Urugan Lumpuhkan Jalan KP Munjul, Akses Macet, Zarkasih Tegaskan, “Ini Pelanggaran, Tidak Boleh Dibiarkan”

MPI, Kabupaten Tangerang – Aktivitas urugan di KP Munjul, RT 001 RW 003, Desa Cileles, Tigaraksa kembali menuai keluhan keras dari warga. Material tanah yang menumpuk di badan jalan membuat arus lalu lintas tersendat parah sejak pagi hingga sore, Sabtu (22/11/2025).

Pada jam sibuk, kondisi semakin kacau. Warga yang hendak berangkat kerja terjebak macet berulang, sementara pelajar harus berjuang menembus antrean panjang. Jalan berubah menjadi jalur sempit berdebu dan licin yang rawan menyebabkan kecelakaan.

Pengendara roda dua menjadi pihak paling terdampak. Tanah urugan yang berceceran membuat mereka harus ekstra hati-hati, bahkan beberapa nyaris terjatuh akibat permukaan jalan yang licin dan tidak stabil.

Warga menilai operasional proyek urugan tersebut dijalankan dengan cara-cara asal-asalan. Truk keluar masuk tanpa pengaturan, tanpa rambu-rambu peringatan, dan tanpa petugas yang mengatur arus kendaraan. Keselamatan publik seakan tidak masuk hitungan pihak pelaksana.

Keluhan masyarakat semakin memuncak karena tidak ada penanganan dari pihak proyek. Akses yang merupakan jalur utama Desa Cileles itu dibiarkan semrawut, membuat warga bertanya-tanya apakah kegiatan tersebut memiliki izin dan mekanisme pengawasan yang benar.

Menanggapi kekacauan itu, Zarkasih, S.H., Ketua YLPK PERARI DPD Banten, angkat bicara dengan nada tegas. Ia menilai kegiatan urugan yang menghambat jalan umum tanpa pengamanan sudah masuk kategori kelalaian serius yang melawan hukum.

“Ini jelas ada unsur kelalaian yang membahayakan publik. Kegiatan urugan yang menutup atau menghambat jalan umum tanpa pengamanan memadai dapat dikenakan sanksi. Pemerintah setempat harus turun tangan. Kalau dibiarkan, ini preseden buruk dan bisa masuk ranah pidana,” tegas Zarkasih.

Ia menambahkan bahwa seluruh aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum wajib berada dalam pengawasan desa, kecamatan, dan dinas teknis terkait. “Ini bukan jalan pribadi, ini akses masyarakat. Ada aturan yang mengikat, dan semua wajib mematuhinya,” ujarnya.

Warga berharap pemerintah tidak tutup mata terhadap kekisruhan ini. Mereka mendesak agar pengelola urugan segera dipanggil, ditertibkan, dan diwajibkan menjaga keamanan jalan sebelum macet ini berubah menjadi kecelakaan dan keselamatan publik benar-benar dipertaruhkan

Hingga berita ini terbit pemerintah desa setempat atau Camat Tigaraksa blom bisa di komfirmasi (Red.Nas)

Pos terkait