MPI, BMR, BOLSEL – Keberadaan pelabuhan milik PT J-resources Bolaang Mongondow (JRBM) di Desa Motandoi Kabupaten Bolmong Mongondow Selatan (Bolsel) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendapat tanggapan dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kotabunan.
Pertemuan media bersama kepala KUPP dan Staf terkait adanya pelabuhan di desa Motandoi
Selasa, 23 Desember 2025 Kepala KUPP Kotabunan Cristiaan W.Egam S.Sos kepada media di ruang kerjanya menyampaikan, pihaknya mengetahui keberadaan pelabuhan di Desa Motandoi Kecamatan Pinolosian Timur Bolsel milik PT J-resources menjelaskan,
“Kami mengetahui adanya pelabuhan di Desa Motandoi itu milik PT J-resources, sebelumnya PT J-resources BM telah memberikan dokumen dan perizinan dari Kementerian kepada kami sebagai KUPP. Berdasarkan dokumen perizinan yang diberikan oleh PT JRBM itu sehingga kami sebagai KUPP wajib menindaklanjuti, dengan mengatur kenyamanan pelayaran hingga wajib mengetahui jenis kapal beserta barang apa saja yang akan masuk di pelabuhan Motandoi,” kata KUPP Cristian Egam sambil memerintahkan kepada pegawainya untuk menunjukan Dokumen perizinan PT J-resources BM serta pihaknya dalam pengawasan, selama dua kali kapal masuk di pelabuhan Desa Motandoi dan jumlah barang yang diturunkan.
Perbincangan kembali berlanjut penuh keterbukaan.
Kepala KUPP Kotabunan Cristian W Egam dengan kesederhanaan penuh canda mengatakan, sangat berterima kasih atas informasi pemberitaan mengenai adanya pelabuhan PT J-resources BM yang ada di desa Motandoi. Menurutnya, adanya informasi dari media hingga kami bisa duduk bersama dan menyampaikan secara terbuka,
“Jadi, ketika PT J-resources BM memberikan dokumen perizinan dari Kementrian Perhubungan Laut (Kemenhub) kepada kami, dengan dasar itu, kami sebagai KUPP menindaklanjuti hingga memastikan kenyamanan pelayaran kapal, hingga mendata asal kapal dan jenis barang yang akan masuk di pelabuhan Motandoi,” paparnya
Pentingnya AMDAL serta kajian teknis dari Pemerintah Kabupaten Bolsel dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
Dalam ruangan kantor KUPP Perbincangan mengenai penerbitan izin pelabuhan Motandoi dari kementerian perhubungan laut kepada PT J-resources BM masih menjadi tema, namun disinggung soal teknis kajian sebagai syarat utama dan presentasi mendirikan pelabuhan di Desa Motandoi, Kepala KUPP Cristian Egam mengakui Syarat tersebut harus dipenuhi tapi engan menanggapi lebih
“Memang Sebelum membuat pelabuhan ada teknis dan kajian awal yang harus di penuhi syarat nya secara regulasi yang telah di atur, soal izin teknis awal membuat pelabuhan, silahkan itu di tanyakan langsung kepada pihak PT J-resources BM, terkait izin kajian lingkungan, teknis pembuatan pelabuhan dan tentu banyak syarat lainnya, entah mereka memperoleh dengan cara bagaimana dan dari mana, yaa silahkan tanyakan ke PT J-resources BM, pada dasarnya, pihak kami hanya sebatas menerima Dokumen perizinan yang diberikan oleh PT J-resources BM kepada kami, soal kajian awal dan analisa atau teknis membangun pelabuhan itu mereka peroleh dan dapat dari mana, silahkan tanyakan ke PT J-resources BM,” jelas Cristian Egam
Mencengangkan, Pemerintah Kabupaten Bolsel dan Pemerintah Provinsi Sulut seakan tak dianggap
Sebagai mana yang di atur dalam peraturan, Pembuatan pelabuhan harus melalui kajian dan analisa, selain AMDAL ada syarat teknis lainnya, keterlibatan Dinas teknis, baik Pemerintah Kabupaten Bolsel dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menjadi wajib, namun sangat disayangkan, Kepala Desa Motandoi serta masyarakat Desa saja tidak mengetahui siapa pengelola pelabuhan di Desa mereka, selain itu warga dilarang masuk ke area pelabuhan tersebut
Terkait hal tersebut pihak otoritas PT J-resources BM hingga berita ini di publish belum terhubung, namun tim redaksi masih dalam upaya dan siap menerima keterangan resmi berkaitan dengan pemberitaan ini
Yang lebih mencengangkan pembuatan pelabuhan di Desa Motandoi, Dinas teknis perhubungan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengakui tidak dilibatkan dalam perencanaan pembuatan pelabuhan di desa Motandoi, begitu pun dinas terkait di provinsi Sulawesi Utara tidak mengetahui adanya pelabuhan di Desa Motandoi kabupaten Bolsel yang sekarang telah digunakan
Perizinan pelabuhan PT J-resources BM dari Kementerian Perhubungan Laut menjadi sorotan
Sekertaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Wartawan Independen Indonesia (AWII) Achmad Sujana menegaskan, jika Pemerintah Daerah dan Provinsi saja sebagai penanggung jawab wilayah namun tidak mengetahui, bahkan tidak dilibatkan hingga adanya pelabuhan di desa Motandoi, artinya perizinan pelabuhan PT J-resources BM patut ditelusuri, artinya mekanisme hingga terbitnya ijin pelabuhan
“Saya meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) Polda Sulut agar membongkar asal muasal dokumen pelabuhan di Desa Motandoi, hingga kementerian laut bisa menerbitkan izin pembuatan pelabuhan yang kini sudah di gunakan oleh PT J-resources BM,” Pinta Sekjen AWII Achmad Sujana.
Keberadaan perizinan pelabuhan PT J-resources BM terkesan tiba saat tiba akal, bagaikan sulap, dan hal ini penting untuk dilirik, sebab sangat berbahaya jika Pemerintah Daerah sama sekali tidak mengetahui adanya pelabuhan di desa Motandoi, terkesan sepertinya PT J-resources BM perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan bisa melakukan apa saja yang mereka hendaki, meski tanpa melibatkan Pemerintah Daerah setempat
“Setiap aktivitas, terlebih membuat pelabuhan di desa Motandoi wajib ada kajian dan syarat awal oleh pemerintah daerah kabupaten Bolsel, kemudian di tindak lanjut ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, saya menduga ada keanehan dengan izin PT J-resources BM, secepat itu tiba-tiba langsung ada izin dari kementerian perhubungan laut, sementara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi tidak dilibatkan, bahkan masyarakat dilarang masuk, jika perizinan tak melibatkan pemerintah Daerah, itu menandakan bahwa PT J-resources BM tidak menghargai pemerintahan yang dipimpin Gubernur Sulawesi Utara Yulius Stevanus Komaling (YSK),” tegas Achmad Sujana
Achmat Sujana meminta, “secepatnya Tipidter Polda Sulut merespon hal ini, tujuannya agar tidak ada celah untuk menyempurnakan perizinan yang diduga banyak syarat yang dilangkahi,” pinta Achmad Sujana. *
(Berita ini dikutip dari Media PortalBMR)
(Sutimin Tubuon Ka.Biro BMR)













