Terkait Dana Langganan & Adv Media, 14 Organisasi Pers di Lampura Adakan Unjuk Rasa

Facebooktwitterlinkedinrssyoutubeinstagrammailby feather

PATROLIINDONESIA | KOTABUMI – Demontrasi 14 Organisasi Pers di Lampung Utara, menuntut hak dana media yang diduga di salahgunakan oknum pegawai sekretariat DPRD, dimana dana media tersebut cukup besar mencapai 2,1 miliar yang terdiri dari dana langganan koran dan dana ADV.

Demontrasi 14 Organisasi Pers berjalan dengan lancar, dan rute yang dijalan adalah menuju kantor pemerintahan daerah (Pemda), DPRD, Kejaksaan Negeri, dan polres Lampung Utara, demontrasi berjalan dengan tertib dan aman, Kamis (13/10/22).

Bacaan Lainnya

“Demonstrasi awak media di Pemda Lampura, tidak terlihat kehadiran Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat Sekda sampai Asisten pun tidak dapat menemui awak media, dengan alasan Dinas Luar (DL), namun sebagai perwakilan dari Pemda menemui Awak media kepala Kesbangpol Fadli Ahmad, dan Fadli berjanji akan menyampaikan aspirasi dari awak media ke Bupati dan Wakil Bupati Lampura.

Kemudian demontrasi dilanjutkan ke DPRD Lampura, namun yang sangat mencengangkan tidak ada satupun unsur pimpinan dan anggota DPRD yang dapat menemui Awak media, bahka ASN yang ada di DPRD juga raib entah kemana, tidak ada satupun ASN yang dapat menerima Aspirasi Awak media untuk menyampaikan ke pimpinan dewan.

Setelah dari DPRD Lampura, Demo Awak Media melanjutkan ke kejaksaan negeri Kotabumi dan Polres Lampura untuk memberikan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kapolres.

“Saat dimintai keterangan Ketua Korlap Hartoni mengatakan, waooow dari 45 Anggota Dewan dan ASN di DPRD Lampura diduga sengaja menghindari Demontrasi Awak media sehingga mereka memberikan alasan Dinas Luar (DL), namun untuk menyampaikan Aspirasi Awak media sampai di titipkan ke kasat Intel polres Lampura Suhaili, nanti kasat akan menyampaikan ke Pimpinan Dewan, “terang Hartoni.

Dilanjutkannya, bila tidak ada kesimpulan dari Sekretariat DPRD Lampura, akan mengadakan aksi kembali, dan akan membuat pengaduan ke Aparat Penegak Hukum (APH), sehingga nanti nya akan terang benderang mengenai anggaran DPRD Lampura untuk media.” Tutup Hartoni. (Arj/*)

Facebooktwitterlinkedinmailby feather
 

Pos terkait