MPI, LAHAT – Warga desa mengeluhkan sumur bor yang tak kunjung ada perbaikan dari pemerintah setempat, sedangkan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hanya bergantung dengan sumur bor tersebut.
“Kerusakan seperti ini suda berapa kali terjadi, tetapi pihak pemerintah setempat seperti tutup mata untuk memperbaiki sumber mata air (sumur bor) satu-satunya sumber air bersih yang sangat dibutuhkan oleh warga desa binjai kecamatan Kikim timur, kabupaten Lahat. Untuk mendapat kan air warga desa harus berjuang ke sungai (saling) yang jaraknya lumayan jauh dari rumah warga yang harus memenuhi beberapa kebutuhan di rumah seperti mencuci pakaian, mandi dan memasak.
Warga desa Binjai sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah setempat agar bisa segera membantu untuk memperbaiki sumber air bersih yang sangat dibutuhkan oleh warga desanya, “kalo bisa tolong buat satu (I) lagi sumur bor, Karena sumur bor yang sekarang terlalu banyak pemakainya.(Kelebihan kapasitas) 1 sumur bor penggunanya sekitar ±20” ucapnya.
Warga sangat menyayangkan sikap dan cara mantan kades (Iit Iswandi) maupun PJ, kades ( Erni ) seola tidak perduli akan keluhan warga desanya sendiri, padahal
Adanya sarana Anggaran Dana Desa ialah untuk membantu operasional kebutuhan desa dalam menumbuh kembangkan kemajuan di setiap Desa. Namun tidak terlepas dari pengawasan Kontrol Sosial, Baik Insan Pers Maupun Lembaga Masyarakat,” Lanjutnya. Minggu (210/07).

Anggaran Dana Desa juga sering menjadi unsur pemanfaatan untuk memperkaya diri, hal ini didasari oleh fakta fakta yang ada di lapangan salah satunya di Desa binjai Kecamatan Kikim timur Kabupaten Lahat.
Dalam Keterangan warga Desa Binjai kecamatan Kikim timur kabupaten lahat banyak terjadi kejanggalan yang diduga adanya memanipulasi Anggaran Dana Desa Binjai. Hal itu diketahui saat warga desa mengeluhkan air sumur bor yang terus menerus rusak, padahal sumur bor itu terbilang sangat penting dan satu-satunya sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga sehari-hari. Hal itu diungkapkan warga desa kepada sala satu insan pers di lapangan, hal itu dikarenakan warga desa sudah beberapa kali mengeluhkan hal tersebut kepada kades (Iit Iswandi) mantan kades sewaktu masih menjabat, tetapi tidak ada tanggapi dan berikan apa solusinya ke warga.”
Lalu warga mengambil inisiatif sendiri untuk memperbaiki nya sendiri dengan cara patungan per rumah wajib membayar 100,000 untuk menambahi uang khas kelompok desa,” keluhnya.
Kegembiraan itu tidak bertahan lama, hanya mampu bertahan 2 bulan saja,
padahal kami beli baru mesin bor itu, dari hasil patungan warga disini Rp2.600.000 ,- tapi kembali rusak tidak bisa digunakan lagi.
Warga desa Binjai yang enggan disebutkan namanya menjelaskan, bahwa waktu pembangunan sumur bor, warga tidak diberitahu anggaran dana dari mana.
Lalu awak media pun ingin konfirmasikan hal tersebut ke PJ Kades yang menjabat saat ini, Minggu 21 juli 2024, namun terkait adanya laporan warga itu, hanya ditertawai saja oleh PJ Kades, Seolah-oleh kebal dengan hukum.”
Merujuk pada Undang – undang Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Kemerdekaan Pers, yang tertuang pada BAB kedua tentang Azas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Pers, Pasal 4 (empat) ayat 3 (tiga) berbunyi “Untuk menjamin Kemerdekaan Pers, Pers Nasional mempunyai Hak mencari, Memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan Informasi”.
Kemudian, pada BAB VIII dalam Ketentuan Pidana Pasal 18 ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Dalam kesempatan itu, tim dari Media Pers menerangkan bahwa, Mengutip Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, korupsi adalah sebuah tindakan memperkaya diri dengan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Sementara pada Pasal 3 dijelaskan korupsi ialah menyalahgunakan wewenang jabatan publik untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
Adapun faktor yang biasanya membuat kepala desa terjebak dalam tindak pidana korupsi adalah karena tingginya biaya politik pada saat turun gelanggang pemilihan kepala desa.
Akibatnya, setelah menjabat, kepala desa (Kades) cenderung memanfaatkan dana desa yang jumlahnya sangat besar untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Sementara itu, modus yang biasa digunakan untuk berkorupsi umumnya sangat sederhana. Misalnya, dengan menggelembungkan anggaran, penggelapan kegiatan, dan proyek fiktif.
Ironisnya, modus-modus ini seringkali tidak dimengerti oleh kepala desa dan perangkatnya bahwa kegiatan tersebut masuk ke dalam ranah tindak pidana korupsi. Salah satunya pembangunan sumur bor dengan tidak keterbukaannya ke warga desa Binjai, Kikim Timur, bahwa pembagunan itu mengunakan anggaran dana desa.
Bahkan pembagunan sumur bor itu warga harus mengeluarkan uang sendiri, pasalnya warga diwajibkan membeli pipa paralon masing-masing yang jumlahnya lumayan fantastis, di atas Rp500,000 per rumah.” Jawab warga ke tim di lapangan, lanjut nya
Sesuai dengan data yang diketahui setelah kroscek di lapangan banyak ditemukan kejanggalan, terutama di kegiatan Fisik yang mark up. Jadi dengan adanya temuan temuan hasil investigasi tersebut, saya meminta ke seluruh instansi yang terkait untuk segera mengaudit kembali desa Binjai, mulai tahun anggaran 2022 dan 2023, memberi tindakan tegas terhadap kades / PJ kades, desa Binjai Kikim Timur, tersebut.
Tim investigasi/organisasi akan mengawal pemberitaan ini sampai selesai.
EDITOR: ROBBY, MPI LAHAT













