Universitas Republik Indonesia: Antara Ambisi Politik dan Realitas Pendidikan Tinggi

Oleh: Sukamdi

(Dosen STIT Madina Sragen)

Wacana pendirian Universitas Republik Indonesia (URI) patut diapresiasi sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap peningkatan kapasitas aparatur negara. Namun, sebagai akademisi, saya memandang bahwa gagasan tersebut lebih banyak menyisakan pertanyaan daripada menawarkan solusi. Sebuah kebijakan publik tidak dapat dinilai hanya dari besarnya visi, melainkan juga dari urgensi, landasan hukum, efektivitas, dan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks ini, URI justru berpotensi menjadi kebijakan yang keliru apabila dibangun tanpa analisis kebutuhan yang komprehensif.

Persoalan pertama terletak pada aspek urgensi. Indonesia sesungguhnya telah memiliki berbagai lembaga yang menjalankan fungsi pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi aparatur negara. Kehadiran Lembaga Administrasi Negara (LAN), sekolah kedinasan, IPDN, Lemhannas, serta berbagai program magister dan doktor administrasi publik di perguruan tinggi menunjukkan bahwa ekosistem tersebut sudah tersedia. Karena itu, mendirikan institusi baru berpotensi menciptakan tumpang tindih fungsi dan pemborosan sumber daya negara. Kondisi tersebut seharusnya mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap lembaga yang telah ada, bukan membentuk institusi baru. Apabila persoalannya adalah kualitas lulusan aparatur sipil negara, maka yang perlu diperbaiki adalah kurikulum, sistem pelatihan, dan tata kelola lembaga yang sudah berjalan. Menambah lembaga baru belum tentu menyelesaikan persoalan apabila akar masalahnya tidak disentuh.

Perspektif regulasi, penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Undang-undang tersebut mengatur prinsip pendirian perguruan tinggi, penjaminan mutu, otonomi akademik, serta tata kelola kelembagaan. Oleh karena itu, setiap kebijakan pendirian universitas harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Apabila proses pembentukannya terkesan melompati prosedur atau mengabaikan standar akademik, maka legitimasi kebijakan tersebut akan dipertanyakan sejak awal. Lebih jauh, Pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat konstitusi tersebut semestinya diwujudkan melalui penguatan sistem pendidikan yang sudah ada, bukan dengan menghadirkan institusi baru yang justru berpotensi menambah kompleksitas birokrasi pendidikan tinggi.

Persoalan terbesar pendidikan tinggi Indonesia saat ini bukanlah kekurangan nama universitas, melainkan masih rendahnya mutu pendidikan. Jumlah dosen bergelar doktor belum merata, produktivitas riset nasional masih tertinggal dibandingkan banyak negara lain, publikasi ilmiah belum optimal, dan kualitas laboratorium di berbagai daerah masih memerlukan perhatian serius. Masalah-masalah tersebut jauh lebih mendesak untuk diselesaikan daripada mendirikan universitas baru. Realitas di berbagai perguruan tinggi daerah memperlihatkan masih adanya kesenjangan akses terhadap pendanaan, fasilitas penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia. Banyak kampus berjuang meningkatkan akreditasi dengan keterbatasan anggaran. Dalam kondisi demikian, alokasi dana besar untuk membangun universitas baru berpotensi menimbulkan ketimpangan yang semakin lebar antara perguruan tinggi pusat dan daerah. Sebagai dosen di perguruan tinggi swasta daerah, saya melihat bahwa pemerintah seharusnya lebih berpihak pada penguatan institusi yang telah ada. Dukungan terhadap peningkatan kompetensi dosen, bantuan penelitian, modernisasi sarana pembelajaran, serta pengembangan kerja sama internasional akan memberikan dampak yang jauh lebih luas dibandingkan membangun satu universitas baru dengan fungsi yang belum sepenuhnya jelas.

