Patroli Indonesia | Pontianak, KALBAR – Walikota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyerahkan 300 paket berupa beras masing-masing 10 kilogram bantuan dari Presiden RI Joko Widodo, di Halaman Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pontianak, Rabu (22/9/2021).
Bantuan ini terdiri dari 196 keluarga penerima manfaat (KPM) Dan 104 orang penyandang disabilitas.
Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Pontianak, Muhammad Lutfi menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan pemerintah terutama bagi penyandang disabilitas.
“Bantuan ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, sebagai awal mula perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas,” ujarnya
Meskipun tidak semuanya penyandang disabilitas menerima bantuan ini, namun berharap kedepannya mereka yang bisa mendapatkan bantuan pada periode selanjutnya.
“Kita juga menjelaskan kepada teman-teman mungkin ini untuk tahap sekarang,” katanya.
Walikota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, bantuan beras dari presiden ini merupakan dari kepedulian pemerinta terhadap rakyatnya, dan ini pun masih banyak warga yang membutuhkan bantuan seperti ini.
“Kita berharap ini bisa memberikan semangat kepada masyarakat untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari ditengah Pandemi Covid+19,” ucapnya.
Dikatakannya, pemerintah pusat dan daerah senantiasa memperhatikan rakyatnya sehingga jangan sampai ada warga yang mengalami masalah kesehatan maupun sosial. Dia berharap warga penerima bantuan dapat memanfaatkan bantuan ini semaksimal mungkin.
“Selanjutnya memanfaatkan pengobatan gratis dan pendidikan gratis hingga SMA,” harap pa Walikota.
Ia juga memint kepada Camat dan Lurah untuk bisa memediasi warga yang memang sudah seharusnya mendapatkan haknya.
Selain bantuan beras, ada juga bantuan lainnya seperti bantuan pangan non tunai (BPNT), program keluarga harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan bantuan yang bersifat parsial serta stimulan.
“Baik dari Pemerintah Provinsi, Kota, BUMN,BUMD dan masyarakat yang langsung membantu warga lainnya,” tuturnya.
Kepada Dinsos Kota Pontianak, walikota meminta agar Dinsos bisa menyajikan data yang akurat dan faktual. Misalnya ada klaster penduduk yang sangat miskin dan hampir miskin.
“Saya berharap jangan ada satupun warga kota Pontianak yang tidak diperhatikan, petugas sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) dan Taruna siaga bencana (TAGANA) dilapangkan saya harap bisa memetakan serta melihat kondisi masyarakat,” ucapnya.
(Sep)
