Uang Pungutan Bagi Warga Pesanggem yang Menanam Tebu di Kawasan Hutan KHDBK, Disetorkan Kemana?

MPI | NGAWI – Pungutan berdalih Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 3.700.000 per hektar yang dibebankan kepada petani pesanggem yang menanam tebu di kawasan hutan program KHDPK (Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus) di Kabupaten Ngawi, terus menyisakan tanda tanya, Uangnya pungutan tersebut terus disetorkan kemana?

 

Pungutan dengan nominal Rp.3700.000 / Hektar di kalikan puluhan bahkan ratusan pesanggem, karena menurut pengakuan narasumber yang identitasnya tidak mau dipublikasikan para pesanggem yang membayar sampai warga dusun Sentul Desa Gembol Kecamatan Karanganyar Ngawi. Mereka yang selama puluhan tahun menjaga hutan dan diberi hak garap, kini merasa penasaran saja saat menanam komoditas bernilai ekonomi tinggi seperti tebu ada pungutan Rp.3700.000 / Hektar.

 

“Kami sebagai pesanggem bukannya keberatan membayar terkait adanya pungutan Rp.3700.000 / hektar. Tapi kami semua sekedar pingin tahu saja uang pungutan tersebut disetorkan kemana?. Karena banyak orang yang mengatakan bahwasanya terkait berapa nominal besaran PNBP bagi pesanggem yang menanam tebu di hutan program KHDPK aturannya belum jadi alias belum di ketok. Aturan belum di ketok tapi yang merasa ditugaskan sudah gerak cepat melakukan pungutan,” kata para pesanggem. Minggu (15/11/26)

 

Jika benar pungutan Rp 3,7 juta itu adalah PNBP, maka sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri LHK, setiap pungutan pemanfaatan kawasan hutan harus disetorkan langsung ke Kas Negara melalui kode billing SIMPONI, bukan disetor ke oknum atau kelompok.

 

Namun, yang terjadi di lapangan, petani tidak pernah mendapatkan bukti setor PNBP berupa Billing Penerimaan Negara. Petani hanya diberi kwitansi tulis tangan atau bahkan hanya dicatat di buku.

 

“Kami tidak pernah dapat bukti PNBP yang asli dari bank. Kalau ini benar PNBP, harusnya ada bukti setor negara, ada tarif resmi dari Kementerian Keuangan. Ini tidak ada,” terang beberapa petani.

 

Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat bahwa pungutan yang mengatasnamakan PNBP tersebut adalah pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum yang mengatasnamakan pengelola KHDPK.

 

Perlu diketahui, KHDPK (dulu disebut KHDPK  adalah kawasan hutan negara yang pengelolaannya diberikan kepada pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat, perhutanan sosial, reforma agraria, dan kepentingan lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Pesanggem. Sesuai dengan SK Menteri LHK No. 287/Menlhk/Setjen/2022 tentang KHDPK, tarif pemanfaatan untuk petani kecil seharusnya sangat ringan.

 

Hingga berita ini di Up para pihak yang melakukan pungutan belum memberi keterangan yang jelas kemanakah, kepada siapakah uang hasil pungutan itu di setorkan. (Bersambung)

 

Jurnalis: Khoirul Anam

 

Pos terkait