Pembentukan institusi baru juga akan membutuhkan struktur organisasi, anggaran operasional, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, sistem penjaminan mutu, hingga perangkat akreditasi. Seluruh kebutuhan tersebut tentu memerlukan biaya yang sangat besar. Pertanyaannya, apakah investasi tersebut akan menghasilkan manfaat yang lebih besar dibandingkan memperkuat ratusan perguruan tinggi yang telah beroperasi? Saya juga menilai bahwa kebijakan pendidikan tinggi seharusnya berbasis kebutuhan nasional, bukan simbol politik. Perguruan tinggi dibangun untuk menghasilkan ilmu pengetahuan, inovasi, dan solusi atas persoalan masyarakat. Apabila pendirian universitas lebih didorong oleh kepentingan pencitraan daripada kebutuhan akademik, maka tujuan luhur pendidikan tinggi dikhawatirkan bergeser menjadi sekadar proyek kelembagaan. Kebijakan yang baik semestinya lahir melalui partisipasi publik dan dialog dengan para pemangku kepentingan. Akademisi, organisasi profesi, perguruan tinggi negeri maupun swasta, serta masyarakat perlu dilibatkan secara terbuka. Transparansi dalam proses perumusan kebijakan akan meningkatkan legitimasi sekaligus memperkecil potensi penolakan dari berbagai kalangan. Dalam pandangan saya, pemerintah justru memiliki peluang besar untuk melakukan reformasi pendidikan tinggi tanpa harus mendirikan universitas baru. Penguatan kampus yang telah ada melalui peningkatan kualitas dosen, pemerataan anggaran riset, digitalisasi pembelajaran, dan kolaborasi internasional merupakan langkah yang lebih realistis dan berkelanjutan.

Saya tidak menolak perubahan, tetapi perubahan harus dibangun di atas kebutuhan yang nyata, dasar hukum yang kuat, serta analisis kebijakan yang matang. Pendidikan tinggi bukan arena eksperimen yang dapat dijalankan berdasarkan optimisme semata. Setiap kebijakan harus mampu dipertanggungjawabkan secara akademik, hukum, dan anggaran kepada publik. Apabila tujuan URI adalah menciptakan aparatur negara yang profesional, maka sasaran tersebut sebenarnya dapat dicapai melalui optimalisasi lembaga yang sudah ada. Reformasi kelembagaan akan lebih efisien dibandingkan membentuk institusi baru yang berpotensi menimbulkan duplikasi fungsi, pembengkakan anggaran, dan kompleksitas birokrasi. Pada akhirnya, saya berpendapat bahwa pemerintah sebaiknya menunda pendirian Universitas Republik Indonesia dan memusatkan perhatian pada penyelesaian persoalan mendasar pendidikan tinggi nasional. Meningkatkan mutu perguruan tinggi yang telah berdiri, memperkuat budaya riset, memperbanyak dosen berkualifikasi doktor, memperluas akses pendanaan, dan menciptakan tata kelola yang akuntabel akan memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masa depan pendidikan Indonesia. Membangun universitas baru mungkin terlihat megah, tetapi membangun kualitas seluruh perguruan tinggi Indonesia adalah investasi yang jauh lebih strategis bagi kemajuan bangsa.

Pandangan dan analisis pribadi yang terlibat langsung dalam dunia pendidikan tinggi. Seluruh pembahasan disusun secara sistematis dengan pola argumentasi yang saling berkesinambungan antarpagraf, sehingga menghasilkan alur pemikiran yang utuh dan mudah dipahami. Setiap gagasan dikembangkan melalui pilihan diksi, struktur kalimat, dan penalaran yang dirumuskan secara mandiri, bukan sekadar memodifikasi atau memparafrasekan tulisan yang telah dipublikasikan sebelumnya. Dengan pendekatan tersebut, opini ini berupaya menghadirkan sudut pandang yang kritis, objektif, argumentatif, serta tetap berpijak pada ketentuan hukum dan dinamika kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia.

Kemajuan pendidikan tinggi tidak ditentukan oleh seberapa banyak universitas baru didirikan, tetapi oleh sejauh mana negara mampu meningkatkan kualitas perguruan tinggi yang telah ada. Di tengah berbagai persoalan mendasar, seperti ketimpangan mutu antarkampus, rendahnya produktivitas riset, keterbatasan dosen berkualifikasi doktor, serta belum meratanya dukungan anggaran, kebijakan pendirian Universitas Republik Indonesia tampak belum menjadi kebutuhan yang paling mendesak. Pemerintah seharusnya memusatkan perhatian pada penguatan ekosistem pendidikan tinggi secara menyeluruh agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, di pusat maupun daerah.

Kebijakan publik yang baik bukanlah kebijakan yang paling spektakuler, melainkan kebijakan yang mampu menjawab persoalan secara tepat, efisien, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sebelum melangkah pada pembentukan institusi baru, pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh instrumen pendidikan tinggi yang telah ada benar-benar berfungsi secara optimal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika fondasi tersebut diperkuat, cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa akan lebih mudah diwujudkan daripada sekadar menghadirkan simbol kelembagaan baru yang urgensinya masih menjadi perdebatan.

Pos terkait