MPI, GARUT — Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Garut melaporkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pertanggungjawaban belanja hibah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2024 kepada Unit Reskrim Polres Garut.

Laporan tersebut disampaikan GMNI untuk meminta aparat penegak hukum melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap sejumlah catatan yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terkait penggunaan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Garut.
Berdasarkan dokumen LHP BPK yang menjadi dasar laporan, Pemerintah Kabupaten Garut pada 2024 merealisasikan belanja hibah berupa uang kepada FKDT Kabupaten Garut sebesar Rp3,8 miliar.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK mencatat adanya pertanggungjawaban belanja hibah yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dengan nilai Rp97.995.000.
Nilai tersebut mencakup pembelian tanah sebesar Rp80 juta, belanja alat tulis kantor (ATK) sebesar Rp12.995.000, dan belanja makanan sebesar Rp5 juta.
Salah satu catatan dalam LHP BPK berkaitan dengan transaksi pembelian ATK. Dalam dokumen pemeriksaan disebutkan, berdasarkan hasil konfirmasi kepada pihak toko, transaksi yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban tidak dilakukan di toko tersebut.
BPK juga mencatat adanya persoalan terkait bukti pertanggungjawaban pembelian makanan. Catatan tersebut menjadi salah satu hal yang kemudian disampaikan GMNI dalam laporan kepada aparat penegak hukum untuk ditelusuri lebih lanjut.
Ketua GMNI DPC Garut, Pandi Irawan, mengatakan pihaknya menyerahkan proses penanganan laporan tersebut kepada aparat penegak hukum dan berharap pemeriksaan dilakukan berdasarkan fakta serta alat bukti yang tersedia.
“Kami sudah melaporkan persoalan ini kepada Reskrim Polres Garut. Kami menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat. Yang kami minta adalah temuan BPK ini tidak berhenti sebagai persoalan administratif, tetapi diperiksa apakah terdapat unsur pidana,” ujar Pandi Minggu (30/8/2026) saat diwawancarai di sekretariat GMNI.
Menurut Pandi, pengembalian dana yang dilakukan sebagai tindak lanjut atas temuan BPK juga perlu dilihat dalam konteks proses pertanggungjawaban secara keseluruhan.
“Kalau memang hanya kesalahan administratif, tentu harus dibuktikan. Tetapi kalau dalam proses penyelidikan ditemukan adanya kesengajaan membuat atau menggunakan dokumen yang tidak benar, maka harus diproses sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.
GMNI meminta penyidik melakukan penelusuran terhadap dokumen dan nota yang digunakan dalam pertanggungjawaban dana hibah. Penelusuran tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian dokumen dengan transaksi yang sebenarnya.
Dalam laporan yang disampaikan, GMNI turut menyebut Pasal 391 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai salah satu ketentuan yang dapat didalami apabila hasil proses hukum nantinya menunjukkan adanya dugaan pemalsuan atau penggunaan surat yang tidak benar.
Selain itu, GMNI meminta aparat menelusuri penggunaan dana hibah secara menyeluruh untuk melihat apakah terdapat unsur pelanggaran hukum lainnya. Dana hibah tersebut diketahui bersumber dari APBD Kabupaten Garut.
Meski demikian, temuan BPK maupun laporan yang disampaikan GMNI tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana. Temuan pemeriksaan merupakan bagian dari proses pengawasan keuangan negara, sementara laporan masyarakat menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan aparat penegak hukum.
Untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana, diperlukan proses pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut melalui dokumen, keterangan para pihak, serta alat bukti lainnya.
Dengan demikian, pihak-pihak yang disebut dalam laporan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, pihak FKDT Kabupaten Garut belum menyampaikan keterangan terkait laporan yang dilayangkan GMNI kepada Polres Garut.
GMNI Garut menyatakan menyerahkan sepenuhnya proses selanjutnya kepada aparat penegak hukum. Mereka berharap penanganan laporan dilakukan secara profesional dan objektif sehingga fakta terkait pertanggungjawaban dana hibah tersebut dapat diketahui secara jelas berdasarkan hasil pemeriksaan.H.ujang Slamet













