebut masuk kepada pengelola resmi, organisasi lingkungan, oknum tertentu, atau pihak lain.
“Kalau memang ada uang lapak, jangan sampai masyarakat bertanya-tanya. Harus ada transparansi. Pedagang membayar kepada siapa, dasar pungutannya apa, dan uang itu digunakan untuk apa. Kalau ada pihak yang mengaku aparat atau membawa-bawa nama institusi, itu juga harus diverifikasi,” demikian pernyataan yang dapat dikembangkan dari hasil wawancara Forum RT/RW.
Dugaan Setoran ke oknum Anggota Polres Jakbar Harus Dibuktikan
Informasi yang lebih serius muncul terkait dugaan bahwa uang hasil lapak tersebut disetorkan kepada seorang anggota Polres Metro Jakarta Barat.
Informasi ini masih merupakan dugaan yang membutuhkan pembuktian. Terlebih lokasi GOR Gondrong berada di Kota Tangerang sehingga informasi mengenai dugaan keterlibatan anggota kepolisian dari wilayah lain perlu diperiksa secara objektif.
Apabila benar terdapat aliran uang kepada Oknum anggota kepolisian, maka pertanyaan berikutnya adalah dalam kapasitas apa uang tersebut diterima dan apakah penerimaan tersebut berkaitan dengan pengelolaan lapak PKL.
Pihak yang disebut dalam informasi tersebut juga harus diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi sehingga pemberitaan tetap memenuhi prinsip keberimbangan dan tidak menghakimi seseorang sebelum terdapat hasil pemeriksaan.
Masyarakat Minta Pemeriksaan Tidak Berhenti pada Pedagang
Tokoh masyarakat dan Forum RT/RW berharap pemeriksaan tidak hanya diarahkan kepada pedagang yang berada di lokasi. Jika ditemukan adanya sistem pungutan, maka pihak yang mengatur, menarik, mencatat dan menerima uang juga harus ditelusuri.
Pasalnya, pedagang kecil pada dasarnya berada pada posisi paling rentan. Mereka hanya berusaha mencari penghasilan dengan berjualan, sementara jika benar ada sistem setoran tertentu, mereka bisa saja hanya mengikuti mekanisme yang telah berjalan.
Karena itu, masyarakat meminta Pemerintah Kota Tangerang melalui kelurahan, kecamatan, Satpol PP dan instansi terkait melakukan pendataan ulang seluruh PKL di sekitar GOR Gondrong.
Siapa pengelolanya, siapa yang memberikan izin, siapa yang menarik uang, berapa tarif lapak, serta ke mana uang tersebut mengalir harus menjadi bagian dari pemeriksaan.
Selain itu, apabila ditemukan adanya pihak yang mengatasnamakan aparat atau institusi tertentu untuk menarik uang kepada pedagang, hal tersebut juga perlu ditelusuri secara serius.
Ini
Persoalan PKL GOR Gondrong akhirnya tidak lagi sebatas persoalan keberadaan pedagang. Di dalamnya terdapat persoalan ketertiban lalu lintas, penggunaan ruang publik, dugaan pungutan, transparansi pengelolaan lapak dan keresahan masyarakat.
LPM, Forum RT/RW dan tokoh lingkungan meminta pemerintah tidak menunggu persoalan semakin besar.
Masyarakat menginginkan adanya penataan yang tegas tetapi tetap manusiawi, sehingga pedagang tetap dapat mencari nafkah di lokasi yang diperbolehkan, sementara akses jalan, keamanan dan kenyamanan warga tetap terjaga.
Jika hasil pemeriksaan nantinya membuktikan adanya pungutan tanpa dasar atau aliran uang kepada pihak yang tidak berwenang, masyarakat berharap aparat penegak hukum melakukan tindakan sesuai ketentuan.
Sebab, persoalan utama bukan sekadar berapa rupiah yang dikumpulkan dari setiap lapak, melainkan siapa yang berada di balik sistem tersebut dan untuk kepentingan siapa uang para pedagang dikumpulkan.
Editor : Zakaria (Bang Zeck)